Setelah Indonesia merdeka pada 1945, cita-cita Indonesia Raya yang diperjuangkan Ibrahim Yaacob menemukan gaungnya dalam pikiran Sukarno. Bagi Sukarno, persatuan bangsa-bangsa serumpun di bawah panji kebangsaan besar Nusantara bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan strategi geopolitik untuk menegakkan martabat Asia Tenggara dari cengkeraman kolonialisme. Malaya, dengan kedekatan budaya, sejarah, dan darah dengan Indonesia, dianggap sebagai bagian penting dalam impian itu.
Namun kenyataan politik tidak sejalan dengan cita-cita tersebut. Inggris yang kembali menguasai Malaya setelah Jepang kalah berusaha keras mempertahankan pengaruhnya. Mereka membentuk tatanan politik baru di Malaya dengan sistem persemakmuran dan federalisme yang secara halus tetap menjaga kepentingan kolonial.Â
Upaya Sukarno untuk memasukkan Malaya ke dalam gagasan Indonesia Raya pun kandas. Bagi banyak elit politik Malaya yang pragmatis, bergabung dengan Indonesia berarti risiko besar: konflik, ketidakstabilan, dan perlawanan dari Inggris.
Penolakan itu membuat Sukarno geram. Dalam banyak kesempatan, ia bahkan menyebut Malaya sebagai "negara boneka Inggris" simbol betapa kekecewaan itu nyata. Baginya, Malaya gagal membebaskan diri sepenuhnya dari kolonialisme, justru memilih kenyamanan dalam bayang-bayang kekuasaan Barat. Di titik inilah, idealisme Indonesia Raya yang diperjuangkan Ibrahim Yaacob dan didengungkan Sukarno mulai menghadapi tantangan keras dari realitas politik internasional.
Setelah Proklamasi: Harapan yang Pupus
Meski kecewa, Ibrahim tidak menyerah. Pada 19 Agustus 1945, ia terbang ke Jakarta untuk menemui Sukarno. Namun situasi sudah berubah. Indonesia berdiri sendiri, sementara Malaya kembali dikuasai Inggris lewat British Military Administration (BMA).
Di Malaya, aktivis KMM yang ditinggalkan Ibrahim membentuk Partai Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). Organisasi ini tetap berhaluan progresif, melahirkan sayap pemuda API, sayap perempuan AWAS, hingga petani BATAS. Bersama kekuatan lain, mereka membentuk PUTERA, mirip dengan di Indonesia.
Namun perjuangan itu tidak bertahan lama. Pada 1948, Inggris melarang semua organisasi progresif. Para tokoh ditangkap. Sejak itu, gagasan Indonesia Raya perlahan meredup.
Ibrahim di Indonesia: Dari Gerilya hingga Politik
Setelah tiba di Jakarta pada Agustus 1945, Ibrahim tidak pernah kembali ke Malaya. Ia berganti nama menjadi Iskandar Kamel Agastja dan aktif dalam perjuangan di Indonesia.
Ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), ikut gerilya di Solo dan Merapi, hingga sempat memimpin seksi intelijen luar negeri yang mengirim senjata dan informasi ke Malaya. Pada 1949, ia kembali ke Yogyakarta.
Setelah kedaulatan diakui, Ibrahim mengundurkan diri dari TNI. Namun ia tetap aktif di politik. Ia mendirikan Kesatuan Malaya Merdeka (KEMAM) untuk mendukung perjuangan bawah tanah di Malaya. Di Indonesia, ia aktif di PNI, bahkan pernah duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mewakili Riau.
Pada 1955, ia dipertemukan dengan Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman. Namun keduanya tidak pernah sepakat. Tunku ingin Malaya merdeka di bawah Persemakmuran Inggris, sementara Ibrahim tetap teguh dengan Indonesia Raya.
Jalan Politik yang Berliku
