Mohon tunggu...
Nara Ahirullah
Nara Ahirullah Mohon Tunggu... Konsultan - @ Surabaya - Jawa Timur

Jurnalis | Pengelola Sampah | Ketua Yayasan Kelola Sampah Indonesia (YAKSINDO) | Tenaga Ahli Sekolah Sampah Nusantara (SSN) | Konsultan, Edukator dan Pendamping Program Pengelolaan Sampah Kawasan. Email: nurrahmadahirullah@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Ingkar Janji Anies Baswedan dalam Pergub Kantong Plastik

4 Juli 2020   19:23 Diperbarui: 7 Juli 2020   22:11 495
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Anies Baswedan (tengah) foto bersama rombongan yang membahas soal sampah pada Agustus 2019 lalu. (Foto Dok. Asrul Hoesein)

Sayangnya, plastik memang tidak ramah di hilir karena menyebabkan sampah. Sebaliknya, selain plastik memang ramah di hilir karena bisa terurai sendiri dalam waktu tertentu.

Namun, selain plastik biasanya tidak ramah lingkungan di bagian hulunya atau proses produksinya. Dia membutuhkan sumber daya organik yang banyak, energi yang mahal, air melimpah dan menghasilkan limbah yang berbahaya. Karena berbagai faktor itulah biasanya harganya mahal di pasar.

Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada produk ramah lingkungan. Semua produk pasti punya celah tidak ramah lingkungan di antara hulu atau hilirnya. 

Maka itu, UUPS sebenarnya sudah mewanti-wanti supaya ada pengelolaan. Sebab, produk apapun akan menghasilkan sampah. Baik yang sekali pakai maupun yang berkali pakai. Baik yang tidak ramah lingkungan maupun yang ramah lingkungan, semua harus dikelola.

Fungsi pengelolaan sampah bukan hanya pada produk tidak ramah lingkungan, tapi juga pada produk yang mengklaim ramah lingkungan. Maka seharusnya tidak ada lagi persaingan bisnis mengatasnamakan 'ramah lingkungan'.

Namun, pelaku bisnis label 'ramah lingkungan' terus saja memanfaatkan keawaman masyarakat pada regulasi persampahan. Nyatanya, bukan hanya masyarakat yang awam soal pengelolaan sampah sesuai regulasi.  Kepala daerah pun banyak yang gagal paham. (nra)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun