Idealnya media menjadi  'anjing penjaga' yang mengawasi kekuasaan, berkhidmat kepada kepentingan publik dan memastikan dirinya sebagai salah satu pilar demokrasi.
Diperlukan subsistem berupa media massa yang independen. Dimulai dengan memberikan informasi yang benar, relevan, dan objektif bagi masyarakat sampai pada fungsi pengawas kekuasaan. Pengertian kekuasaan dalam konteks masyarakat demokratis tidak hanya berorientasi pada kekuasaan pemerintah, melainkan mencakup lingkup yang cukup luas yang meliputi kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.Â
Seperti apa yang dikemukakan Schieck bahwa kehadiran media yang independen dapat mengarah pada dua peran; Pertama, menjadi "anjing penjaga" (watchdog) bagi pemerintah. Kedua, mengedukasi publik atas berbagai isu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari.
Minimnya  profesionalisme awak pers juga ikut  memperparah keadaan. Ini juga diperlihatkan dari kondisi awak pers/wartawan yang miskin kompetensi dan idealisme sehingga hanya menjadikan institusi media  sebagai lahan mencari keuntungan.
Demokrasi mengandung makna independensi dan otonomi. Dengan kata lain, kehidupan politik disangga oleh berbagai institusi yang memiliki tingkat kebebasan dan otonomi, namun saling bersinergi satu sama lain. Dalam kondisi semacam ini kehadiran media pers merupakan kebutuhan mutlak. Namun keberadaan pers  sebagai subsistem arena percaturan politik  mengharuskan adanya landasan profesionalisme dan idealisme yang kuat. Tanpa profesionalisme,  pers akan kehilangan kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya masyarakat/ publik pembaca juga harus berupaya meningkatkan pemahamannya tentang  media (media literacy) sehingga dapat meningkatkan fungsi kontrol dan  bermedia secara sehat dan kritis guna mendorong terciptanya pers yang sehat, independen dan bertanggungjawab terlebih menjelang datangnya tahun politik dalam waktu dekat (Munir)
