Padahal kalau kita bersikap netral, tentu publik tidak akan berani menilai si A atau B yang salah, karena ada proses sebelumnya yang sama sekali tidak publik lihat, seperti bagaimana cara Presiden memberikan instruksi, bagaimana cara Presiden mengatur menterinya untuk menjalani kebijakan, bagaimana menterinya mendelegasikan tugas kepada bawahan, dan terus sampai ke bawah, sampai ada proses peneguran yang dipublikasikan. Kalau dari awal dipublikasikan, publik tentu baru bisa menilai siapa yang tidak becus dalam menangani COVID 19 di negara ini.
Apabila hanya penegurannya saja yang dipublikasikan, bukankah itu seperti menyiram air ke muka sendiri, yang artinya sang pemimpin tidak bisa "mendidik" karyawannya untuk bekerja dengan becus? Karena biar bagaimanapun pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjalankan tugas dan mengontrol karyawannya.
Lagipula, publik saat ini sepertinya hanya mau tahu hasil dari suatu keputusan ataupun kebijakan, publik tidak terlalu peduli dengan proses terjadinya suatu keputusan, karena saat ini yang diutamakan publik adalah sebuah kepastian, kedepannya kita bakal selamat gak dari situasi pelik kesehatan dan ekonomi? Untuk itulah masyarakat mau memilih Presiden dan jajaran dibawahnya untuk memberikan kepastian hidup sebagai warga negara, bukan menyajikan drama.
Akan ada baiknya, untuk menarik simpati publik adalah penerapan kebijakan yang tidak memberatkan publik seperti penurunan tarif PAM, Listrik, ataupun tidak membuat kebijakan yang kira-kira bakal ditentang oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut sepertinya lebih adem, dan merasa pemerintah memang berdiri dengan rakyat.
Tulisan ini hanyalah sebuah opini pribadi sebagai warga negara Indonesia yang netral dan masih berharap Indonesia akan menjadi lebih baik dalam seluruh sektor.Â
Referensi
- Putri, Ekarista Rahmawati. 26 Juni 2020. Jokowi Ingatkan Gubernur Jatim Tak Serampangan Buat Kebijakan: Minta Masuka Epidemologi dan Pakar. Diakses dari Tribunnews.com tanggal 30 Juni 2020
- Rizal, Jawahir Gustav. 29 Juni 2020. Jokowi Marah, Peringatan Keras untuk Para Menteri dan Pesan di Balik Kejengkelannya.... Diakses dari Kompas.com tanggal 30 Juni 2020
- Ihsanuddin. 30 Juni 2020. Sejumlah Respons terhadap Kejengkelan Presiden Jokowi. Diakses dari Kompas.com tanggal 30 Juni 2020.
