Kondisi umum yang demikian mendorong pada membanjirnya disinformasi yang berpotensi membuat gaduh ruang publik, bahkan dapat menjadi ancaman bagi demokrasi. Apalagi jika publik terseret untuk lebih memercayai informasi yang bias tak berkelas dengan  kadar obyektifitas rendah.
Padahal, loyalitas jurnalisme ialah pada kepentingan publik, bukan pada seputar wilayah privat apalagi menghamba pada kepentingan pemilik modal.
Mencermati banyaknya persoalan yang membelit dunia pers kita, nampaknya lima seruan dari Sumut akan mengalami tantangan berat. Cita-cita menuju kondisi pers berkualitas sedang menempuh jalan terjal.
Lantas apa langkah konkrit yang dapat membantu menuju pers yang berkualitas? Kolaborasi antar lima unsur penting menjadi kata kunci. Pemerintah selaku regulator, Dewan Pers selaku pemegang mandat dalam pengawasan, perusahaan pers sebagai pelaku usaha, insan pers selaku operator lapangan dan masyarakat sebagai konsumen harus lebih berperan sesuai dengan fungsi masing-masing.
Pemerintah harus lebih berperan dalam melakukan pengamatan sekaligus pengawasan, Dewan Pers selaku penjaga marwah pers harus dapat  menciptakan iklim yang sehat bagi tumbuhnya perusahaan pers, melakukan kontrol yang lebih ketat untuk menjamin kemandirian pers dan memberikan pembinaan menyeluruh misalnya dengan cara bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Perusahaan pers bisa memberikan andil dengan bertindak profesional dan bertanggungjawab menjalankan usaha dengan memberikan kesejahteraan yang memadai bagi awak media dan para insan pers harus meneguhkan kembali idealisme yang berpihak kepada kepentingan publik. Sedangkan masyarakat bisa berperan penting dengan cara meningkatkan kemampuan literasi agar bisa turut serta memberikan pengawasan sekaligus dapat memilah dan memilih mana produk berita yang layak konsumsi mana yang tidak. Selamat Hari Pers Nasional 2023!!!
Disklaimer: Artikel ini pernah tayang di petisi.co (13/02/2023)
