Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia Dahulu Hingga Kini

Oleh:

• Muhammad Fahrizal (1405619037)
• Winda Adisya Yusup (1405619077)

Mahasiswa Pendidikan Sosiologi UNJ 2019 Kelas A

• Pendahuluan

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tidak muncul begitu saja menjadi sebuah mata pelajaran yang utuh di Indonesia. Terdapat permasalahan- permasalahan dalam social studies di dalamnya, dimana masyarakat memiliki stereotype yang berbeda. Pendidikan IPS seperti dianaktirikan karena dianggap tidak jelas alur pekerjaan yang akan di dapatkan nantinya.

Dalam sejarah pendidikan IPS peertama kali diperkenalkan di Negara Inggris, tepatnya di kota Rugby tahun 1827 pada sekitar pertengahan abad dari revolusi industri abad ke 18 cengan tujuan untuk mengatasi dampak negatif yang muncul setelah revolusi industri di Inggris. Beranjak dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada sehingga akademisi di negara tersebut berusaha mencari solusi untuk mengatasinya. Kemudian akhirnya di dalam dunia pendidikan lah yang bertugas untuk membentuk kepribadian masyarakat dengan memasukan social studies menjadi bagian dalam proses rehumanisasi masyarakat di Inggris.

Selain Inggris, Amerika Serikat juga menjadi perintis adanya pendidikan IPS, dengan latar belakang karena adanya penduduk yang multi ras sehinggga memasukan pendidikan IPS di sekolah. Penduduk amerika yang terdiri dari tiga ras yaitu, ras Indiam, ras kulit putih dan juga ras kulit hitam. Karena adanya perbedaan ras tersebut sering kali terjadi perang saudara yang memicu terjadinya konflik horizontal di Amerika. Akhirnya untuk menanggulangi konflik tersebut dimasukanlah social studies ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah.

Kemudian beralih kepada pendidikan IPS di Indonesia yang mengalami perkembangan dengan berbagai dinamika di dalamnya. Pendidikan IPS sekarang berbeda dengan Pendidikan IPS terdahulu, perkembangannya menyesuaikan kondisi negara dan perkembangan zaman. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies di Amerika yang dianggap sebagai salah satu Negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu, Huriah Rachmah.

Jika diruntut ke dalam sejarah pendidikan IPS sebenarnya telah masuk ke dalam konsep atau mata pelajaran di dalam sekolah pada kurikulum tahun 1947, kurikulum berpusat 1952 , kurikulum 1964 dan 1968. Namun meskipun belum dinamai sebagai mata pelajara IPS konten dan muatannya sudah membahas tenang pendidikan IPS. Di indonesia secara garis besar pendidikan IPS dimaknai menjadi 2 yaitu untuk perguruan tinggi dan sekolah dasar serta menengah.

Pendidikan IPS untuk sekolah dasar dan menengah diartikan sebagai penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologis untuk tujuan pendidikan. Sedangkan makna pendidikan IPS untuk perguruan tinggi adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan.

• Perkembangan Pendidikan IPS di Indonesia

• Kurikulum IPS tahun 1974-1975

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) diperkenalkan dalam dunia pendidikan Indonesia ketika IKIP Bandung melaksanakan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1972 yang kemudian masuk kurikulum pendidikan nasional melalui Kurikulum 1975 yang memuat IPS sebagai mata pelajaran untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah. Tahun 1974 pada kurikulum SMP, pendidikan IPS itu mencakup Geografi, Sejarah, dan ekonomi sebagai disiplin ilmu utama. Sedangkan Sosiologi, Antropologo dan politi sebagai pendamping. Perkembangan kurikulum 1974 yang kemudian disempurnakan pada tahun 1975 dengan mencakup 4 profil yaitu:

• Pendidikan Moral Pancasila
• Pendidikan IPS terpadu untuk SD
• Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP
• Pendidikan IPS yg terpisah -- pisah di SMA

