Sistem Zonasi, Upaya Pemerataan Pendidikan

Menjelang pergantian tahun ajaran baru maka tidak lepas dengan penerimaan peserta didik baru atau biasa yang dikenal dengan PPDB. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, dimana calon peserta didik dan orang tua bisa bebas memilih sekolah yang diinginkan. Tentunya sesuai dengan kemampuan finansial dan prestasi anaknya. Pada tahun 2019 ini pemerintah menetapkan adanya tiga jalur sistem penerimaan peserta didik baru baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. ketiga sistem yang digunakan pemerintah yaitu sistem Zonasi, prestasi dan mutasi orang tua. 

Dari ketiga sistem yang diterapkan, sistem Zonasi bisa dibilang masih baru terdengar di telinga para orang tua. Sederhananya, sistem Zonasi merupakan sistem penerimaan yang berdasarkan pada jarak alamat peserta didik dengan sekolah. Tidak lagi menggunakan nilai Ujian secara murni, sistem Zonasi memperhitungkan kedekatan peserta didik dengan sekolah. Misalnya saja calon peserta didik A dan peserta didik B mempunyai nilai ujian yang sama, akan tetapi jarak rumah si B lebih dekat daripada  A maka yang diterima adalah si B. 

Sistem zonasi merupakan upaya jangka panjang pemerintah dalam memeratakan pendidikan bagi semua warga negara. Hal ini sesuai yang tercantum dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

Dengan sistem Zonasi ini diharapkan setiap warga negara usia sekolah khususnya bisa mendapatkan pendidikan yang sama dan berhak diterima oleh sekolah yang ada di wilayah Zonasi ya. Tidak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya lantaran terkendali biaya transportasi dikarenakan tidak diterima oleh sekolah yang berada di dekat rumahnya. Selain itu, sistem Zonasi secara tidak langsung akan Menghapuskan label sekolah favorit dan an favorit yang selama ini menjadi gap yang pada akhirnya sering salah kaprah. 

Selain upaya pemerataan pendidikan, menurut hemat penulis sistem Zonasi merupakan sebuah aplikasi pendidikan karakter bagi peserta didik. Di mana tidak ada lagi sekolah yang semua peserta didiknya mempunyai prestasi tinggi. Akan tetapi mereka akan bergaul menjadi satu sekolah dengan keanekaragaman kemampuan akademiknya. 

Tentunya hal ini baik sekali karena sekolah akan lebih mirip dengan lingkungan masyarakat yang sebenarnya, lengkap dengan keanekaragaman. Dengan demikian, penerapan dan pelatihan toleransi lebih pas dilaksanakan di sekolah. Dimana peserta didik terbiasa menghargai perbedaan kemampuan yang dimilikinya. 

Begitu pula bagi guru, tidak akan ada lagi guru spesial mengajar peserta didik eksklusif pintar maupun kurang pintar. Tentunya hal ini baik untuk semakin membuat guru tertantang menciptakan iklim pembelajaran yang cocok untuk menaungi semua keanekaragaman peserta didik. 

Akan tetapi, selain banyak keunggulan dari kebijakan pemerintah tersebut masih ada banyak sekali pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus segera dituntaskan. Upaya penyamarataan sekolah harus diiringi dengan penyamarataan infrastruktur, sarpras dan sumber daya manusia guru yang sama bagi setiap sekolah. 

Hal ini agar setiap peserta didik entah di kota maupun pelosok mendapatkan fasilitas dan kesempatan pendidikan yang sama. Itu baru yang namanya pemerataan seutuhnya. Jangan sampai kebijakan yang sangat baik ini berhenti di tengah jalan. Peserta didik sudah sistem Zonasi namun fasilitas masih diskriminasi.