Mohon tunggu...
Muhammad Ellbendl Satria
Muhammad Ellbendl Satria Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Informatika Universitas Pembangunan Jaya

Saya adalah Mahasiswa Informatika di Universitas Pembangunan Jaya. Saya sangat tertarik dan antusias dengan bidang kecerdasan buatan (AI), terutama deep learning, nlp, computer vision. Topik-topik ini sangat menarik bagi saya karena kemampuannya untuk membuat mesin lebih cerdas dalam mengenali pola dan membuat prediksi.

Selanjutnya

Tutup

Cryptocurrency

Memahami Tantangan Hukum di Era Blockchain dan Cryptocurrency

28 Maret 2024   12:04 Diperbarui: 3 April 2024   17:37 124
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: https://forkast.news/british-law-body-recommends-categorizing-crypto-as-a-new-type-of-property/

Dalam dunia yang terus berubah, blockchain dan cryptocurrency membawa inovasi dan tantangan hukum yang signifikan. Bagaimana blockchain dan cryptocurrency dapat mengubah wajah hukum di era digital saat ini? 

Blockchain dan cryptocurrency adalah inovasi revolusioner yang mengubah perekonomian digital, menawarkan transparansi dan keamanan transaksi yang luar biasa. Namun, potensi besar ini juga dibayangi tantangan hukum yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian regulasi, karena teknologi ini sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan aturan hukum yang ada. Ketika blockchain diterapkan dalam keuangan atau penyimpanan data, muncul pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum dan perlindungan konsumen. Kepatuhan terhadap regulasi yang berbeda-beda antar negara juga menambah kerumitan. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasi ketidakpastian regulasi ini?  

Sumber: https://www.dbs.com/blockchain/regulating-cryptocurrency.html
Sumber: https://www.dbs.com/blockchain/regulating-cryptocurrency.html

Regulasi dan Kepatuhan:

Dalam dunia yang terus berinovasi, regulasi yang ada sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi terkini, menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan. Ketidakpastian ini dapat menghambat adopsi dan pertumbuhan industri blockchain dan cryptocurrency, yang membutuhkan lingkungan hukum yang stabil dan prediktif untuk berkembang. Di Indonesia misalnya, regulasi terkait blockchain masih sangat terfokus pada sektor keuangan, sementara potensi aplikasi teknologi ini meluas dan jauh melampaui bidang tersebut, mencakup segala hal dari logistik hingga tata kelola perusahaan. Cryptocurrency, sebagai aset digital, membutuhkan kerangka kerja regulasi yang jelas dan konsisten untuk melindungi investor dan pengguna dari risiko seperti penipuan dan kehilangan dana.

Harmonisasi regulasi internasional menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi ekonomi dan interkoneksi pasar. Standar regulasi yang konsisten di seluruh yurisdiksi sangat penting untuk mencegah kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pembiayaan terorisme, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap standar privasi data global seperti GDPR. Ini membutuhkan kerjasama antar negara dan lembaga internasional untuk menciptakan kerangka kerja yang dapat mendukung pertumbuhan industri ini secara global, sambil memastikan bahwa praktik terbaik diadopsi dan dihormati di seluruh dunia. Kolaborasi antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan lainnya juga diperlukan untuk mengembangkan regulasi yang efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini.

Sumber: https://mondo.com/insights/what-is-blockchain-what-does-it-mean-for-tech/
Sumber: https://mondo.com/insights/what-is-blockchain-what-does-it-mean-for-tech/

Privasi dan Keamanan:

Privasi dan keamanan data adalah dua aspek krusial dalam ekosistem blockchain dan cryptocurrency. Teknologi ini menawarkan solusi privasi dan keamanan yang revolusioner, namun juga menimbulkan tantangan hukum baru. Bagaimana regulasi dapat diterapkan tanpa mengorbankan manfaat privasi yang ditawarkan oleh teknologi ini? Teknologi seperti zero knowledge proof menawarkan lapisan privasi tambahan, memungkinkan verifikasi transaksi tanpa mengungkapkan informasi yang sebenarnya, namun memerlukan pemahaman hukum yang mendalam untuk memastikan penggunaannya yang sah dan etis.

Keamanan data adalah salah satu keunggulan utama dari blockchain, yang menggunakan enkripsi dan hash untuk melindungi integritas transaksi. Setiap blok data terkait dengan blok sebelumnya melalui rantai kriptografis, membuat perubahan retroaktif menjadi sangat sulit tanpa dideteksi oleh jaringan. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mematuhi regulasi yang membutuhkan kemampuan untuk mengubah atau menghapus data, seperti hak untuk yang diatur dalam GDPR Eropa. Regulasi privasi data yang ketat ini berpotensi bertentangan dengan sifat blockchain yang imutable (tidak dapat diubah).

Selain itu, meskipun blockchain menawarkan keamanan yang lebih besar, risikonya tetap ada seperti serangan 51% di mana kelompok penambang mengendalikan mayoritas jaringan hash rate. Diperlukan standar keamanan yang ketat dan keterlibatan ahli cyber security untuk mengembangkan praktik terbaik dan memastikan keamanan sistem blockchain secara keseluruhan dan dibutuhkan pendekatan yang seimbang dan fleksibel untuk memastikan bahwa keamanan data dan privasi tidak menghalangi kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Kemitraan antara regulator, industri blockchain, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk mencapai keseimbangan ini sehingga manfaat penuh dari teknologi ini dapat direalisasikan dengan menjunjung tinggi hak-hak individu dan mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Cryptocurrency Selengkapnya
Lihat Cryptocurrency Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun