Mari Memantau dan Mengawasi Dana Desa

Mekanisme pemantauan dan evaluasi anggaran dana desa:

Kementerian Keuangan

• Penetapan rincian alokasi Dana Desa (DD) pada peraturan bupati/wali kota
• Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD dan dari RKUD ke RKD
• Sanksi tidak dipenuhinya porsi ADD dalam APBD

Kementerian dalam Negeri

• Penyelenggaraan capacity building aparat desa
• Penyelenggaraan pemerintah desa
• Perencanaan desa
• Penyusunan pedoman teknis peraturan desa

Kementerian Desa Tertinggal dan PDTT

• Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan DD
• Pengadaan tenaga pendamping Desa
• Pengelolaan BUMDES
• Pembangunan kawasan pedesaan

Sinergi 

• Peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian besaran DD setiap desa
• Penyaluran dari RKUD ke RKD
• Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas

Bagaimana pengawasan Dana Desa dilakukan?

• Pemerintah pusat melakukan sinergi antara kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang
• Melibatkan masyarakat dan aparat pengawas

Lalu siapakah yang melakukan pengawasan? 

Yang melakukan pengawasan Dana Desa yaitu:

• Masyarakat desa
• Camat
• Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
• Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lalu bagaimana cara untuk meminimalisasi pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa?

• Pemerintah dan Kabupaten/Kota berwenang memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran Dana Desa.
• Pemerintah dan Kabupaten/Kota juga dapat memberikan sanksi berupa pemotongan Dana Desa.

Sehingga inti dari pengawasan dana desa adalah dengan sinergi. Sinergi antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri.