Pengalaman Mendapatkan Fasilitasi Bidang Kebudayaan untuk Pengembangan Dato of Srivijaya

Fasilitasi Bidang Kebudayaan atau disingkat FBK adalah bantuan pemerintah dari Kemendikbud yang tidak memenuhi kriteriabantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada  perseorangan,kelompok masyarakat atau lembaga/organisasi kemasyarakatan di bidang kebudayaan. Program fasilitasi sebenarnya sudah ada sejak lama, namun baru tahun ini kegiatan FBK diselenggarakan didasarkan hasil Kongres Kebudayaan Desember 2018 dan aturan-aturan lainnya .

Dari Kongres Kebudayaan Desember 2018, ada 7 masalah besar kebudayaan Indonesia;

1. Pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian yangmenghancurkan sendi budaya masyarakat;
2. Meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas;
3. Disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional;
4. Pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia;
5. Belum terwujudnya pembangunan berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan Indonesia dari penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya;
6. Belum optimalnya tata kelembagaan bidang kebudayaan;
7. Desain kebijakan budaya belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan.

Kongres Kebudayaan berhasil  merumuskan 7 (tujuh) agenda strategis Pemajuan Kebudayaan, yaitu:

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional;
3. Mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional;
4. Memanfaatkan obyek pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem;
6. Reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan;
7. Meningkatkan peran Pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan.

Oleh karena itu, FBK perdana ini memakai tema "Merajut Harmoni Kebhinekaan" dan tujuan FBK adalah memfasilitasi dan memperlancar suatu program untuk mencapai tujuan.

Tahun ini adalah tahun pertama FBK yang terbagi dalam dua tahap. FBK pertama dibuka di bulan Maret 2020 sementara FBK kedua dibuka di Juli 2020. Penulis yang baru tahu FBK di pertengahan tahun baru bisa mengikuti FBK gelombang dua namun karena pandemi, proses FBK mengalami ketertundaan dari yang harusnya selesai awal Agustus molor hingga awal bulan Oktober.

FBK tahun ini memilih klasifikasi dalam penerimaan bantuan diantaranya;

FBK diberikan kepada: 

1. Perseorangan; (sendiri)
2. Komunitas Budaya; dan
3. Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di bidang kebudayaan berbadan hukum (yayasan termasuk)

Prioritas penerima FBK:

1. Perseorangan/ Komunitas Budaya/ Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan yang Pemerintah Daerah-nya telah menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Perseorangan/Komunitas Budaya/ Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan yang akan melaksanakan kegiatan terkait Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Perseorangan/Komunitas Budaya /Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kebudayaan yang akan menyelenggarakan kegiatan budaya yang dipandang dapat memperkuat karakter dan jati diri bangsa serta dapat menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan.

Kriteria penerima FBK adalah: 

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki perhatian dan komitmen terhadap pemajuan kebudayaan yang dibuktikan dengan karya/sertifikat/dokumen lain yang menunjukkan pengalaman kebudayaan;
3. Tidak sedang/akan menerima pendanaan pada objek dan peruntukan yang sama di tahun yang sama dari pihak lain; dan (Subsidi silang memungkinkan jika sektor tersebut tidak didanai FBK)
4. Lolos seleksi tim penilai dan ditetapkan sebagai penerima FBK oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai penerima FBK.

Besaran Pemberian Bantuan FBK:

1. Maksimal Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), termasuk pajak untuk Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro;
2. Maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), termasuk pajak untuk Karya Kreatif Inovatif; dan
3. Maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), termasuk pajak untuk Pendayagunaan Ruang Publik.

Jenis FBK meliputi:

1. Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro, berupa:  

1. Print-out (artikel, laporan penelitian, buku, naskah, modul, dsb);
2. Film dokumenter; dan/atau
3. Media baru lainnya.

1. Penciptaan Karya Kreatif Inovatif, berupa:

1. Karya baru di bidang budaya, baik Objek Pemajuan Kebudayaan maupun suatu karya yang sangat erat kaitannya dengan pemajuan kebudayaan;
2. Proses produksi karya cipta;
3. Pembuatan desain karya; dan/atau
4. Purwarupa, film, atau media baru lainnya.  (hal ini yang membuat saya merasa pengembangan game punya peluang di sektor ini!)

