Perwujudan Good Governance Melalui Kontribusi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Seluruh Elemen Masyarakat

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalah ini perlu dituntaskan dari elemen bawah yaitu lembaga-lembaga pemerintah tingkat daerah. Kenyataan di lapangan jika diamati secara saksama, maka dapat dikatakan sudah mencerminkan tata laksana pemerintahan yang baik. Hal ini tidak lepas dari dukungan otonomi daerah.

 Implementasinya dilakukan dalam beberapa upaya yaitu otonomi daerah dalam hubungan fungsional eksekutif dan legislatif, pembinaan wilayah dan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

Kita ambil salah satu contoh pengimplementasian dari otonomi daerah yaitu penanggulangan kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan bisa karena keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan.

 Faktor lain penyebab kemiskinan yaitu karena pembangunan yang belum merata, jumlah lapangan kerja yang terbatas, persaingan ketat di dunia kerja sehingga banyak masyarakat yang mengganggur. Dengan demikian, upaya-upaya pemerintah guna menanggulangi kemiskinan yang cukup tinggi di negara ini mulai digalakkan.

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program pengentasan kemiskinan berbasis bansos, program berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program berbasis pemberdayaan usaha kecil yang dijalankan oleh berbagai elemen pemerintah baik pusat maupun daerah.

 Strategi ini mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, pelatihan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin. 

Program-program tersebut sudah menerapkan salah satu prinsip dari good govenance, yaitu responsif. Pemerintah sudah cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan di masyarakat. Selain upaya dari pemerintah, masyarakat juga perlu berpartisipasi dalam mengatasi kemiskinan ini dengan cara memaksimalkan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah.

Pemerintah dan masyarakat sudah berkontribusi dalam mewujudkan good governance (tata pemerintahan yang baik), maka mahasiswa sebagai agent of change memiliki peran penting pula dalam upaya menonjolkan bahwa tata pemerintahan di negara ini sudah baik dan akan menjadi lebih baik. 

Oleh karena itu, segenap kaum terpelajar jangan hanya diam melihat kondisi di sekitarnya. Mahasiswa harus peka dan cerdas dalam menanggapi gejolak yang kemungkinan terjadi di masyarakat. Mahasiswa juga bisa berperan sebagai kontrol terhadap kebijakan yang dibuat menyangkut hajat hidup orang banyak, bahkan bila kebijakan itu menyeleweng dan tidak ada dampak baik bagi masyarakat, maka kita harus berani menolak dan menyampaikan pendapat terkait hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya masih banyak sisi positif dari tata pemerintahan yang selama ini sudah dijalankan, bisa dilihat dari inovasi kebijakan, kemajuan infrastruktur, dan usaha-usaha pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, dan mengatasi permasalah publik. 

Good governance akan terlihat jelas jika semua bidang kehidupan, setiap anggota masyarakat, mahasiswa, cendikiawan, awak media, para tokoh masyarakat, partai politik, lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki tanggung jawab besar untuk membawa negara ini agar maju, makmur, sejahtera, aman, mandiri, dan berkeadilan.