Struktur kolaboratif harus dibentuk dengan jelas, termasuk pengaturan peran dan tanggung jawab setiap anggota jaringan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses kolaborasi.
d. Pembangunan Kapasitas
Pemerintahan kolaboratif memerlukan pembangunan kapasitas bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Pelatihan dan pendampingan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kolaborasi.
e. Monitoring dan Evaluasi
Kolaborasi yang efektif memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik untuk mengukur kemajuan, memahami dampak dari kebijakan atau program yang diimplementasikan, dan mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang diperlukan.
4. Manfaat dan Tantangan Collaborative Governance
a. Manfaat Collaborative Governance
1. Solusi Holistik: Kolaborasi memungkinkan penggabungan pemikiran, sumber daya, dan keahlian dari berbagai sektor, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih holistik dan efektif untuk masalah yang kompleks.
2. Ketahanan Keputusan: Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, keputusan yang diambil cenderung lebih kuat dan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang.
3. Â Inovasi: Kolaborasi mendorong inovasi dalam merancang dan melaksanakan kebijakan dan program publik.
4. Legitimasi:Â Partisipasi masyarakat dalam kolaborasi meningkatkan legitimasi kebijakan dan program yang dihasilkan, sehingga lebih dapat diterima oleh masyarakat.
b. Tantangan Collaborative Governance
1. Waktu dan Sumber Daya: Pemerintahan kolaboratif membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar daripada pendekatan tradisional, terutama dalam membangun kemitraan dan memfasilitasi proses kolaborasi.
2. Keterbatasan Kapasitas: Beberapa pemangku kepentingan mungkin memiliki keterbatasan kapasitas untuk berpartisipasi aktif dalam kolaborasi, sehingga dapat mengurangi efektivitasnya.
3. Ketimpangan Kekuasaan: Kolaborasi bisa menghadapi hambatan karena perbedaan kepentingan dan ketimpangan kekuasaan antara berbagai pihak yang terlibat.
4. Ketidakpastian Politik: Perubahan politik atau pergantian kepemimpinan dapat mengganggu kesinambungan kolaborasi.
