Ketiga, persaingan dengan sekolah swasta yang menawarkan fasilitas lebih modern atau program keagamaan yang menarik juga mengalihkan minat masyarakat. Selain itu, persepsi masyarakat terhadap kualitas pendidikan di SD negeri, yang sering kali kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar, turut memperparah situasi. Banyak orang tua lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta atau madrasah yang dianggap lebih unggul.
Sekolah Rakyat: Solusi atau Beban Baru?
Di tengah krisis murid di SD negeri, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2025, yang menargetkan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini, yang diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, menawarkan pendidikan gratis dengan konsep asrama dan mengklaim akan "memuliakan keluarga miskin" serta memutus rantai kemiskinan. Namun, program ini menuai kritik tajam karena dianggap gegabah dan minim kajian. Dengan anggaran Rp150 miliar per sekolah, Sekolah Rakyat dianggap sebagai proyek ambisius dengan target masif namun berpotensi boros dan membuka celah korupsi.
Pengamat pendidikan seperti Retno Listyarti dari Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut program ini sebagai solusi instan yang tidak memperkuat sistem pendidikan negeri yang sudah ada. Alih-alih membangun sekolah baru, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki infrastruktur dan kualitas SD negeri yang sudah ada. Selain itu, Sekolah Rakyat dinilai berpotensi menciptakan segregasi sosial, karena hanya menampung anak-anak dari kelompok miskin tertentu, sementara daya tampungnya terbatas---hanya 2.500 murid di 53 lokasi. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah program ini benar-benar solusi untuk 24,06 juta orang miskin dan 2,3 juta orang miskin ekstrem di Indonesia?
Minimnya sosialisasi juga menjadi kendala. Banyak keluarga miskin, seperti Tutiek Budhawati, mengaku belum mengetahui program ini, sementara pengalaman dengan program pendidikan lain menunjukkan ketidaktepatan sasaran, di mana keluarga kaya kerap memanfaatkan "surat miskin" untuk mendapatkan akses. Selain itu, pelibatan TNI dalam pengelolaan dan kurikulum yang dianggap campur baur menambah keraguan akan keberlanjutan program ini.
Solusi untuk Masa Depan PendidikanUntuk mengatasi krisis murid baru di SD negeri dan kontroversi Sekolah Rakyat, diperlukan pendekatan yang holistik dan berfokus pada pemerataan serta efisiensi.
Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:
Revitalisasi SD Negeri
Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur SD negeri, terutama di daerah terpencil. Fasilitas seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium perlu ditingkatkan untuk menarik minat orang tua. Selain itu, peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan insentif finansial akan meningkatkan daya saing sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta.
Pemerataan Akses Pendidikan
Untuk mengatasi masalah geografis, pemerintah dapat mengembangkan program asrama di SD negeri yang sudah ada, bukan membangun sekolah baru. Ini akan lebih hemat biaya dan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada. Program beasiswa dan bantuan transportasi juga perlu diperluas untuk anak-anak dari keluarga miskin.
