Ferry Juan Ketum BKS Soroti Dugaan Kunker Komisi XI DPR : Etika yang Mati Ditengah Jeritan Rakyat

Jakarta – Ketua Umum Depipus Baladhika Karya SOKSI (BKS), Ferry Juan, SH, menyoroti keras kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR RI ke Australia pada 26 Agustus–1 September 2025 yang diduga menghabiskan dana Rp 6,5 miliar dari APBN.Menurut Ferry, kunker yang bertepatan dengan akhir pekan saat Australia libur kerja tak ubahnya plesiran mewah yang mengabaikan kondisi bangsa.

“Apakah ini kunker atau plesiran? Padahal mereka tahu negara sedang kesulitan fiskal, rakyat menjerit, pajak dan iuran BPJS berpotensi naik,” tegas Ferry dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Ia menilai, tindakan tersebut lebih fatal dibandingkan ucapan arogan sejumlah politisi soal tunjangan fantastis DPR. “Menghamburkan Rp 6,5 miliar saat rakyat protes pemborosan anggaran adalah bentuk penghinaan terbuka terhadap publik,” lanjut pengacara kondang itu.

Ferry juga mengingatkan rekam jejak Komisi XI yang mayoritas berisi eks anggota periode sebelumnya, yang pernah disebut KPK dalam kasus dugaan gratifikasi CSR BI dan OJK. “Ini bukan hanya melukai hati rakyat, tetapi menggerus kepercayaan publik terhadap DPR,” ujarnya.

Pandangan senada kata Ferry Juan juga disampaikan sejumlah pakar. Salah satunya Prof. Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya etika dalam demokrasi, seperti kutipan filsuf tiongkok Chang Hai Yen bahwa Bobroknya etika adalah penyebab utama hancurnya bangsa dan negara sementara peneliti Formappi Lucius Karus menyebut kunker itu “wajah DPR yang memalukan”.

Ferry menegaskan, sanksi bagi para anggota DPR peserta kunker tak cukup sebatas teguran. Ia mendorong adanya recall, larangan menduduki jabatan strategis, hingga pengembalian biaya perjalanan ke kas negara. “Kalau terbukti tidak ada manfaat signifikan, harus dilaporkan ke KPK untuk audit,” ujarnya.

Menurutnya, tanggung jawab juga ada di partai politik sebagai pintu akuntabilitas. Jika partai melindungi kadernya, maka mereka ikut menanggung “dosa politik” di mata rakyat. “Tuntutan pembubaran DPR bukan lagi wacana pinggiran. Ini tanda krisis legitimasi yang bisa menggerus fondasi demokrasi,” tegas Ferry.

Ia menutup pernyataannya dengan kritik tajam:
“Kunker Rp 6,5 miliar ini adalah simbol kemewahan wakil rakyat di atas penderitaan rakyat. Demokrasi mati bukan karena kritik rakyat, tetapi karena keserakahan para wakilnya sendiri.”