Berita seputar PKS dan koalisi menjadi suguhan terhangat beberapa minggu terakhir dan diyakini tak akan berhenti sebelum ada finalisasi menyangkut nasib BBM. Menyangkut nasib BBM ini pula telah terjadi pertengkaran hebat didalam tubuh koalisi.
Adalah PKS yang mengambil jalan berbeda terhadap rencana kenaikan harga BBM didalam negeri, perbedaan inilah yang membuat sesama koalisi merasa dikhianati. Sebagai partai koalisi hendaknya tidak mencari kesempatan untuk menaikan popularitas dimata publik.
Politisi demokrat Sutan Batugana berkali-kali menyatakan manuver PKS adalah sebuah upaya untuk menaikan popularitas ditengah langkah KPK memproses dugaan korupsi impor daging sapi. Mestinya kata dia ada kesamaan bahasa dalam memandang rencana kenaikan BBM dimaksud. Sebabnya kenaikan harga BBM bersubsidi harus dilakukan untuk meringankan beban negara.
Terlebih PKS dipandang bersama dalam koalisi hanya menginginkan enaknya saja, sementara pahitnya tidak mau ditanggung bersama. ''Ibaratnya orang berpacaran, enaknya mau tapi anaknya tidak mau,'' ungkap Sutan Batogana berkali-kali tampil ditelevisi.
Karena itu menurut Sutan Batugana, PKS berani mengambil jalan berbeda juga harus berani mengambil sikap untuk keluar dari koalisi dengan konsekwensi menarik tiga menterinta yang ada dalam kabinet.
Tetapi politisi PKS juga berdalih bahwa kebersamaan dalam koalisi bukan berarti seluruhnya harus koorrr bersama karena ada hal-hal yang juga bisa dikritisi apalagi sampai menyengsarakan rakyat. Koalisi menurut PKS tidak tertuang dalam konstitusi dan itu merupakan sebuah wadah bersama untuk membangun negara kearah yang lebih baik.
PKS juga memandang permintaan untuk keluar dari koalisi adalah sesuatu yang diluar konteks dan sama sekali tidak ada hubunganya. Polemik tentang BBM adalah hak proregratif Presiden sehingga kapan saja Presiden bisa langsung menaikanya. Karena itu penempatan Menteri dikabinet bukan dilakukan oleh PKS tapi oleh Presiden, sehingga yang berhak mengeluarkan menteri asal PKS haruslah presiden.
Usir mengusir dalam tubuh kabinet seperti ini adalah sesuatu hal yang baru dengan kata kunci koalisi. Bagi masyarakat kecil fenomena politik nasional yang kini berkembang sangatlah membingungkan. Masyarakat memandang penempatan menteri dikabinet adalah berdasarkan profesionalisme serta terukur sehingga manakala polimek BBM dikaitkan dengan keberadaan menteri adalah sesuatu yang diluar akal sehat.
Menaikan harga BBM secara umum selama ini menjadi momok masyarakat kecil terutama dipedesaan walaupun sesungguhnya diiming-imingi oleh BLSM. Laju inflasi yang tak terkendali akan sangat tak sebanding dan kompensasi BLSM yang disediakan karena itu sangat wajar ada penolakan-penolakan. Tetapi disisi yang lain tidak menaikan harga BBM bersubsidi akan sangat membebani negara.
Memang sangat dilematis, pilihanya adalah apakah harus menaikan BBM untuk mengurangi beban negara dengan mengorbankan teriakan-teriakan masyarakat kecil yang mungkin saja tidak berdaya menghadapi laju inflasi. Semuanya tetap kembali kepada hak prerogatif Presiden.
Polemik elit dipusat terkait BBM hendaknya dihentikan karena masyarakat kecilpun sangat memahaminya, usir mengusir anggota juga tidak ada manfaatnya karena akan semakin kelihatan bahwa Presiden tidak profesional dalam penempatan kabinetnya. Masyarakat tidak terlalu cerdas untuk memaknai permainan elit, yang mereka inginkan adalah pemerintah bekerja secara profesinal untuk mengantarkan rakyat kepada kesejahteraan.
