Merujuk pada Pasal 62 ayat 2, dimana untuk dapat menyelenggarakan lembaga pendidikan haruslah memenuhi beberapa persyaratan, salah satu di antaranya ialah kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program dan proses pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Menurut E. Mulyasa dalam Manajemen PAUD: TPA-KB-TK/RA karya Suyadi, dijelaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Pada dasarnya pengelolaan atau manajemen kurikulum menjadi wewenang Departeman Pendidikan Nasional, yang sekarang berubah menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. Tetapi, dalam praktiknya tidak semua sekolah di seluruh jenjang pendidikan berkenan serta merta menerima dan menetapkan kurikulum tersebut. Sebab, di antara sekian banyak lembaga pendidikan yang ada, tidak semua milik Negara atau berstatus negeri. Melainkan lebih banyak yang berstatus swasta, terlebih lagi PAUD. Hampir 97% lebih lembaga PAUD didirikan oleh organisasi masyarakat keagamaan dan yayasan, sehingga statusnya adalah swasta.
Sekolah yang berstatus swasta tidak mau serta merta menerima dan menerapkan kurikulum nasional, sebab mereka mempunyai visi dan misi tersendiri yang sering kali berbeda dengan visi dan misi sekolah berstatus negeri. Sehingga mereka menyusun kurikulum tersendiri, dengan merujuk kurikulum nasional yang telah ditetapkan. Karena, kurikulum nasional merupakan standar minimal bagi penyelenggaraan pendidikan. Dan untuk kurikulum jenis ini disebut kurikulum mandiri.
Di sini agar kurikulum PAUD dapat dikelola secara efektif dan efisien, maka harus berpegang pada prinsip-prinsip manajemen kurikulum PAUD yang dimaksud oleh E. Mulyasa dalam Manajemen PAUD: TPA-KB-TK/RA karya Suyadi.
1.Bersifat komprehensif
2.Dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap.
3.Melibatkan orang tua.
4.Melayani kebutuhan individu anak.
5.Merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat.
6.Mengembangkan standar kompetensi anak.
7.Mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus.
8.Menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat.
9.Memerhatikan kesehatan dan keselamatan anak.
10.Menjabarkan prosedur pengelolaan Lembaga.
11.Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
12.PenyediaanSarana dan Prasarana.
Adapun tujuan pengelolaan kurikulumyang baik adalah pengelolaan yang bisa mengubah, menambah, mengurangi dan memperbaiki kurikulum secara berkala, yang disebut juga dengan pengembangan kurikulum.
Nah, di sini PAUD yang merupakan lembaga pendidikan yang Kontroversial, menjadikan kurikulumnya pun mengalami kontroversi juga. Di mana dari pada pendidik maupun calon pendidik di lembaga ini masih bingung dengan posisi kurikulum PAUD yang sebenarnya. Dari hasil diskusi yang dilakukan oleh para mahasiswa PGMI tentang pengembangan kurikulum PAUD, disimpulkan bahwa pada dasarnya kurikulum PAUD itu ada, akan tetapi tidak diformalkan, karena PAUD sendiri bukanlah pendidikan formal.
