Mengulik Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Sektor Tanaman Padi di Tingkat Petani

Kebijakan beras di Indonesia berkembang sangat aktif. Tujuan dari berbagai kebijakan beras tersebut adalah untuk mendorong kepuasan konsumen beras dan meningkatkan kesejahteraan petani beras dalam negeri. Kebijakan beras nasional merupakan kebijakan publik yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam proses produksi, perdagangan, dan konsumsi beras nasional. 

Dalam merumuskan kebijakan beras nasional, harus diperhatikan dua keinginan kelompok masyarakat, yaitu kelompok tani dan kelompok konsumen. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 

Di satu sisi, petani memiliki keinginan untuk mencari harga yang tinggi, dan di sisi lain, konsumen memiliki keinginan untuk mencari harga yang rendah. Kebijakan beras Indonesia tidak terlepas dari peran Bulog sebagai badan pangan pemerintah. 

Perannya meliputi pelaksanaan kebijakan beras pemerintah, terutama di bidang-bidang berikut: (a) stabilisasi harga melalui kebijakan harga dasar yang melindungi kepentingan produsen beras/beras dan kebijakan harga pagu yang melindungi kepentingan konsumen beras, dan (b) penggunaan stok penyangga Beras untuk kegiatan Public Service Obligation (PSO) berupa Distribusi Rasta dan Operasi Pasar (OP). Untuk melihat pengaruh peran Bulog, dapat dilihat perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras. 

Stabilitas HPP beras di bawah rezim pasar terbuka terkendali relatif stabil dibandingkan dengan rezim Orde Baru dan rezim pasar bebas. Sementara stabilitas HPP beras pada ransum Orde Baru relatif stabil dibandingkan dengan rezim lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian harga gabah/beras domestik relatif terhadap harga beras internasional bermanfaat bagi stabilitas HPP gabah/beras. 

Sejak 1 Januari 2003, pemerintah menerapkan kebijakan HPP tunggal gabah beras melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002. Pemerintah secara terus menerus dan berkala meningkatkan HPP beras merah untuk mengimbangi kenaikan harga input dan inflasi. Inti dari pelaksanaan HPP adalah memberikan insentif bagi petani padi dengan memberikan jaminan harga (price market clearing) di atas harga keseimbangan, terutama pada masa panen raya. 

Pemerintah berharap melalui kebijakan HPP ini, dapat meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri, menstabilkan harga beras, meningkatkan pendapatan petani dan budidaya padi (Sawit, 2010; Suryana dan Hermanto, 2004). Kurva kebijakan HPP terhadap kesejahteraan produsen dan konsumen disajikan pada Gambar 1.

Kondisi keseimbangan awal dalam keadaan swasembada adalah tingkat harga P0 dan kuantitas Q0. Surplus produsen adalah P0CA dan surplus konsumen adalah P0CB. 

Kebijakan HPP yang diterapkan pemerintah akan menggeser kurva permintaan ke kanan (D0 → D1), karena pemerintah akan membeli petani Q2-Q1 melalui Bulog untuk melindungi petani dari kerugian. Keseimbangan baru terbentuk pada tingkat harga P1. Surplus produsen menjadi P1FA dan surplus konsumen menjadi P1FD. Kebijakan HPP akan menyebabkan peningkatan produksi hingga Q2, sementara permintaan konsumen akan meningkat hingga Q1. Pengeluaran pemerintah karena penerapan kebijakan HPP adalah Q1EFQ2. 

Surplus produsen meningkat sebesar P0CFP1, sedangkan surplus konsumen menurun sebesar P0CEP1. Selama periode 2000-2017, dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2000 tidak dijelaskan dengan jelas lembaga yang berhak membeli Gabah Kering Giling (GKG) dari petani.