Dengan kata lain, kondisi para TKI kini terombang-ambing sebab proses pemulangan terhalang dengan ketatnya pemeriksaan masuk ke Indonesia. Belum lagi dengan kurangnya sarana transportasi dalam rangka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Apabila potensi pandemi corona semakin besar maka ada kemungkinan negara-negara penerima TKI berskala besar seperti Malaysia, Hong Kong (China) dan Arab Saudi justru mendorong agar TKI dipulangkan. Faktor keterbatasan transportasi dan larangan keluar masuk Indonesia, akan menjadikan suara Jutaan TKI di luar negeri menjadi salah satu penentu kebijakan RI di Semester II -- 2020.
Hal yang turut menggelitik nalar adalah bagaimana bisa pemerintah memantau jutaan ODP dalam arus mudik termasuk arus mudik para TKI? Bukankah jutaan arus mudik itu sama saja dengan Kerumunan Sosial Berskala Besar yang sangat bertolak belakang dengan arahan Presiden tentang PSBB? Kenapa Presiden tidak membatasi Kerumunan Sosial Skala Besar di arus mudik?
Persoalan sosial tidak hanya sampai di situ saja. Setelah Idul Fitri, maka sekitar dua bulan kemudian, umat muslim akan menyambut Hari Raya Idul Adha yang identik dengan musim hajinya. Wabah Covid-19 tentunya menjadi pertimbangan bagi Arab Saudi apakah akan membuka pintu bagi jemaah ibadah Haji atau tidak.
Pada 1 April 2020, Kementerian Agama telah memastikan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menunda pelaksanaan haji tahun ini, melainkan menunda pelaksanaan seluruh kontrak yang berkaitan dengan haji. Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman mengatakan keputusan Saudi menunda pelaksanaan kontrak ibadah haji bisa jadi karena tengah menyiapkan fasilitas terkait ibadah haji. Oleh karena itu, hingga saat ini, persiapan layanan haji di Arab Saudi seperti pengadaan akomodasi, transportasi darat, dan katering masih terus berjalan.
Sumber : Kompas [Kemenag Pastikan Arab Saudi Tak Batalkan Haji 2020]
Namun kabar dari pemerintah Saudi tersebut tidak dapat jadi pegangan, karena akan sangat bergantung pada angka Covid-19 di sana. Sebab per 1 April 2020, telah terjadi penambahan 157 kasus di negara kelahiran Rasulullah SAW tersebut. Dari 157 kasus itu, positif Covid-19 terbanyak terjadi di Kota Madinah (78 kasus) dan Mekkah (55). Arab Saudi sendiri telah mengalami total 1720 kasus Covid-19, di mana 16 orang meninggal dunia dan 264 orang telah dinyatakan sembuh.
Sumber : Gulf Business [Covid-19: Saudi reports six additional deaths, 157 new cases]
Berdasarkan paparan tersebut, maka kita bisa bayangkan akan makin banyak permasalahan dan gejolak di negeri ini.
Pertama dari keresahan TKI yang terombang-ambing karena terhalang transportasi dan imigrasi. Kondisi itu dapat menjadi momen bagi pemodal penyedia jasa ekspor TKI yang dikuasai jaringan NU untuk memprotes pemerintah. Terlebih lagi mereka memiliki kepentingan menolak demonopoli halal yang tercantum di dalam RUU Ciptaker Omnibus Law. Penolak RUU Ciptaker dengan massa terbesar adalah para buruh, oleh karena itu terjadilah simbiosis mutualisme untuk menolak RUU Ciptaker. Di sini bergabunglah kekuatan People Power antara pemodal dari pihak NU dengan para pekerja yakni TKI di luar negeri dan buruh di dalam negeri.
Kedua, warga yang telah menabung dana haji dan mendaftar dari jauh hari hingga bertahun-tahun yang lalu kemungkinan tidak jadi menunaikan ibadah haji tahun ini. Hal ini dapat dimanfaatkan pemodal penyedia jasa dana haji maupun perusahaan travel haji yang dikuasai jaringan NU dan 212 untuk mengadakan People Power memprotes pemerintah. Apalagi mereka saat ini sangat merugi dengan adanya wabah Covid-19.
