Haji Batal Bukan karena Dana Haji Habis Dipakai Bangun Infrastruktur

Menurut mereka, itulah yang menyebabkan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2021 ini. 

Artinya, ini ada anggapan (lebih kepada tuduhan tanpa data) bahwa dana haji habis dan tidak aman. Padahal sejatinya, persoalan ini sudah dijawab oleh pemerintah (pihak Badan Pengelola Keuangan Haji, Kementerian Agama, dan Dewan Perwakilan Rakyat) untuk meyakinkan masyarakat bahwa dana haji itu aman sampai saat ini. Tidak hilang atau habis. Masyarakat tidak perlu khawatir.

Nah, untuk menjawab persoalan itu, ada baiknya dengan cara bagaimana memahami dana haji yang notabene dikelola melalui investasi syariah berupa sukuk (obligasi syariah) itu sesungguhnya?

Menurut laporan BPKH bahwa dana haji sampai saat ini per bulan Maret 2021 sebesar Rp149,15 Triliun adalah sangat aman.

Dana tersebut sebesar 33 % berada di perbankan syariah dan 67% berada di investasi syariah (Surat Berharga Syariah Negara dan Korporasi, investasi syariah lainnya, dan emas). 

Nilai manfaat (keuntungan) dari pengelolaan dana tersebut, pada tahun 2020 sebesar Rp7 Triliun (seluruhnya akan digunakan untuk mencukupi biaya jemaah haji yang berangkat dan sebagiannya masuk ke rekening jemaah daftar tunggu). 

Sebagaimana diketahui bahwa calon jemaah haji menyetor dana setoran awal Rp25 juta (ini yg dikelola BPKH, dan totalnya saat ini sudah mencapai Rp149,15 Triliun), dan sekitar Rp10 juta untuk setoran lunas (bagi jemaah yang akan berangkat). 

Dengan demikian total dana jemaah (yang sudah mau berangkat) adalah sekitar Rp35 juta. Dan biaya penyelenggaraan haji (tahun 2019 misalnya sekitar Rp72 juta per jemaah). Kekurangannya sekitar Rp35 juta berasal dari keuntungan dana haji yang dikelola (Rp7 Triliun tersebut). Bipih (biaya perjalanan ibadah haji) sebesar Rp72 juta adalah Rp35 juta yang dibayar jemaah haji ditambah Rp35 juta (dari hasil keuntungan pengelolalaan dana haji).

Setiap tahun (sebagaimana perintah UU), BPKH harus menjamin tersedia dana yang likuid untuk digunakan pemberangkatan haji minimal cadangan biaya untuk musim haji atau penyelenggaraan haji (rata-rata setiap tahun Kementerian Agama sebagai penyelenggara teknis operasional haji membutuhkan Rp14 Triliun untuk pemberangkatan dengan kouta haji 210 ribu jemaah). 

Saat ini BPKH menyediakan Rp45 Triliun dana yang likuid untuk siap digunakan pemberangkatan haji (sekitar 3 x kebutuhan pemberangkatan).

Karena tahun ini tidak ada pemberangkatan haji Indonesia (yang sampai hari ini Saudi belum memberikan kuota haji untuk seluruh negara di dunia). Namun waktunya sudah sangat mepet (kurang dari 30 hari) sehingga tidak cukup waktu lagi untuk pemberangkatan.