Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Agam 2023: Anggaran dan Realisasinya

Pendapatan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023

Kabupaten Agam merupakan daerah yang terdapat di provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar 2.226,27 km, sekarang dipimpin oleh bupati Dr. H. Andri Warman. 

Dilihat dari data Badan Pusat Statistik  (BPS) Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2024 tapi data yang diambil pada tahun 2023. Pendapatan daerah Kabupaten Agam antara lain: Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dari data pendapatan daerah pada tahun 2023 total jumlah pendapatan daerah Rp 2.813.617.781.97,52. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue pada tahun 2023 sebesar Rp 148.328.271.997,76. 

Dari data yang di input dari BPS tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam Rp156.536.308.992,10, dilihat pada tahun 2023 terjadilah penurunan Pendapatan Asli Daerah 5,24% dari tahun yang sebelumnya.

Dari Dana Perimbangan/Balance Funds pada tahun 2022 sebesar Rp 1.074.699.094.796,00, dilihat pada tahun 2023 terjadilah kenaikan Dana Perimbangan dari tahun sebelumnya.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah/Other Revenue dengan jumalah pendapatan sebesar Rp 72.448.414.202,00 terdapat bagian-bagian dari pendapatan yang sah antara lain: pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah, dana penyesuaian dan otonomi daerah, penyesuaian dan otonomi daerah.

Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam 2023 sudah melebihi target pendapatannya? lalu apa yang menjadi pendapatan paling banyaknya?

Pemerintah Kabupaten Agam sudah menargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 210.839.521.782. Hal tersebut dijelaskan Widya Putri Nanda, Sekretasis Badan Pendapatan Daerah. 

Dilihat dari data yang telah disebutkan bahwasannya jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Agam sebesar Rp 148.328.271.997,76, sedangkan targetnya adalah sebesar Rp 210.839.521.782, maka menunjukkan bahwa Kabupaten Agam belum selesai dengan targetnya yang telah di tetapkan pemerintah. Hal itu pemerintah hendaknya berupaya lebih memaksimalkan melakukan langkah bersama unsur yang terkait di lapangan, dan para wajib pajak harus menaati kewajibannya dalam hal pembayaran pajak .

Pengeluaran Daerah Kabupaten Agam pada Tahun 2023

Pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2024, tapi data pengeluarannya diambil pada tahun 2023. Pada tabel 2.4.2. Realitas Belanja Pemerintah ada beberapa jenis antara lain yaitu: Belanja Operasi, Belanja MOdal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Pengeluaran Daerah Kabupaten Agam di tahun 2023 total jumlahnya adalah sebesar Rp 2.847.187.665.096,94. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2023 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1,094.309.908.63,98, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 6.283.203.794.00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 6.304.959.225.49 dan Belanja Transfer sebesar Rp 167.418.863.895,00.

Apakah Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2023 sesuai dengan yang ditargetkan tahun sebelumnya? Apa yang menjadi pengeluaran paling banyak di Kabupaten Agam tahun 2023?

Pengeluaran pemerintah untuk belanja operasi ditargetkan sebesar Rp 1,1 triliun dan pada tahun 2023 pengeluaran pemerintah hanya sebesar Rp 1,09 triliun maka pengeluaran yang telah di tetapkan pemerintah belum sampai target  sebesar 8,38%. 

Pengeluaran pemerintah lainnya untuk tahun 2023 adalah Belanja modal sebesar Rp 155,5 miliar yang sebelumnya  ditargetkan sebesar Rp 186,4 miliar, maka realisasinya belanja modal sebesar 16,56%.

Kritik dan Saran Terhadap Pendapatan dan Pengeluaran Kabupaten Agam Tahun 2023

Kritik dan saran yang dapat saya berikan untuk Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Agam pada tahun 2023 adalah mengenai target yang telah di tetapkan untuk pendapatan asli daerah yang masih jauh dibawah target yang dianggarkan oleh pemerintah. Dan pada akhirnya pendapatan asli daerah dapat melebihi target yang dianggarkan. Untuk mengelola keuangan dalam belanja daerah pemerintah kabupaten agam harus dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, termasuk juga harus ada pengawasan yang ketat,  serta pemerintah  harus berupaya meningkatkan secara maksimal para wajib pajak untuk  menaati kewajibannya dalam membayarkan pajak,  baik itu pajak bumi dan bangunan maupun pajak kendaraan.