Konstitusi Negara Indonesia  bisa di bilang telah melewati segala tahap rintagan perkembangan. Setiap tahap akan memunculkan model dari tata negara yang memiliki ciri khas, sampai terauma masa lalu terutama yang diakibatkan oleh politik Orde Baru yang menyalahgunakan kosntitusi dengan tujuan kekuasaan yang bersifat sentralistik dan otoriter, oleh karena itu muncullah ide untuk merubah UUD 1945.
Pada tahap perubahan konstitusi di Indonesia bisa di kelompokkan jadi beberapa periode. Periode pertama diberlakukannya UUD 1945, periode kedua diberlakukannya konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, periode ketiga diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950, periode keempat diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah itu konstitusi itu, UUD 1945 diubah lagi secara berturut-turut yang dimulai pada tahun 1999-2002,  dengan menggunakan teks  yang sudah berlaku dari 5 juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian di jadikan lampiran yang tidak bisa dipisahkan dari naskah UUD 1945.Â
Merubah konstitusi (UUD) sudah pasti bukan urusan mudah. Karena Undang-Undang Dasar 1945 adalah desain utama bagi negara untuk mengatur segala hal strategis dan fundamental, dari masalha struktur kekuasaan dan juga hubungan antar kekuasaan organ negara sampai hak asasi manusia.
Proses aperubahan UUD 1945 terjadi secara berangsur-angsur selama empat kali. terdapat berbagai kekurangan dalam empat tahap perubahan tersebut. Sistem tata negara pada dasarnya memiliki dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat di lihat dalam konstitusi suatu negara.
Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi (MK). Perubahan terhadap UUD 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan mendasar dalam UUD 1945 adalah perubahan pasal 1 ayat (2). Selain hal tersebut perubahan UUD 1945 telah melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni dengan hadirnya MK.
Hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia, yang mencakup persoalan isi dan pengertian hak asasi manusia, tempat hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk dalam UUD 1945, serta akibat pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Penempatan hak asasi manusia dan konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental yang bersifat mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional yang tertinggi.