• Kurikulum IPS tahun 1984-1990

Pada kurikulum 1984 format pendidikan IPS masih dipertahankan namun ada penyempurnaan yaitu masuknya nilai-nilai P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada aspek pendidikan moral. Kurikulum 1984 ini menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 1974. Kurikulum 1984 sama denga 1974 nama IPS hanya digunakan pada mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan mengeah pertama. Yang berbeda pada jenjang sekolah mengah atas (SMA) yang sudah menggunakan disiplin ilmu itu sebagai penamaan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Pendidikan IPS disajikan secara terpisah dalam arti jelas batasan-batasan materi yang diberikan, dan memiliki GBPP masing-masing mata pelajaran sesuai dengan disiplin ilmu yang disajikan. Kemudian konsep pembelajaran IPS ini berkembang sampai tahun 1990-an dengan memiliki dua konsep yaitu:

• IPS yang diajarkan dalam tradisi "citizenship transmission" dalam bentuk mata pelajaran pendidikan pancasila, kewarganegaraan dan sejarah nasional.
• Pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi "social science" dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD.
• Kurikulum IPS tahun 1994

Semenjak diberlakukannya UU Sisdiknsd NO.2 Tahun 1989 pendidikan IPS mengalami perubahan. Pada kurikulum 1994, materi pendidikan moral dan p4 tersebut dijadikan 1 mata pelajaran yakni kewarganegaraan (PPKn) (adanya Citizenship transmission). Selain itu pada kurikulum ini disusun konten pendidikan IPS yang menurut Sapriya (dalam B.Hidayat 2020:151) memiliki karakteristik sebagai berikut:

• Mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu (integrated) dan berlaku untuk kelas III s/d VI sedangkan untuk kelas I dan II tidak secara eksplisit mata pelajaran yang berdiri sendiri. Selian itu matapelajaran dibagi atas dua bagian, yakni materi sejarah dan materi pengetahuan social.
• Mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan pendekatan artinya masih bersifat terkonfederasi (corelated) yang mencakup geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi.
• Mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah (separated) atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum.
• Maka pendidikan IPS di Indonesia yang diajarkan dalam suasana transfer kewarganegaraan dalam bentuk PPKn tersebut. Kemudian pendidikan IPS terpadu di SD, pendidikan IPS terkonfederasi di SMP dan pendidikan IPS terpisah di SMA.

• Kurikulum IPS Tahun 2006 (KTSP)

Pendidikan IPS pada tahun ajaran 2006 mengalami perubahan di beberapa konten materi IPS. Pembelajaran mengedepankan konsep penguasaan materi minimal yang diukur dengan menggunakan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hasil pemikiran tersebut yang kemudian memunculkan pembentukan kurikulum sebelumnya yang tidak tidak bertahan lama yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dirancang pada tahun 2003 dan diimpelementasikan pada tahun 2004.

KBK berjalan selama 2 tahun yang kemudian dilakukan peninjauan ulang sehingga membentuk kurikulum baru yaitu kurikulum 2006 yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Seiring dengan dikeluarkannya KTSP, hal tersebut diperkuat dengan UU SIDIKNAS Nomor 20 Tahun 2003. Perkembangan KTSP didukung oleh munculnya Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

Dalam Permendikbud tersebut berisikan materi yang di standarkan dengan menggunakan istilah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). SK dan KD merupakan standar yang dibuat oleh pemerintah yang dimana dalam menyampaikan materi dari guru kepada peserta didik tidak boleh dikurangi bobotnya, namun boleh ditambah atau dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan karakterisktik peserta didik.

Penerapan pendidikan IPS dalam kurikulum ini, pada jenjang SD belum mencakup dan membahas secara penuh seluruh disiplin ilmu sosial. Pada jenjang SMP, sudah diberikan secara terintegrasi namun belum mencakup dan membahas secara penuh disiplin ilmu sosial yang disebut dengan IPS Terpadu dengan memadukan materi pelajaran sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Pada jenjang SMA, sudah diberikan secara terpisah sebagai satu mata pelajaran yang berbeda-beda antara sosiologi, geografi, sejarah, maupun ekonomi.

• Kurikulum IPS Tahun 2013

Perkembangan kurikulum berikutnya terjadi pada tahun 2013 dan masih berlaku hingga tahun ajaran terakhir ini. Pemerintah melakukan peninjauan yang kemudian menyusun kurikulum terbaru yang bersifat keterbaruan. Kurikulum 2013 sudah dilakukan revisi yaitu dengan dikeluarkannya Permendikbud RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kurikulum 2013.

Pendidikan IPS pada Kurikulum 2013 sudah mengalami pengintegrasian materi terutama di jenjang SD dan SMP yang lebih terpadu dalam proses pembelajarannya dengan menggunakan model keterpaduan integrated. Sedangkan di jenjang SMA, masih tetap disamakan seperti KTSP yaitu secara terpisah yang tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik ke jenjang Perguruan Tinggi.

• Relevansi Pendidikan IPS dengan Pembelajaran Abad 21

Masyarakat umum masih beranggapan bahwa kebutuhan yang harus dikuasai peserta didik dalam menghadapi abad 21 hanyalah kemampuan terhadap teknologi dan informasi. Bidang ilmu yang banyak diminati hanyalah yang berkaitan dengan ilmu eksakta atau sains. Ilmu sosial hanya dipelajari untuk sebatas kewajiban saja. Oleh karena itu, akhir-akhir ini Pendidikan IPS dan ilmu sosial lainnya terdengar akan dihapus dari kurikulum. Padahal ilmu sosial merupakan dasar dalam membentuk keterampilan sosial. Keterampilan sosial merupakan salah satu unsur terpenting dalam melakukan komunikasi, kolaborasi dan menjalin hubungan pada masyarakat abad 21.

Keterampilan yang berkaitan dengan aspek sosial adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan tersebut diperlukan untuk membantu siswa dalam beradaptasi dengan situasi baru, fleksibel dan mampu menganalisis informasi yang didapat dengan baik. Kreativitas dan inovasi mempunyai pengaruh yang tidak diragukan lagi terhadap kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembelajaran hendaknya diarahkan untuk pengembangan pemikiran kreatif, imajinatif dan inovatif.

Pada hakikatnya KI dan KD yang dibentuk oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengakomodasi nilai keterampilan abad 21. Siswa telah difasilitasi untuk mengembangkan cara berpikir kritis, kolaborasi, berkomunikasi dalam memecahkan permasalahan. Keterampilan ini telah ada di dalam ilmu-ilmu sosial sebagai tujuan awal dari Pendidikan IPS. Permasalahannya adalah seringkali muatan-muatan keterampilan abad 21 yang terdapat dalam konsep ilmu sosial tidak tersampaikan dengan baik dalam pembelajaran. Implikasinya pembelajaran IPS tidak sesuai tanpa nilai-nilai sosial yang merupakan kebutuhan terpenting dalam menghadapi tantangan abad 21.

• Penutup

Pendidikan IPS di Indonesia berkembang mulai dari belum dikenal nama IPS itu sendiri namun konten IPS sudah disampaikan dalam materi pembelajaran sampai konsep IPS yang disampaikan secara terpadu dan terpisah sesuai dengan jenjang pendidikan di sekolah. Selain itu terdapat perbedaan bobot materi IPS di sekolah dasar dan menengah dibandingkan dengan materi IPS di perguruan tinggi. Perbedaan itu terletak pada bobot materi yang disampaikan jika di sekolah dasar dan menengah disederhanakan, sedangkan di perguruan tinggi merupakan seleksi dari disiplin ilmu sosial yang disampaikan sesuai dengan kepentingan pedagogik.

Abad 21 tidak hanya mementingkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi. Aspek sosial menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah nyata merubah tatanan sosial dan budaya manusia. Tantangan atas perubahan sosial tersebut harus dipersiapkan. Pendidikan IPS salah satu benteng dalam memahami fenomena tersebut. Melalui pendidikan IPS dapat dipelajari bagaimana bersosialisasi, menyesuaikan diri, menjalin kerjasama (kolaborasi), berkomunikasi, membangun relasi, berpikir analisis, dan berpikir kritis. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan IPS masih dibutuhkan untuk dipelajari dan masih relevan dengan abad 21. Hanya saja guru IPS tidak boleh anti perubahan. Dalam hal ini Pendidikan IPS harus mengikuti pekembangan zaman. Metode pembelajaran harus diperbarui dan yang lebih penting lagi konten pelajaran harus lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik.