Negara terbelakang umumnya terjerat kedalam apa yang disebut dengan jerat maut dalam ruang lingkup kemiskinan. Nurkse menjelaskan bahwa lingkaran setan mengandung deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain beraksi dan bereaksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat. Si miskin, misalnya, selalu kurang makan sehingga berakibat fatal pada sistem kesehatannya, serta fisik yang lemah dan kapasitas kerjanya rendah. Bila keadaan seperti ini dikaitkan dengan negara secara keseluruhan dapat dikemas kedalam dalil kuno yaitu suatu negara miskin karena ia miskin.
Lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran setan yang lain juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber alam. Pengembangan sumber daya alam pada suatu negara tergantung kepada kemampuan produktif manusianya. Jika penduduknya terbelakang dan buta huruf, langkah akan keterampilan teknik, pengetahuan dan aktivitas kewiraswastaan, maka sumber-sumber alam akan tetap terbengkalai, kurang atau bahkan salah guna. Pada pihak lain, keterbelakangan sumber alam ini menyebabkan keterbelakangan manusia. Keterbelakangan sumber alam, karena itu merupakan sebab sekaligus akibat keterbelakangan manusia. Suatu negara dikatakan miskin karena ia terbelakang.
Marilah secara khusus kita tengok masalah kemiskinan yang melanda Indonesia. permasalahan dasar kemiskinan di Indonesia dapat digambarkan dengan kondisi dimana masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 39,05 juta jiwa atau sekitar 17.75% (BPS, 2006), masih tingginya rumah tangga miskin di Indonesia yaitu 19,2 juta KK (BPS, 2006), masih tingginya angka pengangguran sebesar 10,24% dari total angka kerja yang berjumlah 103 juta jiwa (2006). Selain itu, dalam hal akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman, infrastruktur, pemodalan/kredit dan informasi bagi masyarakat miskin dirasakan masih sangat terbatas. Jika diamati dengan seksama disebagian wilayah nusantara ini, masih terdapat luasnya kawasan kumuh dan kantong-kantong kemiskinan yang jumlahnya sekitar 56.000 hektar kawasan kumuh di perkotaan di 110 kota-kota, dan 42.000 desa dari sejumlah 66.000 desa dikategorikan desa miskin. (Ifdhal Kasim, 2010:2).
Pembangunan ekonomi merupakan cara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam defenisi yang ketat, pembangunan diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional (Gross National Product) nya pada tingkat 5-7% atau bahkan lebih tinggi, jika hal itu memungkinkan. Negara-negara yang besar GNP perkapitannya (Income Per capita) dinilai maju sedangkan yang kecil dinilai terbelakang. Negara-negara maju yang pembangunan ekonominya telah berkembang sejak 2 abad yang lalu saat ini menjadi negara-negara kaya yang masyarakatnya hidup dalam keadaan sejahtera. Di Belanda misalnya, rakyat yang tidak bekerjapun mendapatkan kehidupan yang layak, selain memiliki rumah, biaya hidup bulanan, biaya pendidikan anak, mereka juga mendapat biaya untuk berlibur.
Di negara-negara berkembang hal ini tidak terjadi. Negara-negara berkembang secara mayoritas masih mengalami kemajuan ekonomi yang tidak besar akibat negara-negara ini baru saja keluar dari situasi penjajahan, rata-rata setengah abad yang lalu, serta berbagai kegagalan dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi dan kemiskinan merupakan hal yang saling terkait. Bagi negara-negara berkembang pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan malah seringkali menciptakan proses kemiskinan (Poverty Trap) itu sendiri. Hal ini sangat terkait dengan kesalahan memilih model pembangunan maupun kesalahan akibat kelalaian dalam mengelola pembangunan itu sendiri.
Sumber: TKPK dan Bappenas (Makalah Ifdhal Kasim pada Pendidikan dan Pelatihan HAM “Pembangunan Berbasis HAM” yang diselenggarakan oleh PUSHAM Universitas Negeri Medan, Tanggal 25-26 Mei 2010)
Saat ini kemiskinan menjadi perhatian yang sangat besar dan pemecahan permasalahnnya menjadi agenda utama pembangunan Indonesia. negara ini dihadapkan pada bayang-bayang peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin bulan maret 2006 sebesar 39,5 juta (17,75%). Jika dibandingkan dengan bulan februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97%), terdapat kenaikan sebesar 3,9 juta. Kenaikan ini merupakan kenaikan pertama kali setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks sehingga penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin sesungguhnya sangat banyak dan bermacam-macam. Tetapi penyebab yang paling utma melanda negeri ini adalah adanya kenaikan harga beras sekitar 33%, kenaikan harga BBM sebesar rata-rata 114% dimana harga minyak tanah hampir naik tiga kali lipat. Kondisi tersebut meningkatkan inflasi menjadi 17.95% dan pengeluaran penduduk miskin naik 6%. Selain itu, perubahan metodologi perhitungan jumlah penduduk miskin dan jumlah sampel yang kurang mencukupi.
Bank Dunia sendiri mendorong adanya campur tangan pemerintah, peran minimal adalah penyediaan barang-barang publik dan perlindungan si miskin dan peran aktif dapat mendorong kegiatan swasta dan redistribusi asset. Dalam hal pengangguran, tingkat pengangguran di negara-negara berkembang sangat tinggi. Di Indonesia tingkat pengangguran mencapai angka 9,5% (2003) dan angka tersebut dapat mencapai 31% jika dimasukkan pengangguran tidak terbuka dan setengah pengangguran. Besarnya tingkat pengangguran ini telah mengurangi daya tawar pekeja dan pencari kerja terhadap pemilik modal. Apa yang disebut Milton Friedman bahwa setiap pekerja atau pencari kerja pada dasarnya tidak dapat ditekan pengusaha sangat sulit dipahami dalam situasi over supply tenaga kerja tersebut. Apalagi di negara-negara berkembang, sistem jaminan sosial tidak berfungsi, sehingga keluar dari pekerjaan untuk mencari pekerjaan yang lain bukanlah pilihan yang mudah. Berbeda di negara-negara maju dimana memang supply demand tenaga kerja relatif seimbang dan sistem jaminan sosial berlangsung baik. Hal ini membuat posisi tawar pekerja di negara maju terhadap pemilik modal sangat tinggi, disamping “law enforcement” mereka berjalan baik.
Bahwa konsep pembangunan berdasarkan hak asasi manusia dan pendekatan pembangunan manusia mempunyai korelasi yang sangat erat. Bagaikan dua mata koin yang tidak terpisahkan. Keduanya secara jelas menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia, pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia disemua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan. Pembangunan manusia memperluas bahasan tentang konsepsi pembangunan dari diskusi tentang cara-cara kediskusi tentang tujuan akhir dari pembangunan disekeliling manusia, bukan manusia disekeliling pembangunan. (Rizal Malik, 2005:78)
No.
Tujuan
Target
1
Memberantas kemiskinan dan kelaparan
1.Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan satu dolar per hari (1$/hari)
2.Mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang kelaparan
2
Mencapai pendidikan dasar yang universal
