Pemanfaatan Analisis Big Data pada Sektor Publik: Peluang dan Tantangan

Kehidupan sosial masyarakat yang berkembang secara cepat membuat pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan mutu pelayanan yang disesuaikan dengan dinamika yang ada pada masyarakat, termasuk memanfaatkan kemajuan tekonologi untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik yang baik merupakan isu kebijakan yang strategis karena mempunyai implikasi yang luas, terutama dalam meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Fenomena yang juga menjadi permasalahan besar adalah kurang optimalnya kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah selama ini. 

Oleh karena itu, peningkatan pelayanan publik mutlak diperlukan untuk mengatasi buruknya citra pemerintah di mata masyarakat, karena peningkatan kualitas pelayanan publik dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat untuk mengembalikan kualitas pelayanan publik, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penetapan kebijakan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maupun konsep reformasi birokrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dinilai belum optimal dalam menciptakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Penelitian oleh Kusuma (2016) menunjukkan bahwa jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia pada kurun tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan, dengan pelayanan perizinan sebagai salah satu jenis pelayanan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

Pemanfaatan perkembangan teknologi, salah satunya melalui analisis big data diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selain berguna untuk analisis bisnis, teknologi big data juga dapat dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah. 

Beberapa peluang untuk menggunakan big data di sektor publik termasuk mengumpulkan opini publik dan umpan balik dari sistem informasi lembaga pemerintah dan media sosial, sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan meningkatkan layanan publik; Dengan mencari solusi permasalahan terkini berdasarkan data, misalnya dengan menganalisis informasi cuaca dan tingkat kesuburan tanah, pemerintah dapat mengidentifikasi atau merekomendasikan varietas tanaman yang akan ditanam masyarakat pada wilayah dan periode tertentu, sekaligus mendukung pengelolaan dan pengawasan keuangan negara.

Kondisi Penggunaan Teknologi Big Data pada Organisasi Pemerintah

Lebih lanjut, hasil penelitian Sirait (2016) mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi big data pada empat instansi publik yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktorat Jenderal Pajak, 

Badan Informasi Geospasial, dan Pemerintah Kota Bandung masih berada pada tahap pre-adoption, yang berarti lembaga-lembaga tersebut mulai mempersiapkan serta melakukan investasi infrastruktur dan uji coba aplikasi analisis big data, juga telah memiliki kebijakan serta perencanaan terkait proses bisnis untuk menggunakan big data. Akan tetapi, indikator seperti strategi dan budaya implementasi serta mekanisme kerja belum dibangun dan dilaksanakan. Selain itu juga belum terlihatnya arsitektur atas informasi yang dibangun beserta tata kelolanya.
Penelitian membuktikan penggunaan analisis big data memberikan manfaat bagi organisasi sektor publik. 

Potensi Penggunaan Big Data bagi Pemerintah

Analisis data dapat menciptakan akurasi dan transparansi dalam pengambilan keputusan dengan kesalahan yang minimal. Analisis data juga dapat memberikan nilai kepada masyarakat melalui pemberian layanan berkualitas, infrastruktur yang baik serta keterjangkauan biaya hidup.