Dalam teori negara neo Marxis, negara tidak netral. Ia berfungsi untuk menjaga struktur kapitalisme, bahkan jika itu berarti harus berpihak pada korporasi, bukan rakyat. David Harvey, seorang pemikir neo Marxis terkemuka, menyebut ini sebagai "accumulation by dispossession" akumulasi modal melalui perampasan. Artinya, kekayaan dan hak milik rakyat bisa saja diambil secara sah demi kepentingan akumulasi kapital.
Dalam konteks Morowali, kita bisa melihat peran negara yang sangat aktif: memberi kemudahan regulasi, menyediakan lahan, menjamin keamanan investasi, bahkan membiarkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan tanpa penyelesaian berarti. Negara seolah-olah menjadi jembatan antara kapital global dan masyarakat lokal. Sayangnya, jembatan ini lebih menguntungkan investor.
Buruh Lokal dan Konflik Sosial
Di balik tembok tinggi kawasan industri, cerita buruh lokal penuh luka. Mereka bekerja dalam jam panjang, dengan upah rendah dan risiko tinggi. Sementara itu, pekerja asing mendominasi posisi teknis dan manajerial. Praktik diskriminatif ini sering kali dibiarkan, bahkan dilindungi dengan dalih "transfer teknologi" yang nyatanya belum juga terjadi secara nyata.
Selain itu, konflik lahan terus terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan. Polusi udara, pencemaran air, dan degradasi lingkungan jadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Morowali. Tapi sayangnya, keluhan mereka sering dianggap sebagai penghambat investasi.
Kolonialisme Gaya Baru?
Apa yang terjadi di Morowali adalah refleksi dari kolonialisme gaya baru: negara tetap merdeka secara politik, tapi secara ekonomi justru tergantung dan dikendalikan oleh pihak luar. Smelter nikel, yang semestinya menjadi kebanggaan nasional, malah jadi simbol dari lemahnya kedaulatan ekonomi.
Kita memang tidak lagi dijajah dengan senjata, tapi dijajah dengan investasi, utang, dan teknologi. Dan ironisnya, negara justru sering menjadi alat yang melegitimasi semua itu.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Kita tidak bisa menolak investasi asing begitu saja. Dunia sudah terintegrasi secara ekonomi, dan kerja sama lintas negara adalah keniscayaan. Tapi, harus ada syarat dan kontrol yang kuat agar investasi itu benar-benar membawa manfaat bagi rakyat dan tidak hanya menguntungkan pihak luar.
Beberapa hal yang bisa dilakukan ke depan antara lain:
1. Transfer Teknologi Wajib dan Terukur
Pemerintah harus mensyaratkan adanya alih teknologi yang nyata dalam setiap kontrak investasi. Jangan biarkan kita selamanya jadi tukang gali dan tukang angkut.
