Hati-hati Keadaan Negara Bisa Genting

Beberapa hari ini saya sepertinya sangat aktif menulis tentang pemerintahan. Saya tidak paham sebenarnya tentang pemerintahan dan negara, dan maaf bila tulisan saya seperti banyak memperlihatkan emosi dan kebodohan.

Tapi kekhawatiran saya terhadap demokrasi negara ini, serta kepercayaan publik pada pemerintahan akan masuk dalam masa genting. Ada beberapa poin yang ingin saya tulis disini, terutama untuk anggota DPR.

Pertama, karena ekonomi di dunia sekarang ini sedang mengalami krisis. DIMANAPUN. Tidak hanya di Indonesia. Kalau sampai kita ribut dalam skala nasional dan tidak berkesudahan, yang akan bersedih dan bermuram durja, adalah bangsa kita sendiri. Para pejabat yang sudah kenyang korupsi, mungkin dengan enaknya lenggang kangkung ke negara lain, ketika negara ini memiliki masalah ekonomi.

Kita, yang duitnya pas-pasan? Masa gali kubur sendiri di tanah ibu pertiwi kita?

Kedua, mohon maaf, saya menilai pemerintah kali ini tidak memberikan solusi yang baik menghadapi  gejolak yang sedang terjadi saat ini. Pemberian sanksi-sanksi, penangkapan, kemudian menembak mati, walau mungkin tidak disengaja, atau mungkin karena situasi di lapangan membuat emosi, sangatlah membuat publik yang keberatan semakin marah. Ada baiknya pemerintah melakukan pendekatan yang lebih persuasif. 

Adakan pertemuan bersama di GBK, misalnya. Sewaktu pemilu saja, masing-masing calon presiden memiliki lapangan luas untuk berdialog dengan para pendukungnya. 

Maka, keadaan seperti sekarang ini, yang membutuhkan komunikasi antara pemerintah dan warga negaranya yang sedang bergejolak, tentu ada baiknya juga memiliki lapangan yang luas untuk berdialog dengan masyarakat.

Dengan begitu masyarakat yang melihat akan lebih tenang, dan melihat kualitas pemerintahan yang benar mementingkan masyarakat. 

Memang semua orang tidak bisa disenangi, apalagi menyangkut tentang negara. Akan tetapi, ada baiknya tidak menunjukkan adanya kekerasan yang membuat masyarakat yang kontra terhadap RKUHP dan RUU dengan pasal-pasal yang isinya aneh, dan berikut dengan tuntutan mahasiswa lainnya, malah membuat semakin memberontak dan melihat penanganan pemerintah yang tidak bijaksana.

Ketiga, tidak ada kerjasamanya Presiden, pemerintah dan para anggota DPR. Presiden sudah berusaha sebisa mungkin untuk mendengarkan masyarakat, melalui masukan dari tokoh masyarakat. 

Kemudian, meluangkan waktu untuk bertemu dengan perwakilan mahasiswa BEM, walau ternyata tidak jadi. Sedangkan DPR-nya, yang pernyataannya diwakili oleh Sekjen Fraksi PDI P, malah tidak membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat yang merasa keberatan.