Gejala Pendidikan di Indonesia: Krisis Murid Baru SD dan Kontroversi Sekolah Rakyat

Sosialisasi dan Transparansi Program Sekolah Rakyat

Jika Sekolah Rakyat tetap dilanjutkan, pemerintah harus memastikan sosialisasi yang menyeluruh dan pengelolaan yang transparan untuk mencegah korupsi. Kriteria penerimaan siswa harus jelas dan diawasi ketat agar tepat sasaran.

Kurikulum Relevan dan Inklusif

Kurikulum Merdeka, yang kini diterapkan, perlu dioptimalkan dengan memastikan akses teknologi dan pelatihan guru di daerah terpencil. Pendidikan juga harus mengintegrasikan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis dan kreativitas, untuk menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja.

Kemitraan dengan Swasta dan Masyarakat 

Kolaborasi dengan lembaga swasta dan organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, Putera Sampoerna Foundation, dapat membantu menyediakan beasiswa dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal.

Kesimpulan

Fenomena sepinya murid baru di SD negeri dan peluncuran Sekolah Rakyat mencerminkan tantangan besar dalam sistem pendidikan Indonesia: ketimpangan akses, kualitas yang belum merata, dan kebijakan yang sering kali tidak terkoordinasi. Daripada mengalokasikan dana besar untuk proyek baru yang berisiko, pemerintah sebaiknya memprioritaskan revitalisasi sekolah negeri yang sudah ada, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memastikan akses pendidikan yang inklusif bagi semua anak, termasuk di daerah terpencil. Dengan pendekatan yang terarah dan transparan, pendidikan Indonesia dapat menjadi pilar utama untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan daya saing bangsa.