Mohon tunggu...
MUNAWAR FUAD NOEH
MUNAWAR FUAD NOEH Mohon Tunggu... Dosen - Profesional, Social Entreprenuer

Bocah asli Putera daerah Pasundan Jawa Barat, terlahir asal Cibarusah Bekasi, pegiat perubahan, seorang social entrepreneur leader dengan visi besar, misi mulia dan cita luhur utk pemuliaan antar sesama, Pendiri/Pembina GSA Foundation, Pimpinan Yayasan Pesantren Ashshulaha Cibarusah, penulis buku "Indonesia: Awakening The Giant", "Kyai di Republik Maling", serta 27 buku terpublikasi lainnya, DOSEN di President University, Konsultan Corporate Social Responsibility & Good Corporate Governance, Direktur Program Dewan Masjid Indonesia Pusat, pernah bertugas diplomasi publik di mancanegara, pernah menjadi Tim Ahli Menteri Pertambangan dan Energi, Staf Khusus Menteri Kominfo RI, Asisten Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Sekretaris PP DMI Pusat, Pengurus PB Nahdlatul Ulama, MUI Pusat, ICMI Pusat, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Sekretaris Jenderal PP GP Ansor, Vice President Pemuda se Asia, Koord. Persaudaraan Anak Bangsa (Pimpinan Pemuda Lintas Agama0, Ketua Umum Senat Mahasiswa FS IAIN Jakarta, Ketua Presidium Mahasiswa Pascasarjana IAIN Jkt, buku terbarunya "Kyai di Panggung Pemilu : Dari Kyai Khos sampai Kyai High Cost", DR. Munawar Fuad Noeh, MA, lengkapnya.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Membunuh Rakyat Miskin

6 Desember 2020   06:42 Diperbarui: 6 Desember 2020   06:44 357
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Gak tahu harus bilang apa lagi, betapa dalam luka di hati rakyat. Korupsi di kementerian Sosial terbongkar sudah. Kementerian yang kesehariannya mengurusi orang fakir miskin, sengsara, gelandangan, yatim piatu, warga disabilitas hingga panti jompo dan masyarakat terpinggirkan, sebenarnya menjadi pilar terdepan negara apakah pemerintah benar-benar pro rakyat, pro kemiskinan, bela rakyat dan berkomitmen pada kesejahteraan sosial.

Padahal, rakyat sudah menyumbang sangat banyak dengan menitipkan anggaran melalui APBN untuk menopang kinerja dan target kementerian sosial. Tercatat, semula Anggaran Kemensos pada TA 2020 ditetapkan sebesar Rp62,77 triliun. Untuk mendukung penugasan di bidang program perlindungan sosial sebagai bagian jaring pengaman sosial dampak COVID-19, Kemensos mendapat tambahan sehingga anggaran menjadi Rp104,4 triliun, sebelum akhirnya saat ini menjadi Rp124,76 triliun. Dengan OTT terhadap Menteri dan pejabatnya, pemerintah telah kehilangan empati dan akal sehatnya, bak membunuh rakyat yang sudah tak berdaya, lalu dikhianati dan diperdaya. Bersyukur, komisi anti risywah (korupsi) mampu bergerak lebih cepat. Apresiasi sangat tinggi kami haturkan.

Kabar baik kinerja KPK yang berhasil mengungkap praktek haram korupsi di kementerian sosial baru-baru ini, menambah kepercayaan pada KPK sekaligus melengkapi evalusiasi dan pandangan makin ambruknya kepercayaan terhadap pemerintah. Negeri ini makin mengalami darurat korupsi. Super darurat.

Usai OTT KPK yang menggegerkan terhadap Menteri dan lingkungan kementerian kelautan dan perikanan, kini melebar ke Menteri dan Kementerian Sosial. Apresiasi bagi KPK patut kita layangkan, meskipun di tengah Pilkada yang terus dipaksakan di tengah wabah Pandemi, beberapa kepala daerah pun yang terlibat korupsi langsung diciduk. Semoga semuanya mulai menjadi obat penawar dari wabah korupsi yang tak juga surut. Lengkaplah sudah, bangsa ini menghadapi wabah pandemi, resesi, ancaman terhadap NKRI, dan darurat korupsi.

Koruptor, Sang Pembunuh !

Saya teringat dengan pernyataan, KH Zainuddin MZ, yang dikenal dengan dai sejuta umat di zamannya. Saat menyampaikan dakwah terakhirnya, ketika saya mengundangnya di masjid Al Mujahidin Cibarusah yang disiarkan Live oleh TVOne dalam acara Damai Indonesiaku. Kyai Zainuddin menuturkan dengan lantang, bahwa koruptor itu lebih kejam dari teroris, lebih jahat dan lebih pantas dihukum mati.Teroris juga jahat dan kejam. Koruptor lebih dari itu. Kalau teroris membunuh orang dengan kejam, langsung meledakkan bom dengan sasaran langsung dan massiv, korbannya tewas saat itu juga. Kalau koruptor, itu membunuh rakyat pelan-pelan, perlahan dan terencana. Jadi Koruptor itu sensungguhnya adalah para pembunuh yang kejam. Itulah dakwah terakhirnya, karena dua hari setelah itu beliau jatuh sakit dan wafat. Allohummaghfirlahu.

Dalam ranah tugas utama dan tanggung jawab Kementerian Sosial adalah melayani dan memberi solusi kepada rakyat miskin dan termiskinkan.. Tercatat jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Maluku dan Papua, yaitu 20,34%. Di tengah pandemi dan resesi, masyarakat miskin dan termiskinkan semakin banyak, semakin luas dan bertambah ekstrim, dihantam dengan meningkatnya pengangguran dan kehilangan pekerjaan. Lapangan kerja semakin sulit dan warga banyak mengalami frustasi.

Dengan mengacu pada nomenklatur pemerintahan, kementerian sosial merupakan penggerak utama keadilan dan kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin; penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu; penetapan standar rehabilitasi sosial; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial; pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial

Terlebih di tengah derita rakyat yang sangat dalam dan terukur, selain menghadapi kemiskinan ekstrim karena pandemic, juga dihantui dengan segala ancaman kematian, kehilangan nyawa yang setiap saat merenggut akibat wabah Covid19. Apa yang sejak awal menjadi pertanyaan publik yang lebih banyak dirasakan rakyat, tentang gagal data, salah sasaran dan rendahnya sensitivitas pemerintah terhadap rakyat yang terdampak langsung atau tidak, dalam tata kelola penyaluran sembako, kini makin terbukti muaranya ada dimana.  

Saya teringat pada tahun 1996, saat saya menjadi Ketua Presidium Mahasiswa Pascasarjana UIN Jakarta, melakukan riset tentang korupsi di lembaga keagamaan. Kemudian lebih luas menuliskannya dalam buku, Gerakan Moral Anti Korupsi yang saat itu saya melihat dengan nyata berdampak pada ambruknya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Hampir seluruh sel dan organ tubuh pemerintahan mengalami korupsi. Walhasil, saat itu melebar pada gerakan aksi dan demonstrasi massal dan massiv sehingga meruntuh gerbang gedung wakil rakyat hingga pengunduran diri Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya.

Begitupun pada tahun 2004, upaya pemberantasan korupsi terus berlanjut. Komitmen pemerintahan baru makin menguatkan berbagai upaya pemberantasan korupsi. Di saat awal pemerintahan pun saya menuliskan sebuah buku berjudul "Kyai di Republik Maling" terbitan Republika. Judul yang saya tulis di tengah berbagai kasus korupsi yang tak lagi dilakukan di kementerian yang dikesankan duniawi, bahkan terjadi beruntun di kementerian agama, juga melibatkan kasus-kasus pada tata kelola keuangan haji, pembangunan rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Lengkaplah sudah.

Nah, kini, di tengah setiap warga berupaya menyelamatkan diri dan keluarga dari kematian yang setiap saat mengancam, sementara layanan negara dan pemerintah termasuk kebijakan PSBB yang dirasakan sangat minimalis alias tidak berhasil, pemerintah kehilangan kepercayaan di jantung utama yang semestinya mampu memompa nafas kehidupan setiap rakyat.  Sejak awal, lebih dari 9 bulan segala upaya untuk menyelamatkan rakyat dari wabah pandemi COVID19 dilakukan oleh pemerintah, semakin terjelaskan. PSBB di tiap daerah pun tak begitu menampakkan hasil dalam memulihkan krisis kesehatan dan krisis sosial ekonomi. Pandemi korupsi yang menjadi wabah paling kronis di pemerintahan telah menjalar ke jantung pemerintahan yang memerlukan penanganan segera.    

Jangan Sampai Ambruk!

