Catatan untuk Tempo yang Gagal Paham Soal Buzzer

Secara politik, Indonesia telah menjadi negara demokratis, dan secara sosio-kultural Indonesia telah memasuki Industri 4.0. Di era totaliter Orba, kekuasaan Suharto bersifat "dominasi" yang mengumpul di lingkaran Cendana dan kroni-kroninya. 

Sekarang, kekuasaan Jokowi bersifat "hegemoni" yang menyebar di antara puluhan juta pendukung. Dan semua itu terikat oleh dunia digital, di mana setiap orang bisa melakukan kontrol satu sama lain.

Maka seharusnya Tempo move on dari model lama yang diterapkan di era Orba. Tak ada larangan menjadi media kritis, dan tak ada juga larangan bagi netizen memberi rating buruk terhadap aplikasi Tempo. 

Tinggal persoalannya, bagaimana Tempo menempatkan diri sebagai media kritis di hadapan pemerintahan yang sudah demokratis? Bagaimana juga Tempo mengambil posisi di dalam disrupsi digital yang melanda dunia? 

Bagaimana juga mengambil peran di tengah jalur kemajuan bangsa yang tanda-tandanya mulai terlihat di depan mata? Sepertinya Tempo harus menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu.