Mohon tunggu...
Nadira Fajarini
Nadira Fajarini Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswi Hubungan internasional

Paradigma liberalisme

Selanjutnya

Tutup

Politik

Amerika Serikat dalam Diplomasi Siber: Menilik Diplomasi Siber Presiden Barack Obama Periode 2009-2017

2 Desember 2021   08:11 Diperbarui: 2 Desember 2021   08:25 132 0 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Mayoritas kekuatan dunia kini telah mengintegrasikan masalah dunia siber ke dalam kebijakan luar negeri di setiap negara. Diplomasi di ranah siber, atau dengan kata lain, penggunaan sumber daya dan fungsi diplomatik untuk melindungi kepentingan nasional di dunia siber, dikenal sebagai diplomasi siber. Perbedaan kepentingan, norma, dan nilai kini telah mengubah dunia siber menjadi lingkungan politik yang disengketakan. Hal ini berakibat pada spionase dunia siber, serangan dunia siber, peretasan, ancaman keamanan sensor internet, dan bahkan topik teknis seperti netralitas internet semakin sering muncul dalam berita (Barrinha & Renard, 2017).

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kini memiliki implikasi luas bagi praktik diplomasi dan lingkungan internasional. Revolusi dari TIK merupakan salah satu dari beberapa proses yang saling terkait yang membentuk kembali lanskap dunia, termasuk globalisasi dan berbagai pusat kekuasaan. Meningkatnya kompleksitas lingkungan hubungan internasional yang muncul akibat berkembangnya TIK juga, tidak hanya dalam hal aktor yang terlibat, tetapi juga dalam hal luasnya isu yang terlibat. Selain diplomat sebagai state actor, ada juga beberapa non-state actor, seperti Multinational Corporations (MNCs), International Organizations (IGOs), Nongovernmental Organizations (NGOs), lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok masyarakat sipil, dan media pastinya akan terus terlibat dalam dunia siber ini (Potter, 2014).

Untuk mempertahankan dan mempromosikan kepentingan suatu negara, akan memerlukan lebih banyak penekanan pada bagaimana negara menyesuaikan diri dengan dunia siber. Negara-bangsa bereaksi terhadap meningkatnya horizontalitas isu, munculnya peserta baru di panggung internasional, dan kemampuan TIK untuk membuat semua batas negara menjadi kabur. Jaringan trans-governmental memiliki potensi untuk memperluas jangkauan regulasi suatu negara. Jaringan tersebut dapat memberikan cara baru kepada negara untuk mengkomunikasikan sudut pandang mereka dan cita-cita masyarakat di tengah proses beradaptasi pada era diplomasi siber ini. Negara-negara di dunia kini juga tengah sepenuhnya menyadari perlunya menggabungkan atau memanfaatkan pengaruh melalui kedaulatan bersama dalam dunia siber.

Pengembangan alat digital yang disesuaikan untuk mengejar strategi diplomatik, penciptaan ruang yang efektif di mana state actor dan non-state actor dapat berkumpul untuk membentuk debat geopolitik utama, dan evolusi diplomasi itu sendiri untuk mengintegrasikan generasi pemimpin politik siber masa depan adalah semua tantangan utama bagi diplomasi siber. Menggunakan teknologi digital untuk memajukan agenda diplomatik yang lebih besar dan menggunakan taktik dan sikap diplomatik untuk menilai dan menangani tantangan dunia siber adalah dua tindakan yang berbeda namun terkait. Adapun, dunia siber menyediakan lebih dari sekadar instrumen digital untuk implementasi strategi diplomatik yang lebih efisien (Potter, 2014).

Adapun diplomasi siber di Amerika Serikat merupakan bagian dari diplomasi publik 2.0, yang juga digambarkan dengan istilah-istilah seperti, E-Diplomacy dan Virtual Diplomacy (Melissen, 2005). Pakar diplomasi publik dan komunikasi strategis di AS saat itu menjajaki potensi media sosial baru dalam upaya memenangkan hati dan pikiran di luar negeri. Musuh Amerika Serikat sudah ahli dalam menggunakan alat penjangkauan berbiaya rendah yang dapat menghubungkan jutaan orang. Mengabaikan kegunaan media sosial sama saja dengan menyerahkan posisi tertinggi dalam pertempuran abadi untuk mempengaruhi pikiran di seluruh dunia. Untuk itu, Kongres AS membentuk National Communications Strategy untuk memantau efektivitas dan risiko keamanan diplomasi publik 2.0 (Dale, 2009).

Teori

Teori yang digunakan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional adalah jenis hubungan antar negara yang berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus melayani kepentingan pemerintah di seluruh dunia. Politik luar negeri masing-masing negara memandu kerjasama internasional, yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, budaya, dan ekonomi, serta khususnya dalam hal ini yaitu diplomasi siber (Bagaskara, 2018).

Many-to-Many International Communication

Melemahnya fungsi perwakilan diplomat disebabkan oleh peningkatan perjalanan internasional yang luar biasa. TIK, di sisi lain, memberikan potensi dengan menyediakan saluran komunikasi tambahan. Untuk mengatasi masalah, layanan asing menyesuaikan dengan menggabungkan alat konvensional dan inovatif.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan