Implementasi Pajak Karbon di Indonesia: Pembelajaran dari Swedia dan Finlandia serta Potensi Dampaknya terhadap Perekonomian

Penetapan tarif pajak karbon yang progresif.

Penggunaan penerimaan pajak untuk mendanai proyek energi hijau.

Penerapan kebijakan yang transparan dan konsisten untuk mendorong kepercayaan publik.

Pembahasan

Pengalaman Swedia dan Finlandia

1. Swedia menerapkan tarif pajak karbon tertinggi di dunia sebesar USD 137 per ton CO₂ ekuivalen. Kebijakan ini berhasil menekan emisi karbon secara signifikan tanpa merugikan pertumbuhan ekonomi. Transparansi kebijakan dan dukungan insentif kepada sektor industri menjadi kunci keberhasilan. Pajak karbon di Swedia dialokasikan untuk mendanai proyek energi terbarukan dan efisiensi energi.

2. Finlandia menjadi negara pertama yang menerapkan pajak karbon pada tahun 1990. Dalam 15 tahun, emisi karbon dari sektor transportasi berkurang hingga 48%. Penerapan tarif yang sesuai serta alokasi penerimaan untuk program hijau menjadi faktor penting keberhasilannya.

Implementasi di Indonesia

Penerapan pajak karbon di Indonesia masih berada dalam tahap awal dan menghadapi tantangan besar, terutama:

• Tarif yang Rendah: Tarif Rp 30 per kilogram CO₂ ekuivalen jauh lebih rendah dibandingkan negara maju, sehingga kurang memberikan dorongan kepada pelaku industri untuk mengurangi emisi karbon.

• Pengawasan dan Transparansi: Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pajak karbon perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan pelaku ekonomi.

• Penggunaan Penerimaan Pajak: Saat ini belum ada kejelasan mengenai alokasi penerimaan pajak karbon untuk proyek-proyek energi hijau.

Rekomendasi dari Pembelajaran Internasional

1. Penetapan Tarif yang EfektifIndonesia dapat mempertimbangkan kenaikan tarif pajak karbon secara bertahap, seperti yang dilakukan Swedia. Hal ini akan memberikan tekanan kepada industri untuk segera beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.

2. Transparansi dan Konsistensi KebijakanPemerintah harus memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten, termasuk memberikan insentif bagi sektor industri yang mengurangi emisi karbon dan penalti bagi pelanggar.

3.