Namun, yang paling menarik adalah persepsi publik terhadap arah kebijakan pangan. Hasil survei Kompas menunjukkan 82% responden menilai kebijakan pangan pemerintah saat ini "tepat sasaran," terutama karena dampaknya terasa langsung bagi petani kecil.
Sebanyak 69% petani responden mengaku harga jual hasil panen lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan 63% menyatakan akses terhadap pupuk dan modal semakin mudah. Tingkat kepuasan publik terhadap koordinasi lintas kementerian juga naik dari 54% pada awal 2024 menjadi 71% pada kuartal ketiga 2025.
Zulkifli Hasan tampaknya memainkan peran strategis dalam mengubah paradigma kebijakan pangan dari sekadar ketahanan menuju kedaulatan. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa kebijakan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras, tetapi juga kesejahteraan pelaku utama di sektor itu: petani.
"Kebijakan pangan yang berpihak pada petani, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan menjamin ketersediaan beras akan terus menjadi prinsip utama," ujarnya.
Prinsip itu diterjemahkan dalam serangkaian intervensi kebijakan yang lebih inklusif. Pemerintah menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian senilai Rp4,8 triliun sepanjang 2025, meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya.
Program diversifikasi pangan berbasis lokal seperti sorgum dan jagung di Nusa Tenggara Timur serta sagu di Papua juga mulai menunjukkan hasil. Volume produksi pangan non-beras meningkat 7,4% secara nasional, membuka peluang ekspor baru dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas.
Dampak ekonomi makro juga terlihat. Sektor pertanian kembali menjadi penyumbang utama penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi 28,1% terhadap total angkatan kerja nasional.
Sementara itu, kontribusi sektor pangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 12,4% pada 2024 menjadi 13,1% pada pertengahan 2025. Indeks ketahanan pangan global versi Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia naik tiga peringkat dari posisi 63 pada 2024 ke posisi 60 pada 2025.
Kombinasi antara kebijakan harga yang adil, insentif produksi, dan penguatan rantai distribusi menciptakan ekosistem baru bagi sektor pangan nasional.
Dalam konteks ini, keberhasilan kebijakan Zulhas bukan hanya soal angka produksi, tetapi juga kepercayaan publik yang pulih terhadap arah kebijakan pangan pemerintah.
Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Menko Pangan mencapai 74%, tertinggi dibandingkan kementerian lain yang terkait sektor ekonomi riil.
