Globalisasi saat ini masih memberikan dampak atau perkembangan yang cukup signifikan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Globalisasi menyebabkan perubahan dalam bidang politik, sosial, budaya, dan tentunya teknologi informasi & komunikasi (TIK). Menurut Robertson dan White (2007), globalisasi memiliki dampak yang sangat bervariasi tergantung pada lingkungan globalisasi tersebut berkembang. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Wahyudi dan Sukmasari (2018), di mana pengaruh globalisasi tidak dapat dipungkiri lagi saat ini karena banyaknya kemajuan teknologi yang masuk di Negara Indonesia. Salah satu perkembangan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah internet yang perkembangannya terjadi secara terus-menerus (APJII, 2020).
Indonesia merupakan negara ke-3 di Asia yang pengguna internetnya terbanyak dengan jumlah mencapai 196.71 juta jiwa dari total populasi di Indonesia sejumlah 266.91 juta jiwa atau atau memiliki penetrasi sebesar 73,7% (APJII, 2020). Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia merupakan pengguna internet. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat potensi pasar yang besar dalam bidang ekonomi digital. Hadirnya internet sebagai produk teknologi informasi memiliki peran penting terhadap masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (Wardiana, 2002). Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat dari Simanjorang dan Aslami (2022) yang menyatakan bahwa zaman sekarang hampir semua kegiatan dalam aspek kehidupan dapat dilakukan di rumah dengan memanfaatkan internet. Dampak adanya internet dalam kehidupan bergantung pada bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Apabila internet dimanfaatkan dengan baik maka hasil yang muncul akan baik pula. Banyak sekali hal yang bisa didapat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi (Maharani, Helmiah, & Rahmadani, 2021). Banyaknya pengguna internet di Indonesia menarik minat para pelaku pasar digital untuk melakukan penawaran produk digital mereka di Indonesia. Salah satu produk yang ditawarkan para pelaku usaha pasar digital yang saat ini sangat berkembang adalah game online.Â
Berdasarkan data dari We Are Social dan Hootsuite (2022) terdapat sebanyak 94.5% pengguna internet di Indonesia menggunakan aplikasi game dalam perangkatnya dengan rata-rata penggunaan harian selama 1 jam 19 menit. Indonesia menjadi pendorong utama pertumbuhan industri esport di Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 43% dari total gamers dan menyumbang pendapatan sebesar USD 2,08 miliar atau setara dengan Rp 30 triliun (Merdeka, 2021). Jumlah tersebut menjadi suatu peluang bagi pengembang dan penerbit game baik dari luar maupun dalam negeri untuk menawarkan produk digital mereka berupa voucher game di Indonesia karena Indonesia memiliki potensi pasar game yang sangat besar bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, khususnya pada aplikasi game online. Menurut Budyastomo dan Dianti (2022), saat ini industri game online memiliki model bisnis ekonomi virtual di mana item virtual dalam game dapat menjadi aset yang memiliki nilai dan dapat dipertukarkan antar pemain. Menjual barang virtual telah menjadi model pendapatan baru dan utama untuk layanan online berorientasi konsumen, situs jejaring sosial, dan game online multi-pemain masif (Hamari & Lehdonvirta, 2010). Penyedia layanan hiburan seperti Netflix, Disney+ Hotstar, Spotify, dan penyedia lainnya juga menjual virtual goods sebagai sumber pendapatan mereka. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan gamers di Indonesia. Berdasarkan data dari (Inmobi, 2021) sebanyak 46% mulai bermain game mobile selama pandemi dengan pertumbuhan sebesar 2 kali lipat dalam periode Februari 2020 sampai Januari 2021. apalagi saat ini Indonesia memiliki banyak influencer game di berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, NimoTV, Twitch, dan sebagainya. Berbagai aset virtual dan layanan yang ada dalam game online atau penyedia layanan digital tersebut yang dibeli menggunakan mata uang asli dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Penjualan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) karena termasuk Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKPTB) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).Â
M. Alfadri, Mahasiswa Hukum Universitas Pamulang.