1. Pendayagunaan Ruang Publik, berupa:

1. Festival;
2. Dialog;
3. Pameran;
4. Sarasehan;
5. Ritus;
6. Perlombaan;
7. Pergelaran;
8. Lokakarya (workshop); dan/atau
9. Ekspresi budaya lainnya.

(semua data saya kutip dari file presentasi Banpem Kebudayaan 2020)

Saya pernah diberi tahu perihal bantuan Kemendikbud oleh pejabat tinggi di direktorat sejarah Kemendikbud dalam persiapan hari sejarah 2019 awal Desember tahun lalu. Di pertengahan Juni 2020, saya sempat menanyakan bantuan tersebut dan dari situ, saya mengetahui apa itu FBK dan berkeinginan mengikutinya.

Awalnya saya ragu apakah mungkin FBK bisa membiayai pengembangan game seperti hibah dari Bekraf (sekarang Kemenperkraf) ataupun hibah Kementerian Koperasi dan UKM yang pernah saya coba dalam program wirausahawan di 2018, tapi gagal. Namun karena dalam FBK ada beberapa program fasilitasi yaitu produk karya inovatif, maka saya mantapkan diri saya untuk mengikuti program ini.

Awalnya saya mau mencoba mengajukan film animasi sejarah tentang Sultan Nuku dari studio teman saya. Teman saya selaku pemilik studio animasi di Semarang yang menjadi pengaju sementara saya akan membantunya membuatkan proposal. Tapi karena yang bersangkutan merasa studionya masih belum siap. Studionya masih cukup baru sehingga mengembangkan film animasi masih terlalu berat untuk mereka meskipun didanai ratusan juta. Akhirnya saya memakai ide untuk mengembangkan game sejarah.

Selama 5 tahun terakhir sejak mulai fokus pengembangan strategi game sejarah , tak pernah studio kecil saya, Sengkala Dev, (hanya saya dan teman saya sebagai komposer) mempunyai anggaran . Semua game yang kami kerjakan hanya pekerjaan serabutan saja dari Pedalahusa Fall of Bali(November 2015 --Januari 2017) , Perang Laut Maritime Warfare(Mei 2017-Juni 2019) , dan terakhir  Surabaya inferno(Maret 2020-Juni 2020).  Game terakhir adalah game perdana yang diterbitkan di Steam dan dirilis 20 September 2020 setelah sukses meminjam uang untuk biaya Steam. Pedalahusa Fall of Bali sempat masuk Steam di pertengahan 2016 dalam program Steam Greenlight, namun gagal karena tidak membayar biaya Greenlight (Rp 600.000) dan kurang populer.  

Surabaya Inferno, silahkan dibeli di https://store.steampowered.com/app/1393810/Surabaya_Inferno/

Perang Laut Maritime Warfare. Bisa dicari di Itch.io 

Ide pengembangan game yang saya ajukan adalah game tentang kerajaan Sriwijaya yang saya beri judul Dato of Srivijaya. Konsep game ini sebenarnya sudah pernah dibuat Agustus 2019, tapi hanya iseng saja dan tak punya arah tujuan.  Jadi ditinggalkan saja karena tak ada dukungan dari pihak manapun.

persyaratan-fbk-5f85d93ad541df6dff110b23.png

Ketika saya melihat persyaratan perorangan, saya merasa cukup berat mendapatkan cap dinas kebudayaan setempat. Selain itu tidak ada masalah selain rasa kekhawatiran saya apakah ide pengembangan Dato of Srivijaya bakal diterima atau tidak. Saya awalnya bingung apakah saya harus ke Dinas Kebudayaan Kota Tangerang atau Jakarta karena saya tinggal di Tangerang, tapi KTP Jakarta. Beruntung admin Budaya Saya (Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud) di Twitter menjelaskan harus sesuai alamat KTP.

Saat itu saya berpikir sistemnya adalah pengumpulan proposal saja ke Kemendikbud jadi semua berkas harus disiapkan dari awal dan dana anggaran saat itu masih sekitar 13 juta saja dari estimasi perhitungan saya. Sebenarnya estimasi tersebut pernah saya pakai dalam penggalangan dana di Kitabisa di 2017 dan Indiegogo di 2019 yang gagal. Di akhir bulan Juni, saya mengontak orang Dinas Kebudayaan yang kebetulan nomernya saya dapat dari poster lomba karya tulis ilmiah Betawi 2019 tahun lalu.

