Demokratisasi Pendidikan berlandaskan Keadilan Sosial: Sebuah Jalan Menuju Merdeka Belajar

Kita harus menyingkapkan segala hal yang selama ini tersembunyi, termasuk mendengarkan suara-suara mereka yang kerap dibungkam oleh hegemoni sistem (Jenlink, 2009, hlm. 10). 

Kehidupan kontemporer, bagaimanapun juga, sangat berkaitan erat dengan demokrasi, dan demokrasi berarti membebaskan kecerdasan untuk efektivitas kemandirian dalam menentukan pilihan (Dewey, 1903). 

Akan tetapi, nilai-nilai demokratis tersebut hendaknya tidak menyimpang dari dasar kebangsaan, di mana dalam konteks ini adalah keadilan sosial. Landasan keadilan sosial tidak hanya menuntut peranan otoritas untuk menyokong pemerataan pendidikan, tetapi juga mendorong aktor pendidikan supaya mengambil peran aktif dalam karier mereka sendiri. 

Ringkasnya, kita dapat menyaring tujuan demokratisasi pendidikan berlandaskan keadilan sosial menjadi beberapa poin: keakuratan distribusi sumber daya, tanggung jawab sosial yang adil, prosesnya berjalan demokratis, berfokus pada dialog dan interaksi, serta pemberdayaan para aktor yang terlibat (Hackman, 2005).

Dengan begitu, Penulis mengukur demokratisasi pendidikan berlandaskan keadilan sosial dalam dua segi: prosedural dan substansial. 

Aspek prosedural melibatkan hal-hal yang sewajarnya menjadi tanggung jawab otoritas, misalnya, sebagaimana telah Penulis uraikan sebelumnya, berkaitan dengan kesetaraan (equality) dan pemerataan (equity) pendidikan. Lebih spesifiknya, bentuk umum dari aspek ini adalah format teknokratik dan administratif. 

Sedangkan aspek substansial lebih mengarah pada penggunaan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pembelajaran, sehingga konsepnya terkadang lebih abstrak untuk diterjemahkan menjadi praktik. Tetapi lebih rincinya, inilah yang dimaksud "manusia menjadi subjek dari sejarahnya sendiri". 

Dalam sistem pendidikan yang demokratis, hubungan hierarkis antara pelajar dan pengajar dihapuskan sehingga keduanya beriringan menjadi subjek serta disatukan oleh objek yang sama. Pelajar tidak lagi sekadar menelan, demikian pula para pengajar yang tidak lagi menjadi pemikir tunggal.

Pemenuhan dua aspek itulah yang kemudian mengarah ke program utama Kemdikbud hari ini, yaitu Merdeka Belajar. Hemat kata, Merdeka Belajar adalah telos (tujuan) primer dari demokratisasi pendidikan. 

Kemerdekaan belajar berarti lebih banyak kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi yang berbelit-belit, serta keleluasaan pelajar untuk memilih bidang yang mereka kehendaki (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). 

Itikad tersebut, meskipun dimaksudkan untuk beradaptasi dengan kebutuhan kontemporer, nyatanya sangat bersinggungan dengan sistem pendidikan ngemong dan Patrap Triloka---khususnya tut wuri handayani---dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara (Pranoto, 2017).