Membunuh Rakyat Miskin

Begitupun pada tahun 2004, upaya pemberantasan korupsi terus berlanjut. Komitmen pemerintahan baru makin menguatkan berbagai upaya pemberantasan korupsi. Di saat awal pemerintahan pun saya menuliskan sebuah buku berjudul "Kyai di Republik Maling" terbitan Republika. Judul yang saya tulis di tengah berbagai kasus korupsi yang tak lagi dilakukan di kementerian yang dikesankan duniawi, bahkan terjadi beruntun di kementerian agama, juga melibatkan kasus-kasus pada tata kelola keuangan haji, pembangunan rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Lengkaplah sudah.

Nah, kini, di tengah setiap warga berupaya menyelamatkan diri dan keluarga dari kematian yang setiap saat mengancam, sementara layanan negara dan pemerintah termasuk kebijakan PSBB yang dirasakan sangat minimalis alias tidak berhasil, pemerintah kehilangan kepercayaan di jantung utama yang semestinya mampu memompa nafas kehidupan setiap rakyat.  Sejak awal, lebih dari 9 bulan segala upaya untuk menyelamatkan rakyat dari wabah pandemi COVID19 dilakukan oleh pemerintah, semakin terjelaskan. PSBB di tiap daerah pun tak begitu menampakkan hasil dalam memulihkan krisis kesehatan dan krisis sosial ekonomi. Pandemi korupsi yang menjadi wabah paling kronis di pemerintahan telah menjalar ke jantung pemerintahan yang memerlukan penanganan segera.    

Jangan Sampai Ambruk!

Tak ada ampun lagi bagi pemerintah untuk segera bertindak cepat memulihkan  kepercayaan rakyat yang sudah semakin ambruk. Dari resesi ekonomi menuju gerbang krisis multidimensi. Bagi saya, krisis kepercayaan rakyat inilah modal utama pemerintah dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya.

Saat kementerian sosial mengalami darurat korupsi, maka jantung pemerintahan terkena penyakit sangat parah. Di berbagai belahan negara lain, ketika warga miskin dan paling terpinggirkan terlukai, kerap dibarengi dengan kemunculan frustasi sosial, gerakan aksi sosial, amuk massa, kerusuhan sosial, konflik sosial dan gejolak sosial yang tak terbendung. Berujung dengan berkembangnya instabilitas sosial hingga melahirkan krisis multidimensi secara ekonomi, sosial dan politik.

Tentu saja, tak ada pihak yang menghendaki negeri ini ambruk dan hancur berkeping. Setiap jiwa rakyat dan keluarganya harus diselamatkan. Negara dan bangsa ini harus tetap berdaulat di atas kekuatan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh pemimpin dan pemerintahan yang memiliki kepercayaan rakyat. Tanpa itu, yang ada hanyalah pemerintahan zombie, tanpa darah kehidupan, tanpa nafas  kepercayaan yang menghadirkan semangat dan harapan bagi rakyat yang tengah menderita, bahkan sekarat.

Langkah cepat harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa wabah korupsi menjangkiti pemerintahan tak sampai ke jantung Istana dan sekitarnya. Tak juga merambah ke segenap lingkaran partai maupun kroninya. Mulai dari memanfaatkan reshuffle kabinet sampai memastikan kebijakan pemulihan kesejahteraan rakyat dan segala kebijakan terkait benar-benar diwujudkan. Presiden Jokowi telah salah memilih pembantunya, bahkan beberapa lainnya, terbukti dengan adanya OTT Menteri Kelautan dan Perikanan. Mumpung momentumnya pas, saatnya dilakukan bongkar-bongkar kabinet, tak perlu lagi tersandera dengan oligarkhi partai apalagi pencitraan. Ini benar-benar lampu merah, apakah kehilangan kepercayaan rakyat dengan segala konsekuensinya atau segera cepat memulihkan kepercayaan rakyat.

Rakyat tengah menanti seksama apa langkah Presiden Jokowi dengan cepat dan nyata, memulihkan kepercayaan rakyat yang makin tergerus. Berpacu dengan waktu dan solidaritas sosial rakyat yang bisa tak terbendung dengan pengaruh media sosial yang bisa menyambungkan aksi dan reaksi rakyat yang sangat cepat eskalasinya atas situasi darurat dan berbahaya bagi kehidupan rakyat. Semoga masih ada kesabaran sosial, hingga ada titik dan pilihan, mana yang diutamakan,  menyelamatkan rakyat atau menyelamatkan pemimpinnya ?  Menyelamatkan penguasa atau rakyat yang sengsara ? Menyelamatkan negara atau para warga bangsa ?

Alat ukur utamanya adalah, ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu dan strata apapun benar-benar tegak. Keadilan sosial dibangun dari rasa keadilan masyarakat terhadap setiap peristiwa hukum, sosial, politik dan ekonomi, hukum dijauhkan dari manipulasi, konspirasi jahat dan tindakan apapun yang melukai perasaan dan rasa keadilan sosial yang tercabik.

Masih ada harapan. Usia pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf Amin masih panjang hingga 2024. Masih ada secercah harapan, di tengah pekerjaan rumah yang menumpuk, bagaimana menata relasi baik antara pemerintah dengan warganya, hubungan yang perlu dibangun dengan solidaritas sosial dan harmoni sosial lebih baik, sehingga saat negeri ini mengalami masalah dan dinamikanya, memerlukan kehadiran empati dan solusi terbaik untuk mengutamakan penyelamatan  nasib dan masa depan rakyat sekaligus menyelamatkan dan memulihkan kepercayaan pemerintah dan kepemimpinan dengan cepat dan berani berpihak pada kepentingan bangsa dan negara yang lebih diutamakan.

#SaveIndonesia

#DaruratKorupsi

#KangFuad

#PresidentUniversity

#KepalaDepartemenAgamaDanSosialDPPDemokrat

#WakilKetuaUmumDPPAsosiasiPengacaraSyariahIndonesia