Tak ada ampun lagi bagi pemerintah untuk segera bertindak cepat memulihkan  kepercayaan rakyat yang sudah semakin ambruk. Dari resesi ekonomi menuju gerbang krisis multidimensi. Bagi saya, krisis kepercayaan rakyat inilah modal utama pemerintah dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya.

Saat kementerian sosial mengalami darurat korupsi, maka jantung pemerintahan terkena penyakit sangat parah. Di berbagai belahan negara lain, ketika warga miskin dan paling terpinggirkan terlukai, kerap dibarengi dengan kemunculan frustasi sosial, gerakan aksi sosial, amuk massa, kerusuhan sosial, konflik sosial dan gejolak sosial yang tak terbendung. Berujung dengan berkembangnya instabilitas sosial hingga melahirkan krisis multidimensi secara ekonomi, sosial dan politik.

Tentu saja, tak ada pihak yang menghendaki negeri ini ambruk dan hancur berkeping. Setiap jiwa rakyat dan keluarganya harus diselamatkan. Negara dan bangsa ini harus tetap berdaulat di atas kekuatan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh pemimpin dan pemerintahan yang memiliki kepercayaan rakyat. Tanpa itu, yang ada hanyalah pemerintahan zombie, tanpa darah kehidupan, tanpa nafas  kepercayaan yang menghadirkan semangat dan harapan bagi rakyat yang tengah menderita, bahkan sekarat.

Langkah cepat harus dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa wabah korupsi menjangkiti pemerintahan tak sampai ke jantung Istana dan sekitarnya. Tak juga merambah ke segenap lingkaran partai maupun kroninya. Mulai dari memanfaatkan reshuffle kabinet sampai memastikan kebijakan pemulihan kesejahteraan rakyat dan segala kebijakan terkait benar-benar diwujudkan. Presiden Jokowi telah salah memilih pembantunya, bahkan beberapa lainnya, terbukti dengan adanya OTT Menteri Kelautan dan Perikanan. Mumpung momentumnya pas, saatnya dilakukan bongkar-bongkar kabinet, tak perlu lagi tersandera dengan oligarkhi partai apalagi pencitraan. Ini benar-benar lampu merah, apakah kehilangan kepercayaan rakyat dengan segala konsekuensinya atau segera cepat memulihkan kepercayaan rakyat.

Rakyat tengah menanti seksama apa langkah Presiden Jokowi dengan cepat dan nyata, memulihkan kepercayaan rakyat yang makin tergerus. Berpacu dengan waktu dan solidaritas sosial rakyat yang bisa tak terbendung dengan pengaruh media sosial yang bisa menyambungkan aksi dan reaksi rakyat yang sangat cepat eskalasinya atas situasi darurat dan berbahaya bagi kehidupan rakyat. Semoga masih ada kesabaran sosial, hingga ada titik dan pilihan, mana yang diutamakan,  menyelamatkan rakyat atau menyelamatkan pemimpinnya ?  Menyelamatkan penguasa atau rakyat yang sengsara ? Menyelamatkan negara atau para warga bangsa ?

Alat ukur utamanya adalah, ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu dan strata apapun benar-benar tegak. Keadilan sosial dibangun dari rasa keadilan masyarakat terhadap setiap peristiwa hukum, sosial, politik dan ekonomi, hukum dijauhkan dari manipulasi, konspirasi jahat dan tindakan apapun yang melukai perasaan dan rasa keadilan sosial yang tercabik.

Masih ada harapan. Usia pemerintahan Presiden Jokowi-Maruf Amin masih panjang hingga 2024. Masih ada secercah harapan, di tengah pekerjaan rumah yang menumpuk, bagaimana menata relasi baik antara pemerintah dengan warganya, hubungan yang perlu dibangun dengan solidaritas sosial dan harmoni sosial lebih baik, sehingga saat negeri ini mengalami masalah dan dinamikanya, memerlukan kehadiran empati dan solusi terbaik untuk mengutamakan penyelamatan  nasib dan masa depan rakyat sekaligus menyelamatkan dan memulihkan kepercayaan pemerintah dan kepemimpinan dengan cepat dan berani berpihak pada kepentingan bangsa dan negara yang lebih diutamakan.

#SaveIndonesia

#DaruratKorupsi

#KangFuad

#PresidentUniversity

#KepalaDepartemenAgamaDanSosialDPPDemokrat

#WakilKetuaUmumDPPAsosiasiPengacaraSyariahIndonesia

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun