Otorita Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Maret 2025 jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia turun sebanyak 161 menjadi 1.345 bank dibandingkan data Maret 2024, yakni sebanyak 1.392 bank. Hal tersebut tertuang dalam Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan OJK per Maret 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pengurangan jumlah BPR terkait merger dalam rangka memenuhi modal inti minimum Rp6 miliar.
"Nah, sehingga memang upaya kita untuk melakukan konsolidasi itu ya akan terus dilakukan. Untuk bagaimana memastikan bahwa jumlah nank ini kemudian menjadi mengecil tetapi dengan kekuatan yang semakin membesar. Karena kalau ngeliat case tadinya penutupan BPR ya, itu ternyata pengurangan jumlah itu, dalam waktu bersamaan itu kita menyaksikan malah peningkatan aset gitu ya," katanya dalam keterangan tertulis RDK Mei 2025.
Artinya, kata Dian, walaupun BPR kecil dengan peningkatan kapasitas dari modal Rp3 miliar menjadi 6 miliar dan kemudian dilakukan merger maka sudah sangat membantu ekonomi sosial dari BPR itu. "Karena itu BPR kan sekarang konsolidasinya sangat rame ya. Sedang besar-besaran dari BPR melakukan konsolidasi itu. Dan diperkirakan nih, walaupun waktu-waktu itu kan kita sebenarnya bukan target, tetapi bisa mendekati sampai seribu sisanya itu. Dulu kan saya pernah ngomong pada awal-awal gitu kan, saya akan targetkan menjadi seribu," katanya. Dian mengatakan pihaknya memiliki pengaturan mengenai exit policy yang menitikberatkan deteksi sejak awal terhadap permasalahan dan kondisi BPR/S yang membahayakan kelangsungan usahanya maupun langkah penyehatan sebagai upaya perbaikan tingkat solvabilitas atau likuiditas.
"Proyeksi BPR/S yang akan mengalami CIU (cabut izin usaha) pada tahun 2025 bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh upaya penyehatan yang dilakukan oleh pengurus dan/atau PSP (pemegang saham pengendali) BPR/S," ucapnya. Menurutnya, OJK senantiasa melakukan tindak lanjut pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seiring dengan menjaga stabilitas sistem keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
APBN TEKOR RP21 T PER MEI 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit 0,09 persen atau Rp21 triliun per Mei 2025.
"Posisi 31 Mei (2025) mengalami defisit Rp21 triliun. Kalau bulan lalu (April 2025) surplus Rp4,3 triliun, bulan ini defisit," ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6). Defisit ini terjadi imbas penerimaan yang baru mencapai Rp995,3 triliun. Uang yang masuk ke kas negara itu menyentuh 33,1 persen dari target di APBN 2025. Pendapatan negara dikantongi dari penerimaan pajak sebesar Rp683,3 triliun dan kepabeanan serta cukai senilai Rp122,9 triliun. Di lain sisi, ada pemasukan dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp188,7 triliun per 31 Mei 2025.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia membelanjakan uang lebih besar senilai Rp1.016,3 triliun. Jumlah tersebut setara 28,1 persen dari pagu anggaran yang tersedia.
Wanita yang akrab disapa Ani itu merinci belanja negara dialokasikan untuk pemerintah pusat senilai Rp694,2 triliun atau 25,7 persen. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) menyentuh Rp322 triliun alias 35 persen terhadap APBN 2025. Sementara itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp192,1 triliun alias persen terhadap APBN tahun ini.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
