Tahapan atau proses Pilkada serentak 2018 sudah semakin dekat dnegan hari pemungutan suara yang ditetapkan tanggal 27 juni 2018. Masyarakat Jawa Tengah dan beberapa kabupaten juga akan ikut dalam pesta demokrasi yang akan menentukan masa depan daerah lima tahun kedepan. Â Banyak elit mengatakan bahwa pilkada adalah proses demokrasi yang akan malahirkan pemimpin pilihan rakyat yang diharapkan akan lebih mengerti, memahami dan peduli serta memihak kepentingan rakyat.
Diberbagai forum dan arena kampanye tertutup maupun terbuka, masing masing pasangan calon selalu memaparkan visi, misi dan program kerjanya selama lima tahun kedepan, dimana masing masing  pasangan calon meyakinkan masyarakat bahwa programnya akan mampu mengangkat kualitas kehidupan rakyat Jawa Tengah.
Apakah pilkada itu benar benar dipahami rakyat sebagai bagian dari proses untuk menghasilkan kesejahteran rakyat? Hasil survey yang saya dilakukan  bersama Yayasan Tasamuh Indonesia Mengabdi (Time)  pada bulan pebruari 2018,  kepada masyarakat Jawa Tengah dengan jumlah respon 461 orang ternyata hasilnya sangat memprihatinkan. Hanya 5 % masyarakat Jawa Tengah yang memiliki keyakinan dan pemahaman bahwa pilkada bisa mensejahterakan  rakyat.
Terhadap pertanyaan "Apa yang anda pahami tentang Pilkada?"  Sebanyak 39 %  menjawab pilkada  menghasilkan pemimpin yang mensejahterakan elit/kelompoknya sendiri.  Yang menjawab  pilkada menghasilkan pemimpin tetapi tidak bisa mensejahterakan rakyat kecil sebanyak 27%. Kemudian sebesar 11 % mengatakan bahwa  pemilu hanya melahirkan pemimpin saja, tidak bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.Â
Selanjutnya ada 2 % yang mengatakan bahwa pilkada mampu  melahirkan pemimpin dan mampu mensejahterakan rakyat kecil.  Sebesar  5 % yang mengatakan bahwa pilkada mampu melahirkan pemimpin yang mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terakhir yang menjawab tidak tau sebanyak 16 %.
Mengapa demikian? Salah satu elemen yang paling pokok dalam pilkada adalah partai politik. Artinya yang menentukan apakah pilkada itu bermakna positif ataupun negataif, kienrja partai politik sangat menentukan. Semakin positif  persepsi masyarakat terhadap partai politik akan semakin positif masyarakat memahami pilkada atau hasil pilkada.
Pada tahun 2012 penulis  melakukan survey kepada masyarakat Kudus dengan total responden 800 orang, tentang Persepsi Masyarakat Kudus Terhadap Partai Politik yang diwakili oleh empat elemen yaitu  Akademisi (dosen dan Guru), birokarsi,  Pedagang Kali Lima (PKL) dan pemilih pemula atau pelajar. Prosentase responden terdiri dari  20 % berasal dari akademisi/guru, 25 % dari birokrasi, 40 % dari  Pedagang kaki lima (PKL), dan sebesar 15 %  dari kalangan pemilih pemula.Â
Terhadap pertanyaan "Bagaimana persepsi anda terhadap kualitas kinerja partai politik selama ini"?, hanya 1 %  masyarakat  yang menjawab partai politik  selalu memperjuangkan nasib rakyat, sebanyak 71 % responden menjawab mendekati rakyat saat menjelang pemilu /pilkada, dan yang memberikan jawaban  partai politik sering kali berjanji tetapi tidak pernah menepati janjinya sebanyak 28, %.Â
Selain kinerja partai politik, saya juga melakukan survei kepada mahasiswa di Jawa tentang kinerja DPR. Survei yang saya lakukan pada bulan januari 2018 kepada Mahaisiwa di 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jawa yaitu UI, UIN Jakarta, UNJ, IPB, ITB, UPI, UGM, UNY, UNS, Unsoed, Undip, UIN Walisongo, Unnes, ITS, Unair dan Unibraw memiliki tingkat kepuasan sangat kecil kepada DPR.
Terhadap pertanyaan  " Bagaimana Kinerja DPR RI dalam Memperjuangkan Aspirasi Rakyat Indonesia"?, Yang menjawab puas dengan kinerja DPR hanya 11 %, yang menjawab tidak puas dengan kinerja DPR sebanyak 82 %, dan yang menjawab tidak tahu sebesar 7 %.
Partai politik dan DPR yang notabenenya sebagai elemen utama pilkada atau pemilu memiliki tingkat kepercayaan sangat rendah dari masyarakat. Tentunya hal ini menjadi PR kita bersama dalam rangka untuk mewujudkan pilkada /pemilu demokratis yang mampu memperjuangkan nasib kehidupan seluruh rakyat Indonesia.
