Permintaan Suntikan Modal US$500 JUTA KRAS Hanya Jargon Nasionalisme Kosong

CILEGON, 6 Oktober 2025- Menyaksikan langsung kondisi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), kami menilai permintaan suntikan modal kerja sebesar US$500 juta (sekitar Rp8,34 triliun) adalah langkah yang kontradiktif secara finansial dan mungkin tidak bermoral.

Di tengah kondisi modal kerja perusahaan yang sudah negatif dan menuntut bantuan dana triliunan Rupiah, manajemen KRAS justru gagal membuktikan kemampuan mereka untuk mandiri. Tanpa perubahan drastis dalam operasional dan akuntabilitas manajemen, modal baru tersebut hanya akan menjadi debt servicing dan "bakar uang" (burn rate) yang membuang dana negara.

I. KRISIS FINANSIAL: KEGAGALAN SISTEMIK DALAM KONTROL BIAYA

Laporan keuangan Semester I-2025 KRAS menunjukkan masalah struktural yang tidak dapat ditutup-tutupi oleh sentimen nasionalisme. Kerugian yang terjadi bukan sekadar akibat pasar, melainkan kegagalan manajemen untuk mengendalikan biaya.

Dengan Rugi Bersih, US$107,1 Juta atau membengkak 66% dari tahun sebelumnya, ini menandakan kegagalan total dalam membalikkan kerugian, meski telah menjalani restrukturisasi utang.

Laba Bruto anjlok US$34,0 Juta atau 29,5% dari tahun sebelumnya, menkadi bukti bahwa manajemen kehilangan kontrol atas Beban Pokok Pendapaitan (HPP) margin tergerus habis di luar biaya produksi.

Rugi Operasional meningkat, Aktivitas inti perusahaan tidak mampu lagi menghasilkan keuntungan yang menutupi biaya usaha.

Fakta bahwa Laba Bruto anjlok hampir 30%, meskipun pendapatan naik menegaskan bahwa KRAS adalah perusahaan yang sakit secara operasional. Permintaan modal tanpa disertai janji efisiensi yang ketat adalah tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham dan rakyat.

II. KRISIS ETIKA: ANCAMAN PHK DI TENGAH KEMEWahan

Krisis keuangan diperparah oleh krisis kepemimpinan moral. Pernyataan Direksi mengenai ancaman PHK di sektor baja merupakan paradoks yang absurd ketika manajemen disinyalir masih menikmati tunjangan, fasilitas, dan biaya operasional yang sangat besar.

Sebagai BUMN, KRAS memiliki tanggung jawab sosial. Meminta pengorbanan dari negara (modal) dan mengancam buruh (PHK atau penyesuaian jam kerja), sementara puncak pimpinan tidak menunjukkan kerelaan untuk berbagi beban, adalah pelanggaran terhadap keadilan sosial. Tunjangan mewah di tengah tumpukan utang dan kerugian adalah beban non-operasional yang harus segera dihentikan. Efisiensi dan pengorbanan harus dimulai dari Top Manajemen.

III. LIMA SYARAT MUTLAK UNTUK DANA PUBLIK

Persetujuan atas modal US$500 juta tidak boleh diberikan tanpa adanya Pakta Komitmen Akuntabilitas yang mengikat secara hukum, yang memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk transformasi bisnis yang nyata, bukan sekadar pelapis utang.

1. Divestasi Total dan Fokus pada Inti Baja

Segera jual atau likuidasi seluruh Cucu dan Cicit Anak Usaha yang tidak vital bagi rantai nilai baja inti.

Dengan harapan, struktur perusahaan yang gemuk menghamburkan modal dan mengalihkan fokus manajemen. Dana harus dikonsentrasikan untuk efisiensi modal di lini produksi utama.

2. Optimalisasi Aset dan Kontrol Biaya Produksi

 Bila modal baru benar dialokasikan secara eksklusif untuk meningkatkan utilisasi pabrik baja inti (seperti HSM#1) untuk mencapai skala ekonomi dan menekan HPP secara signifikan.

 Buktikan bahwa manajemen mampu mengubah modal kerja menjadi volume produksi yang efisien, sehingga masalah anjloknya laba bruto dapat diatasi.

3. Akuntabilitas Penuh: Mundur Jika Rugi Berlanjut

 Seluruh jajaran Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk mengundurkan diri secara kolektif apabila Laporan Keuangan Q4 2025 (akhir tahun) kembali mencatatkan Rugi Bersih.

 Jika setelah suntikan modal, perusahaan tetap merugi, itu adalah bukti kegagalan kepemimpinan strategis. Tidak ada lagi toleransi waktu. Direksi Krakatau Steel harus mundur.

4. Pemangkasan Tunjangan dan Fasilitas Top Manajemen

Penulis berharap Direksi dan Komisaris wajib memangkas tunjangan, fasilitas, dan biaya operasional non-essential mereka sebesar minimal 30%.

 Ini adalah investasi moral yang wajib. Manajemen harus menunjukkan bahwa mereka berkorban sebelum meminta bantuan. Tindakan ini secara langsung akan mengurangi beban overhead perusahaan.

5. Peningkatan Kesejahteraan Buruh dan PKWT

Penulis berharap manajemen Krakatau Steel, membuat peta jalan untuk memperbaiki status kerja dan kesejahteraan buruh di front-line dan pekerja PKWT di seluruh Grup KRAS.

Dengan rasionalisasi, stabilitas dan moral tenaga kerja adalah kunci produktivitas. Keadilan bagi pekerja adalah syarat mutlak untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pemulihan perusahaan.

Penulis berharap Pemegang Saham Mayoritas (Pemerintah) untuk menahan persetujuan modal hingga komitmen lima poin ini diterima dan dilaksanakan agar tidak hanya menjadi Jargon Omong Kosong atau Lips Service. KRAS harus membuktikan keseriusannya dalam restrukturisasi melalui akuntabilitas manajemen dan efisiensi biaya operasional, bukan dengan menjual narasi nasionalisme untuk mendapatkan dana talangan. KRAS harus sehat, bukan hanya sekadar hidup.