Rantai Nilai Global dan Krisis Inflasi

Rantai nilai global memacu globalisasi, dan ekonomi menjadi sangat bergantung padanya. Diperkirakan 70 persen perdagangan internasional melibatkan rantai nilai global, karena jasa, bahan baku, serta suku cadang dan komponen melintasi perbatasan sering berkali-kali.  

Untuk semua keuntungannya, rantai nilai global membuat ekonomi global rentan terhadap gangguan atau keterlambatan produksi di negara mana pun yang berpartisipasi dalam rantai nilai atau logistik transportasi dan pengapalan.

Tanggapan yang tidak terkoordinasi terhadap pandemi global tahun yang lalu , bersamaan dengan penggunaan kembali beberapa pabrik untuk memproduksi barang-barang penting untuk konsumsi dalam negeri, mengganggu rantai nilai global.  

Baca juga: Kedaulatan, antara Kebaikan atau Keterpurukan

Pelepasan permintaan yang terpendam, terutama untuk barang, dari pemulihan yang baru lahir di negara maju dengan latar belakang kekurangan pasokan karena kekurangan tenaga kerja, terus menyumbat dan mengganggu rantai nilai, seperti hambatan pengiriman dan transportasi logistik, yang menghasilkan tekanan harga yang signifikan dan menyebabkan kenaikan inflasi secara luas. 

Tekanan harga ini muncul sebelum invasi Rusia ke Ukraina dan diperparah dengan gangguan lebih lanjut pada pasar makanan dan energi. Ditambah lagi peningkatan tingkat inflasi ke tingkat yang tidak terlihat dalam beberapa dekade di sebagian besar negara, terutama di AE di mana pemulihan ekonomi dari COVID-19 lebih terkonsolidasi, mendorong bank sentral utama untuk mulai menaikkan suku bunga bahkan ketika pemulihan tetap rapuh di tempat lain. 

Tingkat suku bunga yang lebih tinggi memicu arus keluar modal yang besar dari pasar berkembang dan ekonomi berkembang (EMDEs). Dengan sepertiga dari utang negara negara-negara berpenghasilan rendah dikontrak pada suku bunga variabel, kenaikan suku bunga global meningkatkan biaya layanan utang, menambah tekanan fiskal dan, lebih umum, membatasi pilihan untuk pembiayaan pembangunan.

Tumpukan utang yang pasti akan berimbas terhadap negara.  Di negara-negara berpenghasilan rendah mendahului pandemi. Ini dimulai setelah Krisis Keuangan Global 2008/2009 ketika neraca fiskal memburuk dan negara-negara mengambil keuntungan dari tingkat suku bunga yang sangat rendah untuk menerbitkan utang pemerintah. 

Perilaku reach for yield (mencapai hasil) oleh manajer aset global memfasilitasi akses ke pasar modal swasta untuk hutang negara untuk LIC, dalam banyak kasus, untuk pertama kalinya. 

Namun, dampak buruk pada ekonomi memperburuk penumpukan utang dan, menurut beberapa perkiraan, sekitar 60 persen dari semua LIC sekarang berada dalam atau berisiko mengalami tekanan utang.

Kerja sama global untuk mendirikan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (DSSI) telah membantu meringankan tekanan fiskal pada LIC tetapi berakhir pada akhir 2021, dan Kerangka Kerja Bersama yang baru dibentuk untuk restrukturisasi utang menghadapi tantangan operasional. 

Meskipun beberapa negara Chad, Ethiopia, dan Zambia telah mengajukan permintaan untuk penanganan utang, proses tersebut mengalami negosiasi yang berlarut-larut dengan kreditur terutama China dan sektor swasta. Berakhirnya DSSI akan menambah sekitar $10,9 miliar biaya layanan utang untuk LIC tahun ini. Seruan untuk solidaritas global untuk memperluas inisiatif ini sejauh ini tidak berhasil.

Bantuan pembangunan luar negeri (ODA), sumber pembiayaan penting bagi LIC, berada dalam bahaya. Pengeluaran yang tidak direncanakan untuk pertahanan, pengungsi, dan kebutuhan kemanusiaan lainnya di Eropa, memeras sumber daya untuk ODA dari beberapa donor besar. 

Misalnya, saat Jerman menggenjot anggaran pertahanannya di tengah perang Rusia-Ukraina, Jerman mengusulkan pengurangan bantuan pembangunan sebesar 12 persen, dengan pemotongan sebesar 50 persen untuk badan-badan PBB seperti Program Pangan Dunia. Demikian pula, pengurangan akan segera terjadi di Inggris Raya, Norwegia, di antara negara-negara lain.

Lingkungan ini menghadirkan badai fiskal yang sempurna bagi negara-negara berkembang dan, tidak diragukan lagi, akan memengaruhi kemampuan mereka untuk membiayai agenda pembangunan dan mempertahankan kemajuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Diperkirakan 75 juta orang tambahan telah jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem sejak awal pandemi. Pengurangan anggaran kesehatan dan pendidikan akan memiliki dampak buruk jangka pendek dan jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi.