Ketiga, kepercayaan publik terhadap Hamdan Zoelva sebagai hakim MK dan Ketua MK berpotensi terdegradasi karena melalui pertanyaan tajam yang disiapkan tim seleksi, bisa menjebak dan menjatuhkan.
Sebaiknya Bagaimana?
Menurut saya, hakim MK dan Ketua MK, cukup satu kali mengikuti “Fit and Proper Test”. Untuk selanjutnya, jika sudah habis masa jabatannya sesuai ketentuan undang-undang, maka tim seleksi cukup melihat track record (rekam jejak) yang bersangkutan dari berbagai putusan selama menjadi hakim MK dan Ketua MK.
Selain itu, tim seleksi bisa menjaring pendapat publik tentang Hamdan Zoelva, apakah masih layak dipertahankan dijabatannya atau dianggap cukup.
Juga, dapat meminta bantuan PPATK dan KPK untuk melacak transaksi keuangan Hamdan Zoelva selama menjabat hakim MK dan Ketua MK.
Dengan demikian, seleksi bisa obyektif dan publik dipartisipasikan dalam memilih hakim MK.
Terakhr, terlepas setuju atau tidak setuju, sikap yang diambil Hamdan Zoelva sebagai hakim MK dan Ketua MK harus diapresiasi karena memiliki prinsip dan keyakinan yang teguh untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan hakim MK dan Ketua MK, yang sejatinya kita harus jaga, pelihara, pertahankan dan tingkatkan.
Allahu a’lam bisshawab
