"Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya", Sesat Pikirkah?

Beberapa hari lalu, Prabowo Subianto melalui sebuah video menganjurkan masyarakat untuk menerima pemberian dari para politisi dalam kontestasi pemilu. "Saya anjurkan kalau rakyat Indonesia dibagi-bagi sembako dan dibagi-bagi uang, terima saja karena itu hak rakyat" begitu himbangan Calon Presiden yang menggalang donasi dari masyarakat ini. 

"Tapi pada saat menentukan pilihan di depan tempat pemilihan, gunakanlah hati nuranimu, pilih sesuai dengan hati dan pikiranmu sendiri", tambahnya. Sekilas pernyataan ini seakan logis dan bisa dibenarkan. Namun, jika kita melakukan analisis lebih jauh, ada kerancuan berpikir yang kiranya menghinggapi pernyataan tersebut.

Melakukan pemberian terhadap seseorang dengan tujuan mempengaruhi suara pemilih adalah masuk dalam kategori money politic atau politik uang. Politik uang ini digunakan para politisi yang berkepentingan dalam penggalangan suara, untuk mempengaruhi atau membeli suara para pemilih. 

Politik uang secara definisi  adalah suatu upaya memengaruhi orang lain masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. 

Nah, dari definisi ini, ketika seseorang membagikan sembako, atau memberikan uang kepada para pemilih, maka termasuk pada politik uang. Meskipun, ketika memilih mereka berapologi dengan mimilih berdasarkan hati nurani, tapi ketika mereka menerima suatu pemberian, tetap saja masuk ke dalam politik uang.

Budaya politik uang dalam tradisi perpolitik kita sangatlah kental. Tengok saja ketika Pilihan Kepala Desa, banyak yang memilih berdasarkan besaran nominal yang diberikan oleh para kandidat. 

Demikian juga dengan pilihan Bupati maupun pilihan legistlatif. Kalau bupati dan presiden kiranya praktik money politik sangat jarang sekali, mungkin hanya pada segmen tertentu, mengingat cakupan pemilih sangat luas dan banyak. 

Dan seakan budaya politik uang ini dianggap sesuatu yang wajar, baik oleh para tim sukses maupun pemilih. Padahal, praktik money politik ini bisa masuk pada ranah pidana pemilu, dan hukungan atau sangsinya lumayan berat. Namun, sekali lagi praktik ini sangat sulit untuk dibuktikan, atau setidaknya banyak pihak yang tidak peduli.

Meskipun budaya politik uang ini sulit untuk dihilangkan, namun tidak kemudian menjadi pembenar praktik politik uang ini. Himbauan untuk menerima uang tapi jangan pilih orangnya kiranya adalah sebuah sesat pikir yang semakin memperkeruh proses demokratisasi di negeri ini. Para pemilih harus diajarkan prosese demokrasi yang semakin cerdas dan bermartabat. 

Cerdas yang sesuai dengan aturan tentunya, bukan cerdas yang mampu berapologi dan ngeles politik.  Demokrasi adalah sebuah proses yang tidak sempurna. Selalu ada noda dan penumpang gelap dalam sistem demokrasi. 

Dan money politik adalah salah satu noda yang melekat kuat dalam sistem demokrasi.  Kita akan selalu membenahi demokrasi kita setidaknya melalui dua hal, sistem legislasi dan pembangunan sumber daya masyarakat atau pemilih. Pada saatnya nanti pemilih akan sadar bahwa money politik merupakan upaya yang "tidak perlu" dalam sebuah demokrasi. Semoga.