Hasil dari prinsip persaingan sempurna dan konsep mekanisme pasar ialah penyediaan sumber daya yang efektif serta efisien (Adam Smith, 1776, Pareto 1848) jika beberapa presumsinya terwujud (banyaknya penjual dan pembeli, tidak terjadi ekternalitas dan barang publik, informasi yang simetri). Apabila presumsi ini tidak dapat terpenuhi, maka akan mengakibatkan market failure yang memiliki ciri-ciri alokasi atau penyediaan sumberdaya yang terdistrosi dari kondisi efisien tersebut. Fenomena market failure yang dapat terjadi diantaranya adalah eksternalitas dan barang publik.
Eksternalitas sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh institusi maupun individu yang dapat memberikan pengaruh (negatif atau positif) kepada aktivitas ekonomi pihak lainnya, namun pengaruh yang dimaksud tidak melibatkan atau diluar mekanisme pasar (non market mechanism). Dampak atau pengaruh yang dimaksud bisa merupakan pengaruh kecil, besar, positif, ataupun negatif. Pengaruh tersebut dapat terjadi bersamaan walaupun dampak yang ada bersifat kontradiktif atau antitesis.
 Meskipun pengaruh eksternalitas  tidak dapat ditransmisikan melalui harga pasar, tetapi eksternalitas memberikan pengaruh kepada inefisiensi ekonomi. Hal ini mengartikan bahwa eksternalitas adalah suatu konsekuensi dari ketidaknyamanan institusi atau individu dalam membuat suatu property right.
Saat terjadi eksternlitas, produksi serta konsumsi akan memengaruhi pihak ketiga selain pembeli dan penjual suatu barang. Manfaat maupun biaya yang diperoleh dari pihak ketiga ini tidak dari pertimbangan baik oleh pembeli maupun penjual barang yang menggunakan produk atau yang berproduksi sehingga mendapatkan hasil eksternalitas.
Dampak positif dan negatif eksternalitas dapat terjadi dalam satu waktu atau satu momentum. Dengan berbagai dampak eksternalitas yang terjadi, menyebabkan eksternalitas memiliki satu faktor yang akan sangat berpengaruh dalam terjadinya kegagalan pasar. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan terjadinya eksternalitas, maka akan mengakibatkan pasar gagal dalam menginternalisasikan fungsi produksi serta distribusinya secara efektif dan efisien.
Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa apabila eksternalitas positif tidak terakomodir pada biaya produksi, maka akan mengakibatkan barang yang diproduksi terlalu sedikit lalu akan menyebabkan harga barang menjadi mahal. Sebaliknya ketika eksternalitas negatif tidak diperhitungkan kedalam perhitungan biaya, makan akan mengakibatkan barang produksi melimpah atau banyak karena biaya pengeluaran terlalu murah sehingga akan membuat harga barang produksi pun menjadi murah. Hal tersebutlah yang membuat pasar dikatakan gagal karena tidak terdapat makna efisien dari proses yang terjadi.
Terdapat empat jenis eksternalitas yang dapat terjadi diantaranya :
- Eksternalitas Podusen >< Produsen
Merupakan eksternalitas yang timbul dari produsen kemudian memengaruhi produsen lainnya.
- Eskternalitas Produsen >< Konsumen
Merupakan eksternalitas yang timbul dari produsen kemudian memengaruhi konsumennya
- Eksternalitas Konsumen>
Merupakan eksternalitas yang timbul dari konsumen kemudian akan memengaruhi konsumen lainnya.
- Eksternalitas Konseumen>
Merupakan eksternalitas yang timbul dari konsumen kemudian akan memengaruhi produsen.
Peran pemerintah dalam mengatasi dan memberikan solusi untuk menindak lanjuti eksternalitas yag terjadi adalah dengan menginntervensi keadaan tersebut melalui regulasinya (kebijakan) dengan memprioritaskan esensi dari stabilisasi, distribusi, dan alokasi (Retnandri,2013). Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dengan membuat suatu impuls sehingga akan memberikan pilihan private bagi konsumen ataupun produsen, kemudian akan mencapai target efisien yang ingin dicapai.
Kemudian apabila biaya eksternal (external cost) terjadi, maka pemerintah bisa menggunakan pajak sejumlah biaya eksternal  tambahan (Marginal External Cost = MEC) kepada pihak yang memicu eksternalitas negatif (negative externality). Pajak yang digunakan tersebut akan menggerakkan produsen (sebagai pihak yang memicu terjadinya eksternalitas) ataupun konsumen dalam memasukkan biaya-biaya eksternal yang ada untuk mendapatkan suatu keputusan ekonomi.
Upaya pemerintah dalam mengatasi eksternalitas juga dapat terealisasikan dengan pengenaan subsidi. Pemerintah dapat menggunakan subsidi apabila eksternalias yang ada menimbulkan manfaat eskternal (external benefit = positive externality). Namun, jika sebab utama terjadinya eksternalitas ialah dengan tidak adanya property right, maka cara mengatasi ekternalitas yang terjadi dengan membuat suatu property right kepada pihak-pihak yang berkepentingan  terhadap sumber daya.
Barang publik adalah barang yang memiliki sifat konsumsi secara bersama-sama, ini artinya barang tersebut memiliki eksistensi untuk digunakan atau dikonsumsi oleh siapapun (publik). Barang publik ini memiliki dua sifat dalam konsumsi yaitu non-rivalry serta non-exclusive . Sifat non-rivalry ialah apabila konsumsi seseorang pada suatu barang publik tidak akan mengurangi benefit bagi konsumsi orang lain yang juga menggunakan barang tersebut dalam hal ini merupakan zero marginal cost. Sedangkan sifat non-exclusive adalah keadaan dimana individu atau seseorang tidak dapat dilarang dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang publik tersebut.
Optimasi untuk alokasi barang publik memang tidak pernah memuaskan masyarakat, akar dari ketidakpuasan tersebut adalah sulitnya dalam mengungkap prioritas konsumen terhadapat barang publik yang diinginkan. Menurut Wicksell dan Lindhal memprioritaskan analisis penyediaan barang publik melalui pengadaan oleh negara. Mereka beranggapan bahwa harus ada badan nasional atau lembaga yang akan menentukan banyaknya jumlah barang publik yang tersedia.
Samuelson dan Bowen berpendapat bahwa dasar dalam menetapkan jumlah barang publik yang akan diproduksi adalah harga barang tersebut. Dari jumlah barang yang diproduksi itulah konsumen akan membayar pajak sesuai dengan kebutuhannya dalam mengkonsumsi barang publik yang bersangkutan. Ini artinya konsumen yang memiliki kepentingan lebih tinggi terhadap barang publik, maka dia juga wajib membayar pajak dengan nominal yang lebih tinggi.
Sedangkan Pigou berpandangan bahwa penyediaan barang publik harus dibiayai oleh pajak. Ktersediaan barang yang dibutuhkan pasti akan memicu kepuasan, namun pada umumnya pajak tidak disukai oleh masyarakat, sehingga menimbulkan terjadinya ketidakpuasan.
Akan tetapi analisis oleh beberapa ahli tersebut masih memiliki kelemahan yaitu tidak adanya reveal preference . Maka dari itu, barang publik seharusnya memang disediakan oleh pemerintah  dan tidak semata-mata berdasarkan pada mekanisme pasar.
Di Kabupaten Jember sendiri tentunya terdapat eksternalitas akan barang publik yang tersedia yaitu pelaksanaan acara Jember Fashion Carnival (JFC) sebagai ikon ekonomi kreatif, pariwisata, serta pemulihan ekonomi di Jember.
Event JFC ini dapat membagnkitkan perekonomian warga Jember dan sekaligus menjadi salah satu ikon khas di Jember.