Ketika saya sampai di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, saya terkejut yang saya kontak selama itu adalah Kepala seksi bidang sejarah, Pak Puji. Sebenarnya saya bisa saja menaruh proposal tersebut di meja depan kantor Dinas Kebudayaan, tapi hal tersebut baru saya sadari belakangan sehingga saya terpaksa menjelaskan apa yang saya ingin ajukan. 

Dato of Srivijaya adalah game strategi tentang kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 di mana pemain membangunan kerajaan Sriwijaya dengan keakuratan sejarah yang tinggi. Sebenarnya pak Puji berharap saya membuat game tentang Betawi yang bisa mendapatkan bantuan juga dari DKI, tapi ia tetap mendukung proposal saya.

Surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Saya lampirkan dalam proposal saya dan mungkin menambah nilai plus dari proposal.

Ketika pendaftaran FBK dibuka, ternyata hanya subtansi dari program dan rancangan anggaran belanja dulu yang mesti diisi. Berkas-berkas yang sudah disiapkan semua tidak bisa dipakai dan saya baru tahu bahwa jika lolos tahap subtansi baru tahap proposal. Akhirnya saya mengisikan data di website FBK Kemendikbud di pertengahan Juli 2020 dan tak tahu bagaimana hasilnya hingga saya menduga FBK tak lolos.

Alhasil, saya memilih fokus dalam merilis Surabaya Inferno yang baru masuk ke Steam di pertengahan Agustus 2020 dan membutuhkan waktu 4 minggu untuk menyelesaikan masalah halaman Surabaya Inferno yang dimasalahkan oleh pihak Steam (mereka melakukan resensi tiap 3 hari sekali jika diminta) dan aplikasi gamenya yang sempat tak berfungsi.

Surabaya Inferno dirilis pada tanggal 20 September 2020 jam 22.01 WIB

Di 3 September 2020, saya mendapatkan kabar dari Kemendikbud bahwasnaya saya harus mempersiapkan dan mengirim proposal hardcopy serta softcopy. Tentu saya terkejut dan merasa beruntung karena semua berkas sudah saya siapkan. Mungkin hanya pergantian tanggal dan pengerjaan game di proposal saja. Tadinya saya mau mengganti anggaran yang saya masukan sekitar Rp 16.6 juta tapi karena takut ditolak dengan perbedaan anggaran yang diajukan awal,  akhirnya saya sesuaikan saja dengan rancangan anggaran yang ada.

Setelah mengumpulkan proposal sehari sebelum tanggal 10 September, saya fokus kembali ke Surabaya Inferno yang akhirnya rilis di 20 September 2020 setelah menyelesaikan permasalahan Surabaya Inferno yang belum diintergrasikan dengan sistem Steam.

Informasi mengenai vertifikasi lapangan saya dapatkan seminggu setelah periode pengumpulan proposal dan vertifikasi lapangan baru terlaksana di 24 September 2020. Vertifikator mengatakan jika lolos tahap ini, saya harus bersiap ke tahap lokakarya yang saya pikir seperti seminar.

Ketika Magrib 2 Oktober 2020, saya tak pernah mengira bahwa saya dipanggil ke lokakarya di Hotel Aston Kartika Grogol yang berlangsung tanggal 4 hingga 6 Oktober 2020. Awalnya saya ingin tak datang karena harus rapid test, tapi karena saya sudah sejauh ini, saya harus melakukannya! Tadinya saya ingin secara virtual saja, tapi tak memungkinkan kata panitia.

Akhirnya saya mengikuti rapid test di Sabtu pagi dan beruntung negatif. Saya mempersiapkan segala berkas yang ada dan menghitung ulang apakah saya harus menaikan anggaran atau tidak. Keputusan akhirnya diambil pada minggu pagi di mana anggaran naik Rp 500.000 setelah menghitung ulang.  Dalam lampiran pengumuman lokakarya ada surat SPPD yang diperlukan cap RT atau RW. Beruntung saya berhasil mendapatkan cap RW dari domisili saya dan pada sore harinya, saya pergi ke Hotel Aston Kartika Grogol yang jaraknya tak terlalu jauh sehingga 30 menit kurang sampai dengan motor.

Lokakarya ini ditanggung total oleh Kemendikbud sehingga yang perlu dipikirkan kelengkapan berkas, RAB jelas, dan mengikuti semua rangkaian acara dari malam 4 Oktober hingga pagi di 6 Oktober.

Dari pembukaan lokakarya, saya mendapati informasi bahwa ada 2307 ide FBK yang masuk ke Kemendikbud, tapi hanya 165 yang lolos subtansi dari tema FBK. Dari 165 ide tersebut, hanya 138 yang lolos tahap veritifikasi lapangan dan hanya 129 yang lolos tahap terakhir, yaitu lokakarya.

Di tahap lokakarya, pengusul yang dari Jawa diundang di tanggal 4 sampai 6 sedangkan luar Jawa tanggal 6 hingga 8 sehingga mereka diberikan waktu untuk mempersiapkan diri ke Jakarta. Tak semua undangan bisa hadir dan terbukti ketika saya lihat diproses vertifikasi ada yang tak ada.

Tahap vertifikasi akhir berlangsung cukup lama di dari siang di tanggal 5 sampai dini hari tanggal 6. Vertifikasi tahap akhir berlangsung cukup lama karena tim vertifikasi mempertanyakan setiap anggaran yang diajukan kepada pengusul bahkan ada yang berlangsung selama 3 jam karena tim ingin data sangat jelas. Beruntung vertifikasi RAB saya tak sampai 1 jam karena cukup jelas rancangan anggaran yang saya ajukan dan baru bisa menandatangani surat perjanjian di jam 4 pagi setelah menunggu cukup lama sejak jam 3 kurang. Menurut jadwal harusnya jam 8 pagi, tapi ada dipercepat sehingga banyak peserta yang tak bisa tidur bagi yang vertifikasi malam hari kecuali bagi mereka yang istirahat dahulu sebelum vertifikasi atau sudah vertfikasi dan merevisi rancangan anggaran belanja yang dicoret-coret vertifikator.

Sebagai orang yang mendapatkan fasilitasi, ada banyak hal yang perlu diingat dan perlu diketahui bagi orang-orang yang ingin mendapatkan fasilitasi puluhan hingga ratusan juta rupiah:

1.Fasilitasi bukan hibah!

Fasilitasi ini mewajibkan laporkan rinci tiap kali transaksi seperti kwitansi atau resi transfer.  Bahkan kita wajib untuk menyertakan pajak  jika pengeluaran memenuhi kewajiban pajak.  Sisa dana fasilitasi harus dikembalikan ke negara.

2.Laporan!
Setelah menerima dana pertama sebesar 80% dari anggaran yang diajukan, harus laporkan ke panitia. 20% baru diberikan setelah pengerjaan sudah kelihatan prosesnya.

3.Harus selesai!

Ketika mengirimkan proposal, ada surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan yang mengartikan apa yang kita ajukan harus bisa terealisasi, termasuk film dan game !

4.Tidak bisa dikomersialkan!

Dalam pengertian FBK, dijelaskan "Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukungan yang bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara luas". Hal ini membuat semua produk keluaran FBK harus non-komersial atau gratis. Jadi harus cari akal ya kalau mau cari keuntungan tanpa perlu mengkomersialkan produk hasil FBK!

Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Surat rekomendasi bisa saja didapatkan kalau bisa menjelaskan kepada pihak dinas (kalau perlu kepala dinasnya) kelebihan proyek yang diusulkan. Yang  jelas rancangan anggaran harus jelas dari awal dan ketika proses, masih memungkinkan menggeser pos anggaran jika memberikan penjelasan kepada panitia.

Saya cukup terharu karena sejak 2015, ini adalah tahap paling tinggi dalam kehidupan saya karena terlalu banyak kegagalan dalam pencari pendanaan sekaligus menanggung beban berat karena proyek game ini harus selesai!

gambaran awal Dato of Srivijaya

Semoga di tahun depan FBK tetap ada karena ada tidaknya tergantung dengan kesuksesan FBK tahun ini. FBK gelombang pertama ada masalah ketika pengolalaan dana oleh penerima bahkan diantaranya rekeningnya sudah tidak aktif. Jika FBK gelombang kedua tidak berjalan sesuai harapan, bisa jadi ini yang pertama dan yang terakhir. Semoga FBK tahun ini sukses!

srivijaya jaya siddhayatra subhiksa nityakala

Proses pengembangan Dato of Srivijaya  bisa diikuti di https://twitter.com/Pedalahusa