Darurat Meritokrasi di Sektor Strategis Negara

Sampai hari Ini sering kali kita temukan di permukaan publik, terkait korupsi besar besaran, kolusi merajalela dan nepotisme dimana mana. bahkan hal ini tak jarang di temukan di sektor sektor strategis nasional bahkan di swasta demikian.

Pada bidang bidang tertentu sering kali negara memberikan injeksi yang besar terhadap badan publik, akan tetapi distribusinya tidak merata dan mengalami kegagalan program kerja. berita terkait peretasan terhadap pusat data nasional tahun kemarin dengan pemimpin berlatar militer dan terbaru berita pengangkatan pianis lagu "janji suci" menjadi komisaris pupuk indonesia (BUMN) menjadi sorotan tajam publik.

Dengan adanya berita tersebut munculah pertanyaan. kok bisa pianis menjadi komisaris pupuk?yang mana ini sangat berlawanan 180 derajat. apakah ini baik bagi korporasi dan birokrasi negara?jawabannya bisa iya dan tidak 

tidak, karna bisa dilihat dan telah terbukti dari negara negara maju yang berkomitmen dengan prinsip meritokrasi seperti jepang, amerika, korean dan lain lain. perekonomian mereka tumbuh dan minimnya eror policy

Iya, karna memiliki tim yang solid dan baik dalam memanajemen badan publik, tetapi perlu di ingat bahwasanya pemimpin haruslah lebih berpengalaman daripada pegawainya agar dapat terwujud sistem check dan balance. 

Jikalau melihat salah satu masalah besar yang menghambat indonesia menjadi negara maju yakni, minimnya meritokrasi baik dalam sektor korporasi dan birokrasi. apa itu meritokrasi?apakah hanya sekedar memilih orang orang berdasarkan kompetensi bukan family?

Sering di salah pahami bahwasanya meritokrasi tidak hanya sesederhana memilih orang berdasarkan kompetensi. tetapi untuk masuk sebagai orang yang di anggap berkompeten memerlukan meritokrasi, lain halnya di indonesia di pilih karna kedekatan padahal ia sendiri tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman tertentu, sehingga masih jauh di katakan sebagai kompeten dan di tambah meninggalkan intrik negatif dimasyarakat. 

Pada realitasnya di indonesia sering kali ketika memilih (pemimpin) mengabaikan prinsip ini. dan mengedepankan afirmasi politik dan kepentingan di awal. sehingga yang di utamakan di indonesia politik dulu baru meritokrasi bukan meritokrasi dulu baru politik. hal ini sesungguh berlawanan dengan negara maju yang mengedepankan memilih meritokrasi dulu politik. karna menurut banyak ilmuan politik untuk membangun negara yang good government, di perlukan meritokrasi yang mengendalikan politik, bukan meritokrasi yang di kendalikan politik. hal ini biasan di sebut jebakan meritokrasi