Relevansi Program Makan Siang Gratis dalam Perang Melawan Stunting

Kebijakan program makan siang dan susu gratis dapat dikatakan tidak relevan dengan strategi intervensi stunting saat ini. Jika persoalan stunting dikulik lebih dalam lagi, maka dapat terlihat bahwa stunting bereksistensi hingga saat ini bukan hanya karena ketidakmampuan masyarakat untuk makan siang gratis, melainkan berkaitan erat dengan pendidikan dan kemiskinan. 

Pendidikan orang tua, terutama ibu, sangat berkaitan dengan persoalan stunting karena orang tua memiliki kendali akan setiap pengambilan keputusan terhadap gizi dan perawatan kesehatan anak. Ibu dengan pendidikan lebih baik akan lebih memperhatikan gizi dan pola asuh terhadap anak. Hal-hal yang berkaitan dengan kebersihan, kesehatan, serta pemberian variasi makanan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak memiliki hubungan yang kuat dengan stunting. 

Tingkat sosial ekonomi keluarga mempunyai dampak yang besar dalam persoalan stunting. Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah tidak memiliki akses terhadap pendidikan, sumber pangan yang baik, serta sanitasi dan sumber air minum yang layak. Daya beli dalam pangan yang memiliki zat gizi baik pun sangat terbatas akibat kemiskinan yang merajalela. 

Pendidikan dan kemiskinan sangat berpengaruh akan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi pangan. Ketidaktahuan dan keterbatasan keluarga dalam mengakses pangan dengan gizi yang baik memiliki keterkaitan signifikan pada persoalan stunting. Kebijakan makan siang dan susu gratis tidak dapat menjawab akar permasalahan dari persoalan stunting.  Kebijakan tersebut lebih mengarah kepada bantuan sosial yang memiliki manfaat secara langsung tetapi tidak berkelanjutan, sementara strategi yang tepat perlu bersifat berkelanjutan dan sistemik. 

Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 menyebutkan bahwa biaya program makan siang dan susu gratis akan mencapai Rp450 triliun per tahun untuk ditujukan kepada 82,9 juta masyarakat Indonesia. Angka dari anggaran tersebut sangat lah fantastis untuk sebuah bantuan sosial. Anggaran program ini jauh lebih besar daripada anggaran program pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial di Indonesia sebesar Rp95,4 triliun pada tahun 2022 .

Ruang fiskal APBN pun akan semakin mengecil karena akan ada penambahan program tambahan gaji untuk ASN dan pembangunan IKN yang biayanya sangat besar. Peluang berbagai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan untuk kebutuhan pembangunan manusia lainnya terpangkas habis-habisan sangatlah besar. Negara memiliki tambahan beban yang sangat berat karena program ambisius ini. Contohnya, anggaran untuk pendidikan gratis dan iuran BPJS bisa saja dihapus atau dipangkas dengan tajam demi membiayai program makan siang dan susu gratis ini.

Kebijakan program makan siang dan susu gratis inipun berpotensi memiliki banyak penyimpangan selama dijalankan. Hal tersebut disebabkan program ini berpeluang akan minimnya sasaran yang tepat dan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. 

Program ini pun berisiko menimbulkan korupsi atau penyalahgunaan dana berupa pemangkasan biaya dalam perjalanannya menuju masyarakat yang berpotensi mengalami stunting. Jika terdapat pemangkasan biaya nantinya, maka akan berdampak besar kepada kualitas gizi dari pangan yang diolah. 

Semakin besar pemangkasan biayanya, maka semakin rendah kualitas gizi makan siang yang diperoleh. Strategi intervensi stunting pun tidak akan berjalan dengan baik jika kualitas gizi yang diberikan rendah dan kondisi masyarakat yang berpotensi mengalami stunting akan semakin memburuk.

Program makan siang dan susu gratis mungkin dapat meminimalisir kelaparan yang melanda kalangan anak-anak dan keluarga yang membutuhkan di Indonesia. Akan tetapi, ketika program ini menjadi sumber utama makanan bagi sebagian masyarakat, maka risiko ketergantungan akan muncul. 

Risiko ketergantungan dapat dirasakan dengan pasti jika program makan siang dan susu gratis ini dijalankan untuk lima tahun ke depan. Masyarakat akan semakin ketergantungan dengan bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan hal tersebut dapat mengurangi motivasi mereka untuk meningkatkan kemandirian finansialnya sendiri.