Hijau

Merindu Fiqih Lingkungan MUI (Solusi Krisis Ekologi Maluku Utara)

25 Januari 2018   15:27 Diperbarui: 25 Januari 2018   15:35 1121 0 0

Oleh : Muh. Arba'in Mahmud[1]

Artikel ini merupakan potongan nalar penulis pada International Conference on MUI Studies, 26-28 Juli 2107, diselenggarakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sementara itu, isu krisis ekologi di Maluku Utara kian berkembang dari masalah banjir-tanah longsor, eksploitasi tambang, krisis air bersih hingga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Potensi Ekoteologi MKR

Bumi Moloku Kie Raha(MKR) sejatinya satu jazirah yang diberkati Allah SWT dengan sejuta potensi sumber daya, baik fisik maupun biofisik. Kekayaan sumber daya alam (SDA) terbukti dalam sejarah, dimana rempah-rempah negeri ini pernah menjadi magnet perdagangan dunia.

Malut mempunyai potensi sumber daya integral, yakni spiritualitas, ekologi dan sosial, disebut potensi Ekoteologi MKR. Secara spiritual, Malut sarat nilai spiritualitas dengan adanya masyarakat adat kesultanan dan masyarakat adat bukan kesultanan (MP,21-09-2016). 

Spiritualitas Malut tergali dari masyarakat adat kesultanan banyak dipengaruhi oleh budaya (dan ajaran) Islam maupun nilai-nilai luhur dan kearifan lokal bersumber dari tradisi masyarakat adat bukan kesultanan yang tinggal di wilayah pedalaman, hutan dan hulu DAS.

Potensi ekologi Malut relatif berlimpah SDA, baik di daratan maupun lautan. Topografi wilayah berbentuk kepulauan, bergunung sekaligus bersentuhan langsung dengan hamparan laut menjadi eksotika tersendiri. Malut berwilayah 132.631,09 km2, terdiri dari daratan seluas 32.004,57 km2 (31 %) dan lautan seluas 100,731,74 km2(69 %). 

Potensi keanekaragaman hayati pada kawasan hutan di Malut relatif tinggi. Selain potensi satwa, kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, rotan, bambu, getah, bunga dan tumbuhan lainnya, sebagian besar kawasan hutan Malut mengandung bahan mineral tambang, potensi jasa lingkungan (jasling), energi kelistrikan dan sebagainya.

Potensi SDA laut Malut pun berlimpah sehingga menghantarkan Malut sebagai Poros Maritim Dunia dan Lumbung Ikan Nasional (LIN). Potensi tersebut meliputi sumberdaya dapat pulih (renewable resources), sumberdaya tak dapat pulih atau nir-hayati (unrenewable resources) dan jasa lingkungan (enviromental service). 

Produksi perikanan pada 2014 sebanyak 322.008,77 ton dimana sebanyak 218.097 ton merupakan perikanan laut (BPS Malut, 2015). Tebaran 805 pulau di Malut dapat digunakan sebagai tempat wisata bahari serta garis pantai sepanjang 6.644 km2 dapat dikembangkan perikanan budidaya.

Potensi sosial Malut terlihat dari kemajemukan sosial budaya masyarakat kepulauan, termasuk keberadaan masyarakat adat tersebut di atas. Masing-masing masyarakat tersebut mempunyai modal sosial tersendiri, baik yang bersumber dari warisan nenek moyang maupun hasil akulturasi dan asimiliasi budaya dengan masyarakat lain, termasuk pendatang dari luar Malut.

Fatwa MUI dan Fiqih LingkunganProvinsi Malut terlahir sebagai dampak konflik Ambon (1999) melahirkan trauma tersendiri bagi masyarakat. Konflik tersebut merupakan kekerasan komunal yang dipicu oleh masalah perbedaan identitas sosial, perebutan akses SDA dan kekuasaan / politik. Satu lembaga sosial yang berperan dalam rehabilitasi sosial pasca konflik tersebut adalah MUI.

Wadah MUI terbentuk sejak awal Reformasi di Malut dan sebagian besar kabupaten / kota. MUI merupakan wadah para ulama, cendekia dan penghulu ilmu ke-Islaman yang berperan secara struktural maupun kultural bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Fatwa MUI didamba masyarakat guna menghadapi permasalahan yang menimbulkan polemik, prasangka hingga potensi konflik dan perpecahan. Fatwa MUI ibarat 'obat herbal', ramuan organis bagi penyembuhan penyakit sosial maupun kegelisahan anak negeri.

Tersirat tujuh tugas MUI, antara lain sebagai : 1) pengawal bagi penganut agama Islam; 2) pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam; 3) penjaring kader-kader yang lebih baik;

 4) pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional; 5) perumus konsep pendidikan Islam; 6) pengawal konten dalam media massa; dan 7) organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan (https://id.wikipedia.org/).

Fiqih Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah) merupakan satu spirit baru MUI untuk solusi masalah bangsa terkait pengelolaan SDA di Nusantara. Tak jarang, pengelolaan SDA tersebut masih kurang tepat dan kadang justru menimbulkan bencana alam bahkan bencana sosial (konflik horisontal). Dengan fiqih lingkungan MUI, masyarakat didorong untuk turut menjaga kelestarian alam. 

Negara / pemerintah pun mendapat dukungan fatwa MUI dalam menggerakkan pembangunan nasional. Melalui fiqih lingkungan, Umat Islam dapat menjalankan peran kekhalifahan sekaligus penghambaan kepada Allah SWT sehingga terwujud peradaban etis di bumi (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur).

Sejak awal berdiri (1975) hingga 2011, MUI Pusat telah berfatwa lingkungan terkait pertambangan ramah lingkungan dan berkeputusan ijtima'ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang pengelolaan SDA (Amin,dkk.,2011). Tahun 2006, MUI Wilayah IV Kalimantan berfatwa tentang Penebangan Liar dan Pertambangan Tanpa Izin, Illegal Loggingdan Illegal Mining(No.127). 

Tahun 2014, MUI Pusat berfatwa No. 47 tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan dan No. 04 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Tahun lalu, MUI Pusat pun berfatwa No. 30 tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3