Meski saya memilih untuk tidak banyak bicara soal wabah korona tetapi saya tidak henti-hentinya untuk memikirkan, apa yang seharusnya kita lakukan setelah ini? Bagaimana kita lepas dari belenggu yang luar biasa menguras emosi dan pikiran? Bagaimana kita bisa menenangkan diri kita sembari meminum secangkir kopi hangat seraya bersenda gurau dengan teman-teman? Mungkin banyak diantara kita mencoba untuk membaca berbagai buku, artikel hingga video di jejaring media yang bisa dijadikan pisau analisis untuk mengeluarkan Indonesia dari kemelut yang tak kunjung usai. Memang terlihat sangat imajinatif dan tidak melihat realitas kedepannya seperti apa, bisa dibilang membuang-buang waktu untuk tujuan yang utopis.
Adanya wabah korona merupakan sinyal untuk bangsa Indonesia agar memulai semuanya dari awal, post-truth telah menyajikan banyak polemik dan kedangkalan berpikir umat manusia lalu ditambah dengan adanya wabah virus korona yang merenggut ribuan nyawa di dunia. Ada satu artikel yang menarik menurut saya, bisa menjadi rujukan pemerintah untuk memperbaiki semuanya yang ada, yaitu; Dunia setelah Virus Korona karya Yuval Noah Harari yang memaparkan terkait negara-negara disaat nanti selesainya wabah korona akan melakukan perbaikan massal sistem ketatanegaraan, bukan hanya sistem kesehatan tetapi juga politik, ekonomi dan sosial budaya. Namun harus diperhitungkan jangka panjangnya apa yang akan terjadi kelak. Pandangan yang cukup membuat kita menangkap bahwa sudah saatnya dilakukan perubahan, sebab negara ibarat sistem besar dan didalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila ada satu sub sistem yang rusak/rapuh/usang perlu bagi pemerintah untuk memperbaiki dan memperbaharuinya. Aspek kesehatan menjadi sub sistem yang paling mendasar, sebab aspek kesehatan berbicara perihal kesembuhan dan kematian. Dan negara telah digempur habis-habisan pada sektor kesehatan, kebanyakan dari kita memilih acuh dan berimajinasi yang tidak perlu dilakukan mengenai wabah korona.
Kemudian sudah pasti akan berdampak pada sistem komunikasi dan informasi, mengapa? Hari ini rakyat tengah dilanda kebingungan, bingung kapan jangka waktu penyebaran akan dapat terkendali dan menjadikan kita percaya akan berita-berita yang masuk begitu saja tanpa adanya kekuatan analisis dan daya literasi yang tinggi. Ditambah lagi statement Juru bicara pemerintah pusat dalam menanggulangi virus korona, dr. Achmad Yurianto yang menyebutkan bahwa “si kaya menyelamatkan yang miskin dan yang miskin agar berdiam diri di rumah supaya tidak menularkan pada yang kaya”. Dari statement yang disampaikan, akan berdampak pada pemahaman masyarakat yang menganggap penyebaran virus korona disebabkan oleh strata sosial.
Habermas menyebutkan dalam paradigma rasionalitas komunikatif bahwa sifat rasional yang tampak dalam kenyataan dengan adanya para aktor mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman satu sama lain. Pemahaman disini, Habermas menyatakan bahwa ada dua tesis penting dalam rasionalitas komunikatif yang pertama adalah pemahaman dapat diartikan sebagai respon dari suatu kata. Yang kedua, Pemahaman bisa dilogikakan sebagai persetujuan atau konsensus. Mengacu kepada tesis pertama, respon masyarakat kita sangat reaktif dan informasi tersebar ke berbagai grup What’sApp. Sehingga menjadi buah bibir khalayak publik, padahal sama sekali tidak substantial dan melupakan banyak hal penting yang harus dikerjakan se-efisien mungkin.
Dampak dari sistem kesehatan sangat berpengaruh terhadap sistem informasi dan komunikasi, sudah sebelum wabah datang kita terbelenggu dalam hoax dan ujaran kebencian, ditambah lagi informasi wabah korona yang tidak pada intinya. Kita rusak, amat rusak.
Pada konteks sistem politik kita, ada satu kutipan yang menarik dari tulisan Yuval Noah Harari pada bagian Polisi Sabun, ia menyebutkan “dalam beberapa tahun terakhir, politisi tak bertanggungjawab telah sengaja meremehkan ilmu pengetahuan, otoritas publik dan media. Sekarang politisi tak bertanggungjawab itu mungkin tergoda untuk memilih otoritarianisme, dengan dalih kamu tidak bisa mempercayai publik untuk bertindak benar.”
Mengacu pada kutipan diatas, sistem politik kita telah rapuh, amat rapuh. Menarik sekali perkataan dari Haris Azhar dalam Indonesia Lawyers Club dengan tema “Corona: Dilema Rakyat, Dilema Kita” pada Selasa (31/03/2020) Haris Azhar mengatakan bahwa Pemerintah Pusat hanya melegalisasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diinginkan oleh seluruh provinsi di Indonesia sejak awal maret. Dari sini kita menelaah bahwa sistem politik Indonesia sudah amat rapuh, dikarenakan tidak adanya kesinambungan antara pusat dan daerah. Kita sudah pasti harus satu frekuensi untuk melawan virus korona, tetapi perlu ada langkah yang responsif dan komunikatif—sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah kurang kritis dalam menyikapi ini semua, dengan begitu akan memengaruhi psikologis tenaga medis yang berjibaku menyembuhkan ribuan pasien yang teridentifikasi.
Di satu sisi, mengacu kembali pada kutipan Yuval Noah Harari yang menyebutkan bahwa politisi kita telah dengan sengaja meremehkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya otoritas publik yang diacuhkan tetapi juga ilmu pengetahuan.
Di Indonesia banyak sektor yang harus diperbaiki dan diperbaharui, tentunya didukung dengan keterbukaannya akan ilmu-ilmu pengetahuan baru—dan hal itu masih jauh sekali dari kata cukup, mungkin bisa dikatakan buruk. Dengan adanya wabah virus korona, semua sistem ketatanegaraan rapuh dari segi politik, ekonomi hingga sosial dan budaya. Artinya selama ini tidak ada pembaharuan yang dilakukan oleh negara. Mungkin harapan kita semua sudah saatnya setelah wabah selesai, para politisi, pengusaha, pejabat publik dan semua lembaga-lembaga negara lalu juga melibatkan masyarakat langsung mencari tahu dimana kerapuhan dan kerusakan dalam sistem ketatanegaraan kita.
Seperti yang dijelaskan oleh Edward W. Said pada wawancaranya dalam buku kekuasaan, politik dan kebudayaan yang mengambil ilustrasi negara Palestina. Ia menyebutkan bahwa Palestina yang berada di bawah pendudukan telah memutuskan untuk menyatakan kemerdekaannya dari pendudukan dengan memberikan, bukan model-model, melainkan bentuk-bentuk berbeda bagi kehidupan mereka sendiri, yang mereka atur, dan bahkan mereka ciptakan sendiri.
Pernyataan Edward W. Said menjadi teguran untuk Indonesia, kalau Palestina sebagai negara yang masih diintimidasi mampu keluar dari belenggu dan menciptakan kehidupan sendiri. Artinya kita sebagai bangsa yang besar juga harus mampu menciptakan kehidupan sendiri yang berdaulat dalam geopolitik, berdikari di bidang ekonomi dan memperbaharui semua yang usang, termasuk sistem kesehatan dan sistem informasi dan komunikasi. Mengacu pada tulisan diatas, saya jadi teringat lagu yang berjudul Khalayan Tingkat Tinggi, karya Peterpan.
