Kepercayaan yang rendah dari rakyat terhadap pilkada atau pemilu berpengaruh kepada sikap yang acuh tak acuh atau tidak peduli kepada proses pesta demokrasi. Kesediaan mengikuti proses pilkada atau pemilu memerlukan persyaratan tertentu yang kadangkala tidak sesuai dengan etika berdemokrasi, misalnya harus ada uang pengganti. Â
Hal ini di kuatkan hasil survey penulis pada bulan desember 2017 dengan jumlah responden 255 tentang Persepsi Masyarakat Jawa Tengah terhadap Politik uang". Terhadap pertanyaan " Bagaimana Pendapat anda tentang Money Politic dalam pemilu ? sebanyak 16 %  menjawab akan  saya terima uangnya, pilihan terserah saya, Yang menjawab  Politik uang dalam pilkada tidak salah kalau untuk ganti uang transport, sebanyak  48 %, dan yang menjawab  apapun alasanya, money politik tidak boleh dilakukan sebanyak 36 %.
Solusi agar pilkada memberikan banyak manfaat khususnya untuk kesejahteraan rakyat harus di lakukan oleh pemimpin yang terpilih. Artinya semua pemimpin hasil dari pilkada harus mampu menunjukan kualitas kepemimpinan (kredibilitas, akseptabilitas) kepada rakyat agar rakyat  bersedia berpartisipasi aktif dalam semua tahapan pilkada.
M. Saekan Muchith, Pemerhati Sosial Politik IAIN Kudus, Peneliti  Tasamuh Indonesia Mengabdi (TIME) Jawa Tengah
