Mohon tunggu...
Muhamad Habibie
Muhamad Habibie Mohon Tunggu... Mahasiswa

Suka bercerita sesuai fakta

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kaesang dan Jokowi Dikabarkan Masuk Danantara, Publik Pertanyakan Transparansi

24 Februari 2025   10:12 Diperbarui: 24 Februari 2025   10:31 1192
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Danantara akan diluncurkan Presiden Prabowo pada 24 Februari. Ini susunan pengurusnya. (Foto: SINDONEWS TV) 

Kabar mengenai penunjukan Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), untuk menduduki posisi strategis di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan netizen. Selain itu, Jokowi sendiri dikabarkan akan menjabat sebagai pengawas di lembaga tersebut. Informasi ini pertama kali mencuat melalui unggahan di media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), yang menyebutkan bahwa Kaesang akan menempati posisi penting di Danantara. Unggahan tersebut berbunyi, "Kaesang Pangarep dikabarkan bakal duduki posisi strategis Danantara, Jokowi family makin menyala. Bapak pengawas, anak menjabat jadi pengurus, kurang menyala apalagi coba?"

Menanggapi rumor ini, berbagai media melaporkan bahwa penunjukan Kaesang dan Jokowi dalam struktur Danantara telah menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Beberapa pihak mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan dan nepotisme dalam penunjukan tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai kebenaran informasi ini. Selain itu, laporan dari Bisnis.com menyebutkan bahwa dalam struktur organisasi Danantara, foto Jokowi ditempatkan di posisi Dewan Pengawas BPI Danantara, sementara foto Kaesang Pangarep ditempatkan di posisi Holding Operasi. Namun, validitas informasi ini masih belum dapat dipastikan.

Pengamat politik dan ekonomi menekankan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam penunjukan posisi strategis di lembaga negara seperti Danantara. Bhima Yudhistira, seorang ekonom, menyatakan bahwa proporsi yang tidak seimbang dalam dewan direksi dan komisaris dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menurunkan reputasi Danantara di mata investor global. Sementara itu, pemerintah dijadwalkan akan meresmikan Danantara pada 24 Februari 2025. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mengelola dan mengoptimalkan aset negara, khususnya kepemilikan di perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Publik menantikan pengumuman resmi terkait struktur kepemimpinan Danantara dan berharap penunjukan pejabatnya didasarkan pada kompetensi dan integritas untuk memastikan pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah meminta para mantan presiden untuk bergabung dalam Dewan Pengawas Danantara. Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Prabowo menyatakan, "Pada 24 Februari yang akan datang kita akan luncurkan Danantara... Karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini." Menanggapi ajakan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait mekanisme pengawasan Danantara. "Semuanya masih dimatangkan. Masih digodok, masih dimatangkan. Kita tunggu, kita tunggu pemerintah," kata Jokowi ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah.

Publik berharap bahwa penunjukan posisi strategis di Danantara dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme, menghindari potensi konflik kepentingan, serta memastikan pengelolaan aset negara yang efektif dan akuntabel.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun