Muhammad Ari Pratomo: Konten Saham Bisa Jadi Jerat Hukum Jika Tak Paham Aturannya
Oleh: Muhammad Ari Pratomo (MuhammadAriLaw)
Advokat, Penulis, Musisi, dan Podcaster Hukum
Di era media sosial, banyak orang ingin berbagi wawasan soal saham. Ada yang menganalisis, ada yang memprediksi, bahkan ada yang mengajak publik membeli saham tertentu. Tapi tidak semua tahu, konten seperti itu bisa menimbulkan risiko hukum jika melanggar aturan pasar modal.
Sebagai advokat, saya sering menemui orang yang berniat baik berbagi informasi investasi, tapi justru berurusan dengan hukum karena kontennya dianggap menyesatkan atau mempengaruhi harga saham.
Hukum di Indonesia sudah tegas mengatur hal ini, dan masyarakat perlu memahami di mana batas aman untuk berbicara soal saham.
1. UU Pasar Modal: Jangan Bikin Kesan Semu di Pasar
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal melarang segala bentuk manipulasi atau penyebaran informasi menyesatkan.
Pasal 91 dan 92 menyebutkan, siapa pun dilarang menimbulkan gambaran semu tentang perdagangan atau harga efek. Pelanggaran bisa berujung pidana penjara hingga 10 tahun dan denda sampai Rp15 miliar.
Artinya, unggahan yang membuat seolah-olah saham tertentu akan naik tanpa dasar kuat bisa dikategorikan manipulasi pasar.
2. UU ITE: Informasi Palsu Bisa Jadi Masalah Pidana
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) melarang penyebaran berita bohong di dunia digital.
Pasal 28 ayat (1) menyebut: siapa pun yang menyebarkan informasi menyesatkan hingga merugikan konsumen dapat dipidana 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar.
