Masa Depan Krakatau Steel: Antara Tantangan Kinerja, Akuntabilitas dan Semangat Danantara

I. Pendahuluan

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis di sektor industri baja, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) kini menghadapi persimpangan jalan yang krusial. Perusahaan ini terus-menerus mencatatkan kerugian signifikan, sebuah kondisi yang tidak hanya membebani keuangan negara tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas tata kelola dan akuntabilitas manajemennya. Di tengah kondisi finansial yang memprihatinkan ini, muncul desakan kuat dari berbagai pihak agar manajemen menunjukkan komitmen nyata terhadap penyehatan perusahaan, bukan justru menikmati kompensasi yang tinggi.
Dalam pandangan saya, harapan besar untuk penyelamatan Krakatau Steel kini bertumpu pada semangat dan arahan tegas dari Presiden Prabowo Subianto, yang diwujudkan melalui inisiatif Dana Abadi Kekayaan Negara (Danantara). Inisiatif ini bukan sekadar alat investasi, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di seluruh BUMN. Laporan ini akan mengulas secara mendalam kondisi Krakatau Steel, menyoroti urgensi perubahan, dan memaparkan bagaimana visi kepemimpinan nasional melalui Danantara dapat menjadi katalisator bagi kebangkitan kembali raksasa baja nasional ini.

II. Realitas Kinerja Krakatau Steel 2024: Kerugian yang Memprihatinkan

Kondisi finansial Krakatau Steel pada tahun 2024 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Perusahaan membukukan rugi bersih sebesar Rp 2,51 triliun, angka yang lebih besar dibandingkan kerugian Rp 2,01 triliun pada tahun 2023. Dalam laporan keuangan tahun buku 2024, kerugian bersih KRAS mencapai US 154,7 juta atau setara Rp2,49triliun. Bahkan, per Maret 2024, akumulasi kerugian Krakatau Steel telah membengkak menjadi US2,36 miliar. Ini adalah angka yang sangat besar, menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi finansial yang genting.

Kerugian yang terus berlanjut ini terjadi di tengah berbagai upaya yang telah dilakukan manajemen. Krakatau Steel telah berupaya melakukan restrukturisasi utang senilai US$1,4 miliar. Selain itu, perusahaan juga fokus pada pemulihan fasilitas pabrik Hot Strip Mill 1 (HSM#1) yang diharapkan selesai pada Kuartal IV 2024. Ditambah lagi, ada proyeksi peningkatan permintaan baja domestik berkat proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang membutuhkan 9,5 juta ton baja hingga rampung. Namun, fakta kerugian 2024 menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil nyata dalam menopang kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Situasi ini semakin diperparah oleh adanya persepsi publik mengenai "pesta kompensasi tinggi" di kalangan direksi Krakatau Steel, meskipun data spesifik mengenai kompensasi direksi KRAS untuk tahun 2024 tidak tersedia secara eksplisit dalam materi yang ada. Namun, gambaran umum mengenai BUMN di Indonesia menunjukkan bahwa gaji direksi BUMN bisa mencapai 30 kali lipat dari gaji menteri, dengan total kompensasi direksi dan komisaris BUMN secara keseluruhan dapat mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Contoh dari Pertamina, di mana rata-rata gaji direksi mencapai Rp 4,6 miliar per bulan, menggambarkan betapa fantastisnya angka-angka tersebut.

Kesenjangan antara kinerja perusahaan yang merugi dan kompensasi manajemen yang tinggi menciptakan sebuah ketidakselarasan yang patut dipertanyakan. Ketika sebuah entitas BUMN secara konsisten melaporkan kerugian besar, sementara pimpinan tertingginya dianggap menikmati remunerasi yang mewah, hal ini dapat merusak moral karyawan di tingkat bawah. Para karyawan ini sering kali merasakan dampak langsung dari upaya efisiensi, pemotongan biaya, atau bahkan ketidakamanan pekerjaan, sehingga disparitas yang dirasakan ini terasa sangat tidak adil dan mematahkan semangat.

Bagi masyarakat luas dan calon investor, skenario ini mengirimkan sinyal tentang buruknya pengelolaan aset negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas BUMN sebagai pendorong pembangunan ekonomi nasional dan dapat menghambat investasi publik atau swasta di masa depan. Jika dana publik, baik melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) atau cara lain, dianggap mensubsidi salah urus dan gaji eksekutif yang berlebihan daripada pertumbuhan produktif, hal itu akan mengikis tujuan utama kepemilikan negara. Kondisi ini melampaui sekadar angka-angka keuangan, merambah ke implikasi kemanusiaan dan ekonomi yang lebih luas.

III. Mendesak Perubahan Fundamental: Efisiensi, Transparansi, dan Rasionalisasi Aset

Dalam menghadapi kerugian yang membengkak, saya mendesak agar direksi dan komisaris Krakatau Steel menunjukkan empati dan komitmen nyata terhadap penyehatan perusahaan dengan secara sukarela atau melalui kebijakan yang tegas mengurangi kompensasi mereka. Ini bukan hanya tentang penghematan biaya, tetapi juga simbol kepemimpinan yang bertanggung jawab. Adalah penting untuk diingat bahwa Menteri BUMN Erick Thohir telah merombak ketentuan gaji direksi dan komisaris BUMN pada tahun 2021, termasuk tantiem atau insentif kinerja, dengan tujuan efisiensi. Hal ini menunjukkan adanya preseden dan dukungan kebijakan untuk langkah tersebut. Gaji haruslah cerminan kinerja, bukan hanya jabatan. Pengurangan gaji harus dikaitkan secara langsung dengan pencapaian target kinerja dan profitabilitas, sesuai dengan semangat akuntabilitas yang didorong oleh Presiden Prabowo.

Selain itu, Krakatau Steel memiliki struktur grup yang kompleks dengan banyak anak dan cucu perusahaan. Saya percaya bahwa tidak semua entitas ini memberikan kontribusi positif. KRAS sendiri telah merencanakan penjualan aset tak produktif untuk penyelesaian utang sebesar US$2,2 miliar. Divestasi anak usaha seperti Krakatau Daya Listrik (KDL) dan Krakatau Tirta Industri (KTI) juga telah dilakukan sebagai upaya pemangkasan utang. Langkah ini harus dipercepat dan diperluas. Setiap afiliasi yang tidak memberikan nilai tambah, justru membebani keuangan, atau tidak relevan dengan strategi inti perusahaan harus segera ditinjau dan ditutup atau didivestasi. Manajemen KRAS juga mempertimbangkan IPO anak usaha untuk memberikan nilai tambah dan membantu restrukturisasi utang , yang merupakan langkah positif jika anak usaha tersebut memang produktif dan memiliki prospek. Rasionalisasi aset ini krusial untuk memangkas beban operasional, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada bisnis inti baja yang lebih menguntungkan.

 
Arahan Presiden Prabowo untuk BUMN sangat jelas dan sejalan dengan tuntutan publik: BUMN harus "bersih dan transparan, stop pemborosan anggaran!". Beliau juga menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dan bebas dari manipulasi serta korupsi. Kritik Prabowo terhadap BUMN yang "lambat dan boros" serta ketergantungan pada PMN secara langsung mendukung perlunya rasionalisasi kompensasi dan divestasi aset tidak produktif. Pernyataan Prabowo bahwa "praktik-praktik yang enggak bener harus ditinggalkan dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya" memberikan landasan kuat bagi tuntutan perubahan ini. Ini menunjukkan ada dukungan politik di balik desakan akuntabilitas.
Konvergensi antara tuntutan publik, kebijakan presiden, dan tindakan restrukturisasi yang sudah dimulai oleh perusahaan menciptakan momentum kuat untuk perubahan. Tekanan eksternal dapat memperkuat inisiatif reformasi internal, menjadikannya lebih komprehensif dan berdampak. Ini menunjukkan bagaimana kemauan politik dan sentimen publik dapat menciptakan lingkaran yang saling memperkuat, mempercepat reformasi tata kelola perusahaan yang diperlukan yang mungkin akan lambat atau tidak lengkap tanpa dorongan ini.

 
Anak perusahaan yang tidak produktif dan biaya operasional yang berlebihan menguras sumber daya dan mengaburkan kinerja sebenarnya dari bisnis inti. Dengan mendivestasi aset-aset yang tidak berkinerja ini dan merasionalisasi struktur kompensasi, Krakatau Steel dapat membebaskan modal dan mengurangi beban keuangan. Hal ini memungkinkan Krakatau Steel untuk mengalokasikan kembali sumber daya dan fokus manajemen ke produksi baja intinya. Ditambah dengan pemulihan HSM#1 yang sedang berlangsung dan prospek positif untuk permintaan baja domestik yang didorong oleh proyek-proyek seperti IKN, KRAS yang lebih ramping dan terfokus dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitasnya. Reposisi strategis ini, yang didorong oleh keharusan efisiensi, bukan hanya tentang pemotongan biaya; ini tentang meningkatkan nilai keseluruhan Krakatau Steel, daya saing pasar, dan keberlanjutan jangka panjang secara fundamental. Ini mengubah kewajiban menjadi keuntungan strategis, memungkinkan perusahaan untuk lebih baik memanfaatkan peluang pasar.