M Saekan Muchith
M Saekan Muchith Dosen IAIN Kudus Jawa Tengah

Pemerhati Masalah Pendidikan, Sosial Agama dan Politik

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Memberi Sanksi Pidana kepada Golput dalam Pemilu?

21 Juni 2018   07:37 Diperbarui: 21 Juni 2018   22:09 1936 1 1
Memberi Sanksi Pidana kepada Golput dalam Pemilu?
www.idntimes.com

Golongan putih atau biasa disebut golput diartikan sikap atau pilihan yang sengaja tidak memberikan hak suara dalam Pemilu atau Pilkada. Namun, golput bukanlah sesuatu yang diperbolehkan saat ini.

Dalam perspektif sejarah, Golput dimotori oleh Arif Budiman (Dosen UKSW saat itu) yang dimaksudkan sebagai sikap politik terhadap kebijakan orde baru (Rezim Soeharto) yang dinilai sangat otoriter dan pemilu hanya sebagai kamuflase demokrasi.

Artinya memberikan suara atau tidak dalam pemilu hasilnya tidak akan ada pengaruhnya apa apa untuk perbaikan kehidupan bangsa Indonesia.

Logika publik beranggapan bahwa golput jika dilakukan untuk dirinya sendiri tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum atau pidana pemilu karena golput merupakan hak politik warga negara.

Jika berusaha memengaruhi atau mengajak orang lain agar tidak memberikan hak pilihnya bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau pidana pemilu.

Pertanyaannya, mungkinkah seseorang atau kelompok yang golput bisa diberi sanksi pidana? Golput yang seperti apa yang masuk kategori pidana pemilu? Dan apakah ada golput yang tidak bisa di jatuhi hukuman pidana pemilu?

Pasal Tentang Golput

Sebenarnya istilah atau nomenklatur Golput tidak dikenal dalam regulasi yang berkaitan dengan pemilu.

Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU juga tidak mengenal istilah golput.

Yang dikenal adalah istilah mempengaruhi atau mengajak memilih atau tidak memilih peserta pemilu tertentu.

Pasal yang dapat di perumpamakan (dikiyaskan) dengan Golput tertera dalam undang undang nonor 7 tahun 2017 tentang pemilu khususnya pasal 515.

"Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah".

Berdasarkan pasal tersebut, Golput yang bisa dipidana, sekurang kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur atau syarat. Yaitu, pertama, dilakukan pada saat hari pemungutan suara (hari pencoblosan).

Kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainya.

Dan ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat suaranya tidak sah atau tidak bisa di hitung sebagai suara hasil pemilu.

Dalam konteks perundang undangan, pasal 515 termasuk pasal akumulatif yaitu tiga unsur yang ditentukan harus ada secara bersamaan dalam suatu kasus atau peristiwa.

Artinya pidana pemilu bisa di sangkakan jika ketiga unsur tersebut benar benar terpenuhi.

Golput yang seperti diatur dalam pasal 515 undang undang nomor 7 tahun 2017 sangat sulit di temukan.

Fenomena seperti dalam pasal 515 esensinya bukan mempengaruhi atau mengajak untuk tidak memilih, justru memengaruhi atau mengajak untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Melihat semangatnya, pasal ini sejatinya bukan direncanakan dan di tujukan kepada kelompok golput tetapi untuk seseorang atau kelompok yang melakukan politik uang ( money politics) atau dalam istilah masyarakat umum disebut " serangan fajar".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